- Beranda
- Berita dan Politik
Gilak! Bulan2 Ramadhan gini, Gubernur Sumut asal PKS Jadi Target Operasi KPK
...
TS
s4nit0re
Gilak! Bulan2 Ramadhan gini, Gubernur Sumut asal PKS Jadi Target Operasi KPK
Gubernur Sumut Dari PKS Ini Jadi Target Operasi KPK Berikutnya
July 12th, 2015, 4:37 am
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
ISLAMTOLERAN.COM- Ruangan kerja Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro nomor 30 Medan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu, 11 Juli 2015, malam.
Sekitar pukul 22.50 WIB, tiga mobil membawa 15 penyidik komisi antirasuah sampai di kantor gubernur.
Mereka langsung menuju lantai sepuluh sebagai ruangan kerja Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Tim penyidik KPK dipimpin H.N Chriantian dibantu delapan penyidik mamakai rompi KPK berpencar ke lantai 2 dan lantai 9.
Tiga tas besar, satu di antaranya disegel, diboyong tim KPK ke lantai 9 tempat Sekretaris Pemerintah Sumut berkantor. Pukul 23.00 WIB, penyidik KPK menuju lantai 2 ruangan kerja Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Adapun Ketua tim H.N Christian memasuki ruangan kerja Gubernur Sumut ditemani pegawai Pemprov Sumut bernama Salman.
Pada Kamis lalu, penyidik KPK menangkap tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama satu pengacara dari kantor pengacara OC Kaligis M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry. KPK menangkap ketiga hakim usai memenangkan perkara gugatan tata usaha negara yang dilakukan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis.
Tiga hakim PTUN Medan yang ditangkap yakni Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting.KPK juga menangkap Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. Belum ada keterangan, apakah penggeledahan ini terkait dengan kasus PTUN ini.
Menurut Wakil Ketua PTUN Medan Herman Baeha, gugatan tata usaha negara yang dilayangkan Fuad Lubis atas surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-473 tanggal 31 Maret 2015 perihal permintaan keterangan terhadap Fuad Lubis dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, 2013.
Dalam sidang putusan PTUN Medan, Selasa 7 Juli 2015, hakim ketua yang dipimpin Tripeni dan dua hakim anggota yakni Amir Fauzi dan Dermawan Ginting mengabulkan sebagian permohonan Lubis." Dalam putusannya, hakim menyatakan permintaan keterangan oleh Jaksa kepada Fuad Lubis ada unsur penyalahgunaan wewenang," kata Baeha kepada Tempo.
http://www.islamtoleran.com/gubernur...pk-berikutnya/
http://nasional.tempo.co/read/news/2...-digeledah-kpk
PKS Tak Paham Relevansi Suap Hakim dengan Gubernur Sumut
"Kader-kader PKS diharapkan tetap tenang."
Minggu, 12 Juli 2015 | 14:58 WIB
Penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara. (VIVA.co.id / Satria Lubis)
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara Gatot, Pujo Nugroho, pada Minggu dini hari, 12 Juli 2015. Penggeledahan berkaitan dengan operasi tangkap tangan terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai pengusung sang Gubernur, mengaku belum mengetahui relevansi penggeledahan itu dengan kasus penangkapan tiga hakim PTUN Medan. PKS kini menunggu saja proses hukum yang sedang dijalankan KPK."Kita tunggu saja ending-nya (akhir kasus). Saya juga enggak mengerti apa relevansinya PTUN gate (kasus dugaan suap hakim PTUN Medan) dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puju Nugroho," ujar anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, kepada VIVA.co.id, Minggu, 12 Juli 2015.
Penggeledahan berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK menyangkut suap vonis sengketa mantan Bendahara Pemerintah Pemerintah Sumatera Utara melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nasir hanya berharap tidak ada upaya politisasi pada kasus itu. Dia mempersilakan KPK bekerja secara profesional demi mengungkap kasus itu hingga diketahui secara jelas duduk perkaranya.
