TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan badan otoritas transportasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden. Desain badan ini dibuat oleh Kementerian Perhubungan. "Konsepnya, semua jalan milik pemerintah nanti. Rolling stock-nya dilelang, tender," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Istana Negara, Senin, 13 Juli 2015.

Jokowi meminta badan tersebut dibentuk agar pengambilan keputusan tak harus dilakukan dalam rapat terbatas. Menurut Ahok, adanya badan ini akan mempermudah pembangunan transportasi di Jabodetabek. "Jadi yang mengatur semua, yang mengatur trase, itu mereka (pemerintah pusat). Kita tak usah ribut lagi," ujarnya. Badan ini akan berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Jokowi akan meneken keputusan presiden tantang badan otoritas ini setelah Lebaran. Menurut dia, badan ini belum dibentuk karena belum ada kesepakatan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Perhubungan. "Karena Menteri Pendayagunaan berpendapat Presiden tak mau ada badan baru. Namun akhirnya Presiden tak masalah," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak ahli telah lama mengusulkan pembentukan otoritas transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) guna mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun usulan tersebut belum pernah terealisir, termasuk oleh pemerintahan Jokowi yang akan genap berusia satu tahun.

Senin, 13 Juli 2015, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas membahas soal itu. "Organisasi tersebut sangat diperlukan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan sendiri, tak perlu melalui rapat terbatas," katanya ketika membuka rapat.

Hadir dalam rapat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago.

Jokowi menyebut organisasi semacam itu ada di sejumlah negara, seperti Land Transport Authority (LTA), sehingga otoritas dan keputusan bisa diputuskan di dalam organisasi.

Land Transport Authority, misalnya, dimiliki Singapura. Organisasi ini berada di bawah Kementerian Transportasi Pemerintah Singapura. Fungsinya untuk mengelola seluruh model transportasi di Singapura. "Model seperti itu bisa dibentuk, terutama di Jabodetabek," katanya berharap.

Menurut Jokowi, rencana pembangunan Mass Rapid Transport dan High Speed Train harus segera dilakukan. Jika semakin lama ditunda, katanya, biaya yang dikeluarkan bisa semakin besar.

Dia mencontohkan pembangunan MRT di Jakarta yang perencanaannya telah dilakukan sejak 26 tahun lalu. Namun karena terlambat diputuskan, katanya, pembangunan sekarang sulit dan mahal karena harga pembebasan lahan.

"Saya kira Pemprov DKI sangat merasakan mahalnya pembebasan lahan," kata dia. Menurut Jokowi, dengan adanya organisasi seperti LTA, pembangunan tak akan terbengkalai.

Pada 2 September 2010, Wakil Presiden Boediono (ketika itu) memimpin rapat membahas tentang transportasi massal dan kemacetan di Jakarta yang membawa kerugian hingga Rp 12,8 triliun.

Rapat gabungan pemerintah pusat dan Jawa Barat serta Banten itu menyepakati 17 poin langkah terobosan. Pada langkah ke-11, pemerintah akan membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta sudah berinisiatif untuk menerima tanggung jawab awal sebagai koordinator.

Langkah ke-12 adalah selain pembentukan Otoritas Trasportasi Jabodetabek, akan ada revisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek.

Pada November 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pemerintah pusat segera membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek atau OTJ. "Kita ingin agar cepat segera terbentuk," ujar Jokowi kepada wartawan ketika itu.

Namun kedua langkah itu tidak terwujud hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berakhir pada Oktober 2014.

Kini Jokowi memiliki kekuasaan untuk membentuk otoritas itu, bukan lagi sekedar berjanji. Seharusnya tidak ada halangan besar untuk merealisasikannya.

JAKARTA - ­ Presiden Joko Widodo segera membentuk ba­ dan otoritas transportasi di Ja­ karta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) un­ tuk mengatasi kemacetan lalu lintas secara terpadu.

“Saya kira sudah berkali­kali saya sampaikan di Jabode ta­ bek, saya kira secara orga­ nisasi, itu sangat diperlukan, se perti di negara­negara yang lain. Organisasi seperti Land Transport Authority (LTA) harus segera dibentuk se hingga otori­ tas yang berwenang berkuasa di situ jelas,” kata Jokowi saat membuka rapat bidang transportasi, di Ista­ na Negara, Jakarta, Senin (13/7).

Hadir dalam ra pat ini Menteri Per hubungan Igna­ sius Jo nan, Menteri Koordinator Per eko­ nomian Sofyan Djalil, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago.

