[Santai-Bad News] Tolak Poligami, Menteri Yohana Surati Menteri Pertahanan

Beranda

...

Militer
[Santai-Bad News] Tolak Poligami, Menteri Yohana Surati Menteri Pertahanan

TherMit

11-08-2015 04:35

[Santai-Bad News] Tolak Poligami, Menteri Yohana Surati Menteri Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise akan mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu perihal surat edaran Kementerian Pertahanan yang membolehkan pegawai prianya berpoligami dengan sejumlah persyaratan.

Staf khusus Menteri, Sylvana Maria Apituley, mengatakan Menteri Yohana keberatan dengan adanya surat edaran Kemenhan yang membolehkan poligami dengan syarat. Menurut Menteri Yohana, kebijakan surat edaran tersebut dinilai tidak pas. (Lihat Juga: Tedjo 'Lempar' Soal Poligami Pegawai Kemhan ke Menteri Yohana).
"Ibu Yohana tidak setuju. Dia merasa kebijakan itu harus diubah dan dibicarakan kembali dengan Menteri Pertahanan," kata Sylvana saat dihubungi CNN Indonesia, Senin sore (10/8).

Sylvana mengatakan Yohana akan menyurati Menteri Pertahanan untuk membicarakan kebijakan poligami tersebut. Hal itu akan dilakukan usai persiapan acara Hari Anak Nasional pada pekan ini. "Menteri Yohana akan mempertanyakan atas dasar apa kebijakan itu dikeluarkan."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan belum menerima laporan dari Kementerian Pertahanan terkait terbitnya surat edaran di kementerian tersebut yang membolehkan pegawai prianya berpoligami dengan syarat.

Menurut Tedjo, surat edaran tersebut tak memiliki unsur hukum sehingga hal itu tak berada di bawah kendalinya.

"Itu tidak masuk ranah saya. Saya belum terima laporannya, baru baca di media. Biar menteri penanganan wanitalah (yang mengurusi)," kata dia usai menghadiri perayaan Ulang Tahun ASEAN ke-48 di Jakarta, Senin (10/8).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto berpendapat bahwa setiap kementerian memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri, termasuk soal aturan syarat bagi pegawai yang hendak berpoligami. Namun, menurutnya, aturan berpoligami itu tetap harus berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian.

"Ikut Undang-Undang Perkimpoian," kata Andi kepada CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Sumur

Spoiler for Berita Sebelumnya:

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertahanan memperbolehkan pegawai di jajarannya melakukan poligami setelah keluarnya surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kemhan. Surat yang ditandatangani 22 Juli 2015 lalu mmengatur syarat jika pegawainya hendak melakukan poligami.

Surat edaran tentang 'Persetujuan/Izin Perkimpoian dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan' mengatakan pada dasarnya perempuan ataupun pria hanya diizinkan memiliki satu atau dua orang suami. Namun, Kemhan memberikan izin dengan beberapa syarat untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu.

"Jadi gini ya, memang sudah berlaku bulan lalu. Ini sebetulnya menekankan ulang agar pegawai kami tidak berpoligami, karena jika mau berpoligami itu syaratnya berat," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Djundan Eko kepada CNN Indonesia, Jumat (7/8).

Dalam surat itu, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap pegawai baik laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Namun pada nomor 2 ayat b, terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki. Para suami boleh berpoligami jika berpatokan pada syarat tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya, serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif.
Djunan mengatakan, aturan ini dikeluarkan karena adanya tren peningkatan pelanggaran yang dilakukan pegawainya terkait poligami ataupun poliandri. Bahkan, tidak sedikit yang telah dihukum dan dipecat karena menyalahi aturan.

"Makanya karena ada peningkatan itu kami perhatikan ini perlu diatur. Sulit untuk memenuhi persyaratan itu."

Syarat lain berpoligami yang diatur Kemhan antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak kunjung sembuh, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat di atas, PNS laki-laki yang akan poligami harus mengajukan surat persetujuan tertulis dari istri, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Pegawai juga harus menyertakan jaminan tertulis untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

"saya pastikan ini penekanan ulang sebenarnya agar tidak berpoligami. Dari 2009-2014 peningkatan itu signifikan, bahkan hukuman berat sempat kami berikan. Syaratnya sulit (untuk berpoligami)," tegas Djundan.

Mentri Yohana mau nyuratin menhan...kirain mau surat-suratan apaan
Btw, bad news for Toonarm emoticon-Big Grin

Kutip

Balasan

Thread Digembok

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Militer

20KThread•7.2KAnggota

Terlama

Thread Digembok