JAKARTA -- Mantan Wali Kota
Tangerang, Wahidin Halim memiliki kesempatan
untuk membalas perlakuan Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2010,
lalu. Saat itu, Ahok sebagai anggota Komisi II
DPR memaki Wahidin yang akan menggusur
bangunan yang berada di bantaran sungai
Cisadane.
Saat ini, kata Wahidin, Ahok sebagai Gubernur
DKI Jakarta melakukan penggusuran warga
Kampung Pulo dan dia sebagai pimpinan Komisi
II DPR RI. Namun, dia tidak ingin membalas Ahok.
"Sebagai mantan Wali Kota Tangerang yang
pernah dimaki-maki Ahok, saya tidak memaki-
maki Ahok, tapi hanya berdoa semoga Ahok sadar
bahwa memimpin kota dan mengurus rakyat itu
tidak gampang. Terlebih ketika mengambil
kebijakan yang dinilai melukai hati nurani rakyat,"
kata Wahidin dalam surat Hak Jawab-nya yang
diterima Republika Online (ROL), Rabu (26/8).
Wahidin memuat Hak Jawab atas pemberitaan
ROL pada Senin dan Selasa, 24 dan 25 Agustus
2015 yang berjudul; “Ahok Pernah Tegur Wali
Kota Tangerang Karena Ingin Gusur Warga Cina
Benteng” dan “Ahok Tolak Samakan Penggusuran
Kampung Pulo dengan Cina Benteng.”
Wahidin menjelaskan, kebijakan penggusuran di
bantaran Cisadane 2010 tidak represif, intimidatif
dan tidak menimbulkan korban fisik seperti kasus
Kampung Pulo. "Serta sudah sesuai dengan
aturan dan tahapan yang benar," katanya.
Bahkan, pemerintah membangun komunikasi yang
intens sehingga warga secara sadar membongkar
bangunannya dan meninggalkan lahan tersebut.
"Karena secara nyata bangunan tersebut telah
melanggar Garis Sepandan Sungai (GSS) 20
meter yang membahayakan keselamatan warga,
sedangkan saat itu sedang musim hujan yang
berpotensi banjir."
Karena itu, Wahidin mengecam tindakan represif
aparat dalam penggusuran Kampung Pulo yang
dipimpin Ahok. "Saya, baik dalam kapasitas
pribadi maupun Wakil Ketua Komisi II DPR RI
dengan tegas mengecam tindakan represif
tersebut," katanya.
Dia menilai, tindakan represif dalam penggusuran
warga Kampung Pulo mengakibatkan bentrok fisik
dan memakan korban jiwa dari warga. Wahidin
mengecam tindakan itu seperti kecaman yang
banyak disampaikan oleh para tokoh, organisasi,
maupun warga masyarakat lainnya. "Jadi, yang
saya dan masyarakat kritisi dan kecam adalah
tindakan represif aparat terhadap warga."
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta
menertibkan pemukiman Kampung Pulo di Jakarta
Timur. Alasan penggusuran Kampung Pulo
merupakan bagian dari rencana pemerintah
menormalisasi sungai Ciliwung. Relokasi hari
pertama, Kamis (20/8), sempat berujung bentrok
karena warga tidak mendapat dana hanti rugi
atas bangunan mereka.
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan
penggusuran Kampung Pulo hingga 1,8 Kilometer.
Namun karena tidak dapat sekali menggusur,
upaya perataan akan dilakukan setiap hari.