JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana membantah bahwa pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) merupakan pembahasan dari internal DPRD DKI saja. Menurut dia, hal tersebut tidak mungkin terjadi mengingat tiap pembahasan harus berdasarkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlebih dahulu.

"Itu baca di mana ya? Enggak ada itu, pasti bohong. Enggak bisa dong kita main bahas-bahas sendiri saja. Logikanya, kalau kita bahas sendiri, uangnya dari mana?" ujar Lulung ketika dihubungi, Selasa (18/8/2015).

Lulung mengatakan, sekalipun DPRD DKI membahas pengadaan alat tersebut sendiri, pengadaan UPS tidak mungkin dapat terwujud. Sebab, DPRD bukan pihak yang memegang uang untuk mengeksekusi pengadaan alat tersebut. (Baca: Data BPK Benarkan Ahok, Pembelian UPS Inisiatif DPRD DKI)

Dia mengatakan, semua kekuasaan tersebut berada pada eksekutif. Lulung pun mengatakan, hal ini diperkuat dengan ditetapkannya dua tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan anggota eksekutif.

Hal tersebut, kata Lulung, mempertegas bahwa eksekutif memiliki andil besar dalam pengadaan UPS ini. "Bagaimana bisa tersangkanya Alex Usman?" ujar Lulung.

Jika data BPK ini benar, Lulung meyakini DPRD sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Terlebih lagi, saat ini DPRD DKI telah menjalin kerja sama yang baik dengan BPK. "BPK pasti kasih tahu ke kita," ujar Lulung.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, pengadaan alat UPS tahun 2014 tidak melalui pembahasan antara DPRD DKI dan pihak eksekutif. BPK menyatakan, pengadaan alat tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi E DPRD.

Berdasarkan draf laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, BPK menyatakan, pengadaan UPS tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) eksekutif, baik di BPAD maupun di masing-masing suku dinas.

Pengadaan UPS pada 2014 sendiri diperuntukkan bagi 25 sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

"Penambahan kegiatan pengadaan UPS pada anggaran BPAD dan anggaran masing-masing suku dinas hanya didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI yang hanya ditandatangani oleh pimpinan Komisi E DPRD DKI," tulis BPK di halaman 214 draf tersebut.


sumber
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp


1. lulung dan DPRD tak pernah salah
2. jika salah lihat lagi pasal 1






pembelaan lulung sudah keluar sodara sodara