Merdeka.com - Makin lemahnya kondisi Rupiah karena pemerintah tidak dapat menjaga stabilitas mata uang sejak 2008. Saat ini Rupiah berada di level Rp 8.000 per USD.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati ikut menyalahkan pemerintahan SBY-Boediono atas anjloknya nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh Rp 14.000 per USD. Pemerintah SBY dinilai terlalu pasif saat Rupiah perlahan mulai anjlok.

"Fluktuasi soal nilai tukar, ketika tidak ada policy respons, maka rupiah kian anjlok. Kalau pemerintah aware sejak 2009, sejak krisis 2008 di atas Rp 8.000 per USD, ketika itu pemerintah tidak peka atas batas psikologis yang terjadi," ujar Enny kepada wartawan di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Menurut Enny, telah terjadi pembiaran sejak 2008. Pemerintah SBY seharusnya mencari kebijakan strategis ketika kondisi Rupiah telah melampaui batas psikologis pasar.

"Kalau misalnya Rp 10.000 per USD, seharusnya semakin mendorong fokus industri impor dan hilirisasi, maka bisa seperti posisi China, ketika masih ketergantungan sama impor dan komoditas, ketika itu mengalami depresiasi nilai tukar, itu yg membuat jadi momok menakutkan," tuturnya.

Sebelumnya, kalangan dunia usaha juga menyoroti hal serupa. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menuturkan, semakin terpuruknya nilai tukar Rupiah sudah diperkirakan sejak lama. Sebelum Jokowi-JK memimpin negeri ini.

"Kita sudah bisa memperkirakan terjadi seperti ini. Ini terjadi sudah jauh-jauh hari. Bahkan pada pemerintahan Pak SBY sudah terlihat. Tetapi kita tidak punya langkah untuk antisipasi," ujar dia kepada merdeka.com.
http://www.merdeka.com/uang/rupiah-s...isalahkan.html

pemerintah terdahulu yang salah!!