Menyangkut hal itu, karena Gubernur Gatot juga kader PKS, Nasir meminta para kader tidak terlalu khawatir. Bagitu juga dengan penegak hukum agar tidak memaksakan Gatot terlibat."Kepada kader-kader PKS diharapkan tetap tenang sebab kalau Gubernur Gatot Pujo Nugroho tak terlibat secara institusi dan personal, maka hukum pun tidak boleh dipaksa agar Gatot terlibat," ujarnya.
Penyidik KPK menggeledah hingga tiga jam kantor Gubernur Sumatera Utara dan ruang Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi pada Minggu dini hari. Setelah itu, penyidik membawa barang-barang dan berkas yang dikumpulkan dalam tiga koper.
http://nasional.news.viva.co.id/news...gubernur-sumut
PKS Enggan Komentari Penggeledahan Kantor Gubernur Sumut oleh KPK
Jakarta - Kantor Gubernur Sumatera Utara digeledah oleh KPK terkait kasus yang menyeret hakim PTUN wilayah tersebut. Penyidik KPK membawa tas dan koper besar sebelum memasuki kantor itu.
Saat kantornya digeledah, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sedang tak ada di lokasi. Sekda Sumut Hasban Ritonga menyebut tak tahu menahu di mana politikus PKS itu berada.
Sementara itu hingga kini petinggi PKS belum dapat dikonfirmasi. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid enggan berkomentar mengenai hal tersebut."Kalau soal kader, bisa ditanyakan ke Sekjen," kata Hidayat saat dihubungi.
Dia juga tidak mengetahui di mana mitra separtainya itu berada. Sekjen PKS Taufiq Ridha pun belum mengangkat ponselnya saat dihubungi.
Sebelumnya Sekda Sumut Hasban menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gatot terkait penggeledahan. Hasban hanya menyebut bahwa penggeledahan dilakukan mendadak sehingga dia menyebut Gatot pun tak tahu soal penggeledahan.
Penyidik KPK keluar dari Kantor Gubernur Sumut pada pukul 02.10 WIB dini hari tadi. KPK membawa 3 koper dari ruang kerja Gatot yang ada di lantai 10 itu dan salah satunya digembok rapat.
Penggeledahan yang dilakukan Sejak Sabtu (11/7) pukul 22.45 WIB ini ada kaitannya dengan penangkapan tiga hakim PTUN Medan, termasuk Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.
Sebelumnya, Sabtu malam, penyidik KPK juga menggeledah Kantor PTUN Medan, rumah dinas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dan rumah dinas Panitera Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.
http://m.detik.com/news/berita/29668...sumut-oleh-kpk
Jauh hari sebelur Kejadian Kantor Gubernur SUMUT Digeledah KPK ...
Politisi PDIP Sindir Gubernur Sumut Soal Etika Politik
09 Mei 2015 at 02:33 WIB
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Liputan6.com, Medan - Pimpinan MPR bersama beberapa perwakilan anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan parlemen mengundang Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk hadir dalam acara diskusi politik dan kebangsaan.
Namun, hingga acara diskusi usai, sang gubernur tidak juga datang. Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang yang kebetulan hadir mengaku heran atas absennya sang gubernur.
"Sekretariat MPR telah mengundang Gubernur Sumut untuk hadir dalam acara ini. Tapi kenyataannnya tidak hadir," kata Junimart di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/5/2015).
Padahal sebagai pemangku kepentingan, kata Junimart, gubernur seharusnya hadir memberikan sambutan.
Ketua MPR dan beberapa fraksi sedang menggelar diskusi Press Gathering yang bertajuk 'etika politik'. Sehingga, tak segan ia menyebut Gubernur Sumatera Utara tak punya etika karena enggan hadir ke dalam acara tersebut.
Junimart mempersoalkan ketidakhadiran Gatot yang tak mau bertemu dengan para anggota parlemen. Sehingga, kata dia, dalam konteks politik, sikap Gubernur yang juga politikus PKS itu layak disebut tak punya etika.
"Ini yang disebut tidak ada etika berpolitik," ketus dia.
