Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil mengatakan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengerti dengan politikus. Sehingga mengharuskan anggota DPR, DPRD mundur jika maju sebagai kepala daerah.

"Apa itu partai dalam konteks demokrasi. Mereka hanya melihat secara kontekstual UUD, tanpa melihat realita sebenarnya," kata Nasir, Minggu (12/7/2015).

Jika hal itu hanya diberlakukan kepada PNS atau TNI, lanjut anggota Komisi III DPR ini, merupakan hal yang wajar. Pasalnya PNS dan TNI tidak dipilih langsung oleh rakyat.

"Sementara itu dewan itu dipilih rakyat," ujarnya.

"Jadi gak tepat bila disamakan dengan TNI/Polri dan PNS. Kayaknya MK ini kurang riset terkait masalah ini semua," tandasnya.

Ini Cara PKS Siasati Putusan MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota DPR mundur jika ingin maju sebagai kepala daerah.

Meskipun begitu, PKS tetap menyayangkan putusan MK yang mengharuskan anggota DPR atau DPRD mundur jika maju dalam pilkada.

"Misalnya saya maju, saya membuat pengunduran diri. Tapi partai saya enggak menjawab. Kalau menang baru diterima partai saya. Ini cara mensiasatinya," kata Nasir, Minggu (12/7/2015).

Menurut dia, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan tetapi partai juga punya kewenangan dalam menerima atau menolak pengunduran diri anggotanya.

"Bisa saja seperti itu sebenarnya. Kalau MK memutuskan seperti itu, apapun ceritanya, orang yang duduk di dewan itu kan orang pilihan. Paling tidak dia punya nilai lebih," ujarnya.

"Memutuskan soal yang petahana saja itu sudah keliru. Seharusnya ini harus dipersiapkan dulu," kata dia.

Sebagaimana diberitakan, MK mengabulkan uji materi UU Pilkada. Dalam putusannya, MK membolehkan anggota keluarga petahanan mengikuti pilkada karena dinilai sebagai hak konstistusional setiap warga negara.