http://www.straitstimes.com/asia/se-...ndonesia-study

Growing protectionism hurting Indonesia: Study

Dua peneliti Indonesia melaporkan bahwa proteksionisme yang dilakukan Presiden Jokowi menrusak ekonomi yang sudah melemah.

Laporan Dr Sjamsu Rahardja and Dr Arianto Patunru, dari Bank Dunia dan Australian National University menyatakan bahwa larangan investasi dan perdaganan disaat kekuatan konsumen menurun akan merusak produktifitas dan daya saing perusahaan Indonesoa.

Laporan ini keluar 2 dari setelah kunjungan Jokowi ke Singapur dimana dia merayu investor bahkan mengatakan bahwa saat terbaik berinvestasi adalah sekarang. Tapi ekonom tidak terayu dan menunjukkan bahwa investor sering kali bentrok dengan kenyataan (tidak sesuai janji)

Laporan ini yang merekam kebijakan ekonomi Indonesia sejak 1960 mengatakan bahwa biarpun Indonesia tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas tapi di saat yang sama membuat aturan2 proteksionis.

Tahun ini Kementrian Tenaga Kerja memberlakukan pembatasan tenaga asing profesional. Bahkan menteri di kabinet menentang secara terbuka menentang permberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean dengan sisa waktu beberapa bulan sebelum permberlakuan tahun depan.

Laporan ini juga menyatakan bahwa Indonesia adalah pelanggar terparah dalam urusan proteksionisme sejak krisis global. Indonesia sudah memberlakukan 158 aturan sejak 2009 yang menyebabkan 756 tarif di 45 sektor dan berdampak pada 181 rekan dagang.

Seorang analis Nomura menyatakan ":Aturan impor yg diketatkan akan membuat takut pasar ttg nasionalisme ekonomi sementara proteksionisme akan menghancurkan daya saing di industri kunci, termasuk manufaktur, dan juga berakibat ketak efisienan".

Jokowi mengatakan di interview hari minggu bahwa dia sadar atas hal ini tapi mengatakan bahwa tarif tidak harus bentrok dengan investasi asing.

"Aku tidak berpikir bahwa kedua hal itu berlawanan. Kita harus bekerja sama menyeimbangkan keduanya. Investasi asing dapat dan harus memperkuat industri lokal", kata Jokowi.

Ekonom tidak percaya. Ya jelas aja. Mungkin ga mengundang investasi asing sembari mempersulit asing masuk ?

"Daripada mengurus aturan2 intervesionis mestinya pemerintah megurus infrastuktur, logistik, dan penerapan hukum dan undang2. Sayangnya di saat sekarang hal ini tidak mungkin terjadi" kata penulis laporan.