Land Transport Authority, misalnya, dimiliki Singapura. Organisasi ini berada di bawah Kementerian Transportasi Pe­ merintah Singapura. Fungsinya untuk mengelola seluruh mo­ del transportasi di Singapura.

“Model seperti itu bisa diben­ tuk, terutama di Jabodetabek,” katanya berharap Dengan adanya badan itu, lanjut Jokowi, setiap proses pengambilan keputusan tidak perlu selalu dibawa ke Istana.

“Keputusan­-keputusan tidak harus tiap saat kita rapat ter­ batas seperti ini,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi mengakui sistem transportasi massal di Indo­ nesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Indonesia harus mengatasi dan mengejar ketertinggalan­ nya itu.

Salah satu cara yang paling efektif dan murah ada­ lah mengembangkan sistem transportasi kereta api. “Kereta api merupakan ken­ daraan yang andal dan murah sehingga harus diprioritaskan pembangunannya. Untuk itu, kita sudah rancang agar pem­ bangunan MRT harus segera dimulai, pembangunan high speed train kota ke kota harus dimulai,” ucap Jokowi.

Jokowi menyatakan pem­ bangunan kereta api jangan sampai ditunda lagi. Pasalnya, pembangunan MRT yang ter­ tunda selama 26 tahun telah mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam po­ sisi sulit, terutama soal pembe­ basan lahan yang kian mahal. “Yang pertama tentang MRT, lalu high speed train. Si­ lakan Menhub memberi gam­ baran tentang rencana induk di Kemenhub,” kata dia.

Tak Ribut Lagi

Gubernur DKI Jakarta Basu­ki Tjahaja Purnama mengata­ kan badan otoritas transportasi untuk wilayah Jabodetabek itu akan dibentuk setelah Presi­ den Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden. Desain badan ini dibuat oleh Kemen­ terian Perhubungan.

“Konsepnya, semua jalan milik pemerintah nanti. Rolling stock­nya dilelang, tender,” ujar Ahok, sapaan Basuki, di Istana Negara. Menurut Ahok, adanya ba­ dan ini akan mempermudah pembangunan transportasi di Jabodetabek.

“Jadi yang meng­ atur semua, yang mengatur trase, itu mereka (pemerintah pusat). Kita tak usah ribut lagi,” ujarnya. Ahok menambahkan da­ lam pertemuan dengan presi­ den juga dibahas tentang pengintegrasian moda trans­ portasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) dengan KRL Commuter Line Jabodetabek.

Untuk itu, luas rel kereta yang disetujui Ahok pun berubah menjadi 1.067 meter persegi. “Kita sudah putuskan juga LRT kita itu terintegrasi de­ ngan kereta yang lain, ter­ masuk lebar nya kita putuskan yang 1.067 meter persegi, bu­ kan 1.435 meter persegi untuk yang LRT,” lanjutnya.

Ahok menyebut pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya untuk membangun LRT. Nantinya, penugasan terse­ but akan diberikan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rencananya, pembangunan tersebut menggunakan dana dari perusahaan terlebih dulu. Setelah pembangunannya ram­ pung, maka sarana dan prasa­ rananya akan dibeli oleh pe­ merintah. n mza/pin/P-4

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar menteri terkait membentuk suatu badan yang memiliki kewenangan terhadap seluruh transportasi darat, khususnya di kawasan Jabodetabek.

"Saya kira secara organisasi itu diperlukan," ujar Joko Widodo atau sapaannya Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait transportasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Alasan Jokowi ingin adanya otoritas transportasi darat agar semua transportasi darat di Jabodetabek dikelola oleh satu badan.

Ia mengambil contoh di negara-negara yang maju, memiliki badan tersebut untuk kelola transportasi darat.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan di Jabodetabek. Seperti di negara-negara lain, yang namanya land transportation authority harus segera dibentuk, sehingga otoritas yang berwenang berkuasa di situ jelas," kata Jokowi.

Selain itu, alasan Jokowi ingin adanya badan tersebut lantaran manajemen transportasi massal di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Selain itu ada cara lain yakni mengoptimalkan transportasi kereta api.

"Kereta api merupakan kendaraan yang andal dan murah, jadi harus diprioritaskan pembangunannya. Kita sudah rancang agar pembangunan MRT harus dimulai, pembangunan high speed train dari kota ke kota juga harus dimulai," kata Jokowi.