indopos.co.id – Lambannya penegakan hukum terhadap sederet kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta, membuat sejumlah tokoh nasional turun gunung. Tidak tanggung-tanggung, nama beken seperti mantan Panglima Besar TNI Djoko Santoso, tokoh Malari Hariman Siregar, mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto, Jaksa Limbong, tokoh pemuda Bursah Zarnubi, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi, pengamat Jakarta Amir Hamzah dan Sugiyanto, serta puluhan tokoh lainnya, berkumpul untuk mendorong penegakan hukum. Mereka mendesak dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) senilai Rp 800 miliar, korupsi lahan BMW senilai Rp 737 miliar, dan korupsi uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 300 miliar segera dituntaskan.

"Pengungkapan dugaan korupsi Sumber Waras, taman BMW, dan UPS lahir batin saya dukung untuk segera dituntaskan," ujar Djoko yang menjabat Panglima TNI periode 2007-2010, saat berkumpul bersama para tokoh dalam sidang Mahkamah Intelektual 'Mengupas Dugaan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta' di Jalan Karang Bolong, Jakarta Utara, Sabtu (29/8) sore.

Djoko mengatakan, dirinya sengaja mengenakan pakaian berwarna hitam-hitam, sebagai simbol keprihatinan terhadap lambannya penegakan hukum di Ibu Kota negara. Menurutnya, seperti kasus korupsi taman BMW sudah diketahuinya sejak beberapa tahun lalu, dan bahkan telah dilaporkan ke penegak hukum. Namun, sampai saat ini belum juga ada tindakan tegas. Hingga kemudian kembali muncul dugaan korupsi UPS dan Sumber Waras yang juga tidak diungkap tuntas. "Saya sekarang warga negara biasa, namun tetap punya kewajiban untuk ikut mendorong tegaknya supremasi hukum," katanya.

Tokoh Malari Hariman Siregar, mengaku mengamati kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, semua itu terjadi lantaran kuatnya intervensi pemodal dalam pemerintahan yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebut saja dugaan korupsi taman BMW yang melibatkan pengembang raksasa. Kemudian juga kasus reklamasi di pantai Utara Jakarta, yang juga melibatkan raksasa properti yang sama, serta dugaan korupsi Sumber Waras, semua jika ditelisik, sangat kuat hubungannya dengan pemilik modal.
wowo1

"Mengahadapi kondisi ini maka civil society harus di perkuat dan didukung. Sebab kini rule of law tidak ada. Semua aturan di tabrak demi kekuasaan dan uang. Demokrasi sudah dibajak dan yang pantas menjadi pemimipin yang mendapat restu dari kelompok pemilik modal seperti kasus taman BMW yang menjadikan dana Rp 735 miliar jadi bancakan," papar Hariman.
Kemudian, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2014 sudah sah sebagai bukti awal bagi KPK untuk menuntaskan kasus itu. "Sebaiknya KPK tidak ragu lagi," desaknya.

Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Prijanto, menilai Pemprov DKI tidak memiliki niat menuntaskan kasus korupsi di Ibu Kota. Salah satunya dalam kasus dugaan kasus korupsi taman BMW. Menurutnya kasus korupsi taman BMW sudah diketahui oleh gubernur, namun sengaja diabaikan.

"Kami menduga telah terjadi kesepakatan antara penyelengara negara dengan pengembang yang menghasilkan BAST (Berita Acara Serah Terima) dengan SPH (Surat Pelepasan Hak)-nya, dan masuknya taman BMW dalam aset Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.
Dirinya menegaskan kehadirannya sebagai pelapor kasus dugaan kasus korupsi Taman BMW di Mahkamah Intelektual yang digelar di Jakarta. Utara ini, bukan serta merta dirinya ingin naik panggung dunia politik.
"Sesunguhnya Mahkamah Intelektual bukan kali ini saja, tapi sudah tiga kali, dan kalau saya mau ungkap lagi masalah ini, bukan saya mau naik panggung lagi dalam pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017 nanti, namun semata-mata demi penegakan hukum. Biar langit runtuh hukum harus ditegakan," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sejauh ini belum memberi tanggapan terkait berkumpulnya para tokoh nasional tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan orang nomor satu di Ibu Kota ini menegaskan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Hal itu ditandai dengan melakukan program baru dengan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi yang semakin menggerogoti Indonesia.

"Program terbaru kami adalah kerjasama dengan KPK, kami mau bikin training. Jadi anak kecil dilatih mengetahui hal-hal anti korupsi," ujarnya.
Menurutnya, ini cara dalam mendeteksi dini potensi perilaku korupsi pada anak. Ahok mengatakan adanya pendidikan sejak dini tentang korupsi sangatlah penting supaya membebaskan para peserta didik dari pikiran dan perilaku manipulatif. (wok)
- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/08/ter....pKYdSfTa.dpuf