Menjelang kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Amerika, 19 kelompok industri teknologi dan bisnis Amerika telah meminta Presiden Barack Obama untuk mendesak Beijing agar tidak menggunakan cybersecurity untuk melindungi industri teknologi dalam negeri Tiongkok dari persaingan asing.

Langkah ini mencerminkan kecemasan di kalangan pebisnis AS bahwa mereka harus mengikuti aturan yang tidak akan menguntungkan mereka yang telah ditetapkan oleh agenda keamanan nasional Tiongkok atau tersingkir dari pasar utama.

Timbulnya Keraguan

Dalam sebuah surat yang dikirim ke Gedung Putih pada hari Selasa (11/8), para pembisnis AS mengatakan bahwa Tiongkok semakin membuat kebijakan yang dapat mengurangi kemampuan perusahaan asing untuk melakukan bisnis dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen Tiongkok untuk perdagangan bebas.

Mereka menyebutkan kebijakan-kebijakan Tiongkok tersebut yang di antaranya: undang-undang baru untuk keamanan nasional, pembatasan aliran data, dan rancangan undang-undang tentang kontra terorisme dan keamanan dunia maya.

Kekhawatiran para pengusaha terhadap inisiatif cybersecurity Tiongkok berasal dari persyaratan yang diusulkan agar pedagang teknologi menyerahkan peralatan jaringan keamanan mereka untuk diperiksa oleh pihak ketiga atau menyerahkan sumber kode dan kunci enkripsi. Beberapa langkah pemerintah Tiongkok juga telah berusaha untuk membatasi aliran data ke luar negeri, menciptakan tantangan untuk bisnis multinasional yang membutuhkan data untuk aliran tanpa hambatan lintas batas.

Pertentangan dari AS

Kekhawatiran tentang pembatasan data tersebut dipermasalahkan lagi pada bulan Juli, setelah Tiongkok merilis sebuah rancangan hukum cybersecurity yang bertujuan untuk memperketat kendali atas Internet sekaligus melindungi data pengguna di Tiongkok. Pada hari Senin (11/8), The American Chamber of Commerce di Tiongkok mengatakan, bahwa hukum cybersecurity tidak jelas, terlalu luas, dan dapat melemahkan perdagangan global. Ketua kelompok, James Zimmerman, mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa standar keamanan nasional yang sesuai dengan standar internasional dan transparan dikembangkan dengan akses yang sama bagi perusahaan asing.

Bukan yang Pertama

Tiongkok sudah lama mengambil langkah-langkah yang bersifat membatasi berbagai jenis konten online, dari pornografi hingga diskusi politik. Banyak situs asing yang diblokir dan situs dalam negeri menggunakan mekanisme sensor otomatis serta anggota staf untuk menghapus posting pada topik terbatas.

Bahkan langkah yang paling agresif dibahas dalam rancangan cybersecurity, yaitu membatasi akses internet di daerah tertentu untuk: menjaga keamanan nasional, stabilitas sosial atau menangani insiden besar yang muncul secara tiba-tiba demi keamanan sosial.

Pada tahun 2009, Tiongkok menutup hampir semua akses internet dan panggilan internasional di wilayah barat Xinjiang selama berbulan-bulan, setelah kerusuhan mematikan di kota Urumqi.

Peringatan terhadap Perusahaan Global

Tiongkok telah lama menjadi tempat yang sulit bagi perusahaan teknologi asing untuk berkembang. Banyak situs, termasuk Facebook, Google, Twitter, dan YouTube, yang sebagian atau seluruhnya diblokir.

Beberapa peraturan, seperti persyaratan untuk pengembangan perlindungan pada “infrastruktur informasi penting,” dapat semakin membatasi kegiatan perusahaan asing, tetapi rincian tersebut masih belum jelas.

Komunitas bisnis asing harus membaca hukum tersebut dengan teliti untuk menentukan bagaimana standar cybersecurity dan ketentuan pengadaan akan dilaksanakan. Beberapa bulan terakhir tahun ini tidak akan memberi kenyamanan besar kepada komunitas bisnis karena Beijing telah mengimplementasikan undang-undang keamanan nasional dan ketentuan lain untuk membuat teknologi yang digunakan di Tiongkok ‘aman dan terkendali’.

Keinginan AS

Kelompok bisnis AS berharap untuk menunjukkan bahwa masalah cybersecurity tidak hanya mempengaruhi perusahaan teknologi tetapi juga di bidang yang luas dari sektor yang menggunakan teknologi asing.


Source: Global News