Lima anggota DPR RI sekitar jam 14.00 WIB kemarin mendatangi ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) guna melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Sejak pukul 13.30 WIB, tiga dari lima anggota DPR RI tersebut yakni Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB, Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan dan Amir Uskara dari Fraksi PPP sudah tiba di ruang MKD. Namun hingga pukul 15.00 WIB, laporan mereka belum diterima karena anggota MKD masih rapat internal.

Tak berselang lama, muncul anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan. Tampak pula wartawan baik media cetak, televisi dan online. Sekitar pukul 15.15 WIB mereka baru dipersilakan masuk ruangan MKD.

Kepada wartawan, Politisi muda Charles Honoris menjelaskan, bahwa laporan ini berkaitan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Sebagai pimpinan DPR RI, sangat tidak etis bila mereka berdua menghadiri acara kampanye kandidat presiden Amerika Serikat tersebut," kritik tegas Charles Honoris sesaat sebelum memasuki ruang MKD, gedung DPR RI, Jakarta (Senin 7/9).

Selain itu menurut Charles Honoris, Setya Novanto dan Fadli Zon ke AS menggunakan fasilitas dan biaya negara. Sehingga bisa diinterpretasikan macam-macam. Apalagi jelas sekali Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI.

Untuk memperkuat laporan tersebut, kelima anggota DPR RI tersebut membawa rekaman video kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon di acara kampanye Donald Trump.

Charles Honoris berharap agar Setya Novanto dan Fadli Zon dipanggil untuk diperiksa secara fair. Ketika ditanya apakah Donald Trump perlu dipanggil ,dia menyerahkannya sepenuhnya kepada MKD. Sebab mahkamah yang dibentuk menggantikan BK DPR RI ini, punya aturan sendiri.

"Saya rasa bisa dipanggil dan juga bisa lewat video call. Sekarangkan teknologi sangat canggih. Tapi saya tidak yakin apakah Donald Trump mau datang kalau dipanggil oleh MKD," ujar Charles Honoris.