Jokowi Curhat Ekonomi Lesu, Khawatir Berlanjut
MINGGU, 17 MEI 2015 | 13:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini. Prediksi itu tecermin antara lain dari impor bahan baku yang turun drastis. Hal itu mengindikasikan kegiatan ekonomi dua-tiga bulan ke depan akan melambat.

Menurut Lana, kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena seharusnya impor bahan baku naik cukup signifikan menjelang puasa dan Lebaran. Ia memprediksi rendahnya impor bahan baku membuat kapasitas produksi industri melambat. “Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hanya akan mencapai 5 persen,” kata Lana saat dihubungi, Sabtu 16 Mei 2015.

Angka itu pun bisa diperoleh jika investasi swasta yang ditargetkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tercapai. Selain itu, belanja pemerintah harus benar-benar terealisasi plus konsumsi masyarakat tetap naik. Untungnya, kata dia, pada kuartal kedua, ada masa Lebaran yang mendongkrak konsumsi masyarakat.

Pada kuartal pertama lalu, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen dari produk domestik bruto. Angka ini jauh di bawah target pemerintah dalam asumsi makroekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar 5,7 persen.

Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan April surplus US$ 0,45 miliar. Namun surplus ini bukan karena kinerja ekspor membaik, melainkan lantaran impor yang turun. BPS mencatat ekspor April 2015 mencapai US$ 13,08 miliar atau turun 8,46 persen dibanding April tahun lalu. Sedangkan impor turun 22,31 persen dibanding April 2014, dengan impor bahan baku/penolong turun 17,81 persen dan impor barang modal turun 13,94 persen.

Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah Rafinus, mengatakan pemerintah akan mengandalkan belanja pemerintah dan investasi sebagai penopang utama pertumbuhan. Jika keduanya maksimal, ia yakin kuartal kedua tumbuh 5 persen. “Bobot kontribusi keduanya mencapai 30 persen PDB,” kata dia. Pemerintah juga akan berupaya ekstra mengagresifkan ekspor.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam enam bulan pertama tak mudah. Selain harus menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan tak populer untuk menjaga stabilitas ekonomi. “Saya yakin ekonomi semua negara turun, tapi tahun ini akan tumbuh lebih baik dari kemarin,” kata Jokowi dalam Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi, di Cibubur, Jakarta Timur, kemarin. ‎
‎
Jokowi mengaku kerap dimaki karena kebijakannya yang tak populer. "Saya siap dicaci-maki, siap tak populer, jangan dipikir Jokowi penakut,” ujar Jokowi dengan nada tinggi, yang disambut tepukan relawan.
http://www.tempo.co/read/fokus/2015/...atir-Berlanjut


Kemiskinan Berpotensi Naik, Negara Terancam Krisis Ekonomi
Senin, 23/06/2014

Jakarta – Di tengah tingginya utang luar negeri Indonesia dan makin melebarnya ketimpangan pendapatan masyarakat, kalangan pengamat dan akademisi memperkirakan tingkat kemiskinan dan pengangguran di negeri ini akan semakin bertambah seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Pasalnya, dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran selalu menimbulkan persoalan di masyarakat. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 11,47% dan 6,25% dari total jumlah penduduk. Ini berarti, di negeri ini masih ada 28,55 juta penduduk miskin dan 7,39 juta penganggur.

Tahun ini, angka kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat sebagai dampak krisis ekonomi di sejumlah negara besar di AS, Tiongkok dan Jepang.

Ironisnya, kemiskinan dan pengangguran tersebut diiringi dengan makin meningkatnya ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin, ketimpangan antara masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Pada 2012/2013, Koefisien Gini, indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan, menunjukkan Indonesia sekarang berada di level 0,41, lebih tinggi dibandingkan era Presiden Soeharto masih tercatat 0,34.

Menurut pengamat ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini, gejala tingkat kemiskinan dalam dua tahun terakhir sulit turun, sementara ketimpangan kesejahteraan melebar, maka kemungkinan tingkat kemiskinan serta pengganguran akan terus meningkat menjelang MEA 2015 nanti.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya berimplikasi langsung pada penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan dan pengganguran bisa ditekan. Hal ini bisa terlihat dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 yang rata-rata 6,3-6,8% per tahun, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang pada 2013 sebesar 6,25%.

"Namun, sinergi pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia menuju rakyat yang makmur dan sejahtera tidak terjadi. Bahkan pesatnya pembangunan masih dilakukan secara tidak merata memberikan dampak jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Hendri mengatakan, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penggangguran maka diperlukan dukungan strategi dan kebijakan komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan hal ini dapat dimulai dari kebijakan industri, perdagangan, dan investasi padat karya. Kemudian subsidi energi perlu dikurangi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur serta program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dia menambahkan terus menurunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan sedikitnya investasi sektor industri padat karya yang masuk ke Indonesia. Sudah sekitar 10 tahun terakhir sektor industri padat karya sepi investasi, sedangkan yang banyak masuk itu industri padat modal, seperti perusahaan jasa industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

"Bahkan faktanya, pemerintah acap kali telanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha dan baru di kemudian hari menyadari ada permasalahan. Makanya hal yang terpenting adalah investasi asing masuk ke Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah," tambah Hendri.
http://www.neraca.co.id/article/4268...krisis-ekonomi


BANK DUNIA-IMF DORONG PENERAPAN SISTEM JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
11 Mei 2015 14:02:00 WIB

WE Online, Jakarta - Bank Dunia bersama-sama IMF mendorong penerapan sistem jaringan pengaman sosial yang efektif bagi perlindungan kaum miskin dan golongan rentan di dalam masyarakat yang terdapat di dunia negara-negara Arab.

"Dialog yang bermanfaat akan bisa membantu memperbaiki efektivitas program jaringan pengamanan sosial dengan mengatasi lebih baik kebutuhan dan isu-isu khusus yang dihadapi beragam negara di kawasan tersebut," kata Manager Negara Bank Dunia di Kuwait Bassam Ramadan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Bank Dunia mengingatkan bahwa kemiskinan dan kerentanan yang ada di dunia Arab yang sedang berubah seperti sekarang ini membutuhkan pembangunan jaringan pengaman sosial yang bertahan lama dan ditargetