Salah satu drone terbaik saat ini ialah Phantom 3. Beberapa fitur canggih membuatnya menduduki posisi top di antara drone-drone lainnya. DJI Phantom 3 mendukung fitur video 4K, streaming video Live HD, fitur charger baterai berkecepatan tinggi, serta waktu terbang selama 20 menit. Drone jenis ini dibanderol dengan harga Rp16 hingga 19 jutaan.

Serupa dengan DJI Phantom 3, DJI Inspire 1 juga mendukung fitur rekam video 4K, streaming video HD. Selain itu, drone Inspire 1 juga mendukung teknologi 'optical flow stabilization', dual pilot operation dan memiliki kecepatan top di 50MPH serta memiliki desain bodi yang sedikit lebih gahar. Drone quadcopter ini dibanderol dengan harga Rp45 hingga Rp47 jutaan.

Dibandingkan DJI dan 3D robotics, Yuneec dianggap perusahaan yang belum terkenal. Model q500 4K merupakan drone model terbaru yang memiliki fitur video 4K seperti Phantom 3. Beberapa keunggulan Yuneec Q500 4K antara lain, fitur dua baterai serta mendukung 'hand mount' yang memungkinkan pengguna mengambil kamera beserta perangkat gimbalnya. Model Yuneec Q500 4K dibanderol dengan harga Rp16,9 jutaan.

Drone 3DR Solo dapat dilengkapi kamera GoPro Hero 4. Dengan demikian, bagian kamera dapat dilepas dan digunakan untuk keperluan mengabadikan momen di darat. Perbedaan terbesar yang membuat 3DR Solo unggul dibanding drone lainnya ialah kemampuan modular atau upgrade.

Drone ini dibekali dengan gimbal bay dan aksesoris bay, yang memungkinkan perusahaan pihak ketiga menciptakan gimbal dan aksesoris drone jenis baru. Drone ini dibanderol dengan harga USD999 atau sekira Rp13,4 jutaan. Pengguna bisa mengocek saku lebih besar, yakni biaya USD1.900 atau sekira Rp25,6 jutaan untuk bundling bersama GoPro Hero 4 Black Edition.

Drone Hubsan X4 memiliki ukuran kecil dan memiliki beberapa versi. Dalam versi yang lebih murah dijual dengan harga USD45 atau sekira Rp600 ribuan, harga tersebut sudah dilengkapi dengan perangkat controller. Hubsan X4 juga memiliki kamera standar dengan kualitas 720p.

Kementerian Perhubungan telah mengeluargan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 tahun 2015mengenai Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak. PP itu sendiri telah resmi diterbitkan per tanggal 12 Mei 2015 lalu.

Salah satu butir dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang penggunaan drone yang terbatas hanya untuk kepentingan pemotretan, film, dan pemetaan. Itu pun harus dengan melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan pemerintah daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan, atau dipetakan.

Pihak yang ingin menggunakan drone pun harus mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Izin tesebut harus sudah dikantongi selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum drone dioperasikan.

Sertifikasi tersebut nantinya akan diklasifikasikan, sehingga tak semua jenis drone dapat dioperasikan meskipun pengguna yang telah tersertifikasi. Setelah izin diterbitkan, operator drone juga harus berkordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan yang berwenang atas ruang udara tempat drone dioperasikan.

Peraturan mengenai pengoperasian drone di Indonesia telah diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Lantas di area mana saja pesawat tak berawak itu dilarang pengoperasiannya?

Dalam isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 disebutkan tiga kawasan drone tidak boleh beroperasi. Tiga kawasan drone dilarang terbang tersebut yakni kawasan udara terlarang (prohibited area), kawasan udara terbatas (restricted area), kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.

Sebagai informasi, kawasan udara terlarang (prohibited area) ialah ruang udara tertentu di atas daratan atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Sementara itu, kawasan udara terbatas (restricted area) ialah kawasan yang hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara, dan saat tidak aktif akan digunakan untuk penerbangan sipil.

Terakhir, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara merupakan wilayah daratan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan penerbangan.

Selain itu, sistem pesawat udara tanpa awak juga tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani controlled airspace dan uncontrolled airspace pada ketinggian lebih dari 500 kaki (150 meter).

Controlled airspace sendiri merupakan sejenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan. Sementara uncontrolled airspace merupakan jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan.

Pemerintah hingga saat ini belum bisa memberikan sanksi terhadap pemilik drone yang jatuh di Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Pasalnya, Kementerian Perhubungan belum memutuskan sanksi khusus untuk pelanggaran operasional drone.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, JA Barata, mengatakan, meski Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 telah diterbitkan, namun peraturan yang mengatur teknis kepemilikan drone secara individu belum diatur.

“Untuk teknis kepemilikan individu memang belum kita cantumkan, tapi akan segera pada September nanti kami akan berikan kembali penjelasan,” ujar JA Barata.

Menurutnya, kejadian jatuhnya drone di kawasan Menara BCA akan dicegah agar tak terulang kembali dengan adanya peraturan Kementerian Perhubungan tersebut. Selain kawasan di sekitar bandara, drone harus mengantongi izin jika ingin diterbangkan di tempat umum.

“Perlu dicatat, kami bukan melarang penggunaan drone, drone boleh diterbangkan di tempat umum tertentu yang memenuhi syarat, namun harus memiliki izin. Operator drone juga harus memiliki sertifikasi,” tambah JA Barata.

Menurut JA Barata, pihaknya tak akan menghalang-halangi penerbangan drone jika syarat dan izin telah dipenuhi oleh pihak operator yang menerbangkan.