Anggota Komisi III DPR dari Sumatera Utara ini pun merasa malu dengan sikap Gubernurnya itu karena ia bertindak sebagai tuan rumah dalam acara tersebut.
http://news.liputan6.com/read/222888...-etika-politik
Gubernur Sumut Syamsul Arifin Jadi Tersangka Korupsi 31 Milyar
Bakal Dapat Kursi Gubernur Sumut, PKS Masih Tenang
Kamis, 22 April 2010 00:00 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika nantinya status Gubernur Sumut Syamsul Arifin naik menjadi terdakwa, seperti dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi, maka dia akan dinonaktifkan sebagai gubernur. Secara otomatis, kursi gubernur bakal diisi Wagub Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Namun, DPP PKS masih nampak enggan bicara peluang Gatot menduduki singgasana yang kemungkinan besar bakal ditinggalkan Syamsul itu. "Pak Syamsul tetap gubernur Sumut. Kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah," ujar Ketua DPP PKS Korwil Sumbagur, Chaerul Azwar, Rabu (21/4).
Tidakkah senang karena kader PKS bakal menjadi orang nomor satu di Pemprov Sumut? Chaerul masih enggan bicara banyak. Lagi-lagi, dia katakan, sebelum ada keputusan incrach, Syamsul masih gubernur.
Nada bicara Chaerul masih tampak santai, meski penetapan Syamsul sebagai tersangka sebenarnya cukup mengejutkan.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penetapan Syamsul sebagai tersangka pada Selasa (20/4). Mantan Bupati Langkat itu terkait dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 yang merugikan keuangan negara Rp31 miliar. Sebelum menjadi gubernur, Syamsul merupakan bupati Langkat.
http://theglobejournal.com/politik/b...nang/index.php
-----------------------------
Kalo ditanya, kenapa kok KPK milih operasi di bulan suci Romadhon seperti sekarang ini, jawabnya jelas! Petugas KPK mungkin berharap memperoleh kebaikan atau pahala berlipat ganda bila mencegah kemunkaran di bulan penuh berkah ini. Kalau bulan biasa pahala hanya 1, maka melakukan operasi bulan Romadhon ini jelas pahalanya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau yang ditangani memang orang-orang yang merusak negara ini dengan korupsi
July 12th, 2015, 4:37 am
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
ISLAMTOLERAN.COM- Ruangan kerja Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro nomor 30 Medan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu, 11 Juli 2015, malam.
Sekitar pukul 22.50 WIB, tiga mobil membawa 15 penyidik komisi antirasuah sampai di kantor gubernur.
Mereka langsung menuju lantai sepuluh sebagai ruangan kerja Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Tim penyidik KPK dipimpin H.N Chriantian dibantu delapan penyidik mamakai rompi KPK berpencar ke lantai 2 dan lantai 9.
Tiga tas besar, satu di antaranya disegel, diboyong tim KPK ke lantai 9 tempat Sekretaris Pemerintah Sumut berkantor. Pukul 23.00 WIB, penyidik KPK menuju lantai 2 ruangan kerja Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Adapun Ketua tim H.N Christian memasuki ruangan kerja Gubernur Sumut ditemani pegawai Pemprov Sumut bernama Salman.
Pada Kamis lalu, penyidik KPK menangkap tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama satu pengacara dari kantor pengacara OC Kaligis M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry. KPK menangkap ketiga hakim usai memenangkan perkara gugatan tata usaha negara yang dilakukan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis.
Tiga hakim PTUN Medan yang ditangkap yakni Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting.KPK juga menangkap Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. Belum ada keterangan, apakah penggeledahan ini terkait dengan kasus PTUN ini.
Menurut Wakil Ketua PTUN Medan Herman Baeha, gugatan tata usaha negara yang dilayangkan Fuad Lubis atas surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-473 tanggal 31 Maret 2015 perihal permintaan keterangan terhadap Fuad Lubis dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, 2013.
Dalam sidang putusan PTUN Medan, Selasa 7 Juli 2015, hakim ketua yang dipimpin Tripeni dan dua hakim anggota yakni Amir Fauzi dan Dermawan Ginting mengabulkan sebagian permohonan Lubis." Dalam putusannya, hakim menyatakan permintaan keterangan oleh Jaksa kepada Fuad Lubis ada unsur penyalahgunaan wewenang," kata Baeha kepada Tempo.
http://www.islamtoleran.com/gubernur...pk-berikutnya/
http://nasional.tempo.co/read/news/2...-digeledah-kpk
PKS Tak Paham Relevansi Suap Hakim dengan Gubernur Sumut
"Kader-kader PKS diharapkan tetap tenang."
Minggu, 12 Juli 2015 | 14:58 WIB
Penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara. (VIVA.co.id / Satria Lubis)
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara Gatot, Pujo Nugroho, pada Minggu dini hari, 12 Juli 2015. Penggeledahan berkaitan dengan operasi tangkap tangan terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai pengusung sang Gubernur, mengaku belum mengetahui relevansi penggeledahan itu dengan kasus penangkapan tiga hakim PTUN Medan. PKS kini menunggu saja proses hukum yang sedang dijalankan KPK."Kita tunggu saja ending-nya (akhir kasus). Saya juga enggak mengerti apa relevansinya PTUN gate (kasus dugaan suap hakim PTUN Medan) dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puju Nugroho," ujar anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, kepada VIVA.co.id, Minggu, 12 Juli 2015.
Penggeledahan berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK menyangkut suap vonis sengketa mantan Bendahara Pemerintah Pemerintah Sumatera Utara melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nasir hanya berharap tidak ada upaya politisasi pada kasus itu. Dia mempersilakan KPK bekerja secara profesional demi mengungkap kasus itu hingga diketahui secara jelas duduk perkaranya.
Menyangkut hal itu, karena Gubernur Gatot juga kader PKS, Nasir meminta para kader tidak terlalu khawatir. Bagitu juga dengan penegak hukum agar tidak memaksakan Gatot terlibat."Kepada kader-kader PKS diharapkan tetap tenang sebab kalau Gubernur Gatot Pujo Nugroho tak terlibat secara institusi dan personal, maka hukum pun tidak boleh dipaksa agar Gatot terlibat," ujarnya.
Penyidik KPK menggeledah hingga tiga jam kantor Gubernur Sumatera Utara dan ruang Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi pada Minggu dini hari. Setelah itu, penyidik membawa barang-barang dan berkas yang dikumpulkan dalam tiga koper.
http://nasional.news.viva.co.id/news...gubernur-sumut
PKS Enggan Komentari Penggeledahan Kantor Gubernur Sumut oleh KPK
Jakarta - Kantor Gubernur Sumatera Utara digeledah oleh KPK terkait kasus yang menyeret hakim PTUN wilayah tersebut. Penyidik KPK membawa tas dan koper besar sebelum memasuki kantor itu.
Saat kantornya digeledah, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sedang tak ada di lokasi. Sekda Sumut Hasban Ritonga menyebut tak tahu menahu di mana politikus PKS itu berada.
Sementara itu hingga kini petinggi PKS belum dapat dikonfirmasi. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid enggan berkomentar mengenai hal tersebut."Kalau soal kader, bisa ditanyakan ke Sekjen," kata Hidayat saat dihubungi.
Dia juga tidak mengetahui di mana mitra separtainya itu berada. Sekjen PKS Taufiq Ridha pun belum mengangkat ponselnya saat dihubungi.
Sebelumnya Sekda Sumut Hasban menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gatot terkait penggeledahan. Hasban hanya menyebut bahwa penggeledahan dilakukan mendadak sehingga dia menyebut Gatot pun tak tahu soal penggeledahan.
Penyidik KPK keluar dari Kantor Gubernur Sumut pada pukul 02.10 WIB dini hari tadi. KPK membawa 3 koper dari ruang kerja Gatot yang ada di lantai 10 itu dan salah satunya digembok rapat.
Penggeledahan yang dilakukan Sejak Sabtu (11/7) pukul 22.45 WIB ini ada kaitannya dengan penangkapan tiga hakim PTUN Medan, termasuk Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.
Sebelumnya, Sabtu malam, penyidik KPK juga menggeledah Kantor PTUN Medan, rumah dinas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dan rumah dinas Panitera Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.
http://m.detik.com/news/berita/29668...sumut-oleh-kpk
Jauh hari sebelur Kejadian Kantor Gubernur SUMUT Digeledah KPK ...
Quote:
Politisi PDIP Sindir Gubernur Sumut Soal Etika Politik
09 Mei 2015 at 02:33 WIB
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Liputan6.com, Medan - Pimpinan MPR bersama beberapa perwakilan anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan parlemen mengundang Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk hadir dalam acara diskusi politik dan kebangsaan.
Namun, hingga acara diskusi usai, sang gubernur tidak juga datang. Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang yang kebetulan hadir mengaku heran atas absennya sang gubernur.
"Sekretariat MPR telah mengundang Gubernur Sumut untuk hadir dalam acara ini. Tapi kenyataannnya tidak hadir," kata Junimart di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/5/2015).
Padahal sebagai pemangku kepentingan, kata Junimart, gubernur seharusnya hadir memberikan sambutan.
Ketua MPR dan beberapa fraksi sedang menggelar diskusi Press Gathering yang bertajuk 'etika politik'. Sehingga, tak segan ia menyebut Gubernur Sumatera Utara tak punya etika karena enggan hadir ke dalam acara tersebut.
Junimart mempersoalkan ketidakhadiran Gatot yang tak mau bertemu dengan para anggota parlemen. Sehingga, kata dia, dalam konteks politik, sikap Gubernur yang juga politikus PKS itu layak disebut tak punya etika.
"Ini yang disebut tidak ada etika berpolitik," ketus dia.
Anggota Komisi III DPR dari Sumatera Utara ini pun merasa malu dengan sikap Gubernurnya itu karena ia bertindak sebagai tuan rumah dalam acara tersebut.
http://news.liputan6.com/read/222888...-etika-politik
Gubernur Sumut Syamsul Arifin Jadi Tersangka Korupsi 31 Milyar
Bakal Dapat Kursi Gubernur Sumut, PKS Masih Tenang
Kamis, 22 April 2010 00:00 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika nantinya status Gubernur Sumut Syamsul Arifin naik menjadi terdakwa, seperti dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi, maka dia akan dinonaktifkan sebagai gubernur. Secara otomatis, kursi gubernur bakal diisi Wagub Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Namun, DPP PKS masih nampak enggan bicara peluang Gatot menduduki singgasana yang kemungkinan besar bakal ditinggalkan Syamsul itu. "Pak Syamsul tetap gubernur Sumut. Kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah," ujar Ketua DPP PKS Korwil Sumbagur, Chaerul Azwar, Rabu (21/4).
Tidakkah senang karena kader PKS bakal menjadi orang nomor satu di Pemprov Sumut? Chaerul masih enggan bicara banyak. Lagi-lagi, dia katakan, sebelum ada keputusan incrach, Syamsul masih gubernur.
Nada bicara Chaerul masih tampak santai, meski penetapan Syamsul sebagai tersangka sebenarnya cukup mengejutkan.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penetapan Syamsul sebagai tersangka pada Selasa (20/4). Mantan Bupati Langkat itu terkait dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 yang merugikan keuangan negara Rp31 miliar. Sebelum menjadi gubernur, Syamsul merupakan bupati Langkat.
http://theglobejournal.com/politik/b...nang/index.php
-----------------------------
Kalo ditanya, kenapa kok KPK milih operasi di bulan suci Romadhon seperti sekarang ini, jawabnya jelas! Petugas KPK mungkin berharap memperoleh kebaikan atau pahala berlipat ganda bila mencegah kemunkaran di bulan penuh berkah ini. Kalau bulan biasa pahala hanya 1, maka melakukan operasi bulan Romadhon ini jelas pahalanya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau yang ditangani memang orang-orang yang merusak negara ini dengan korupsi
0
2.7K
18
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.2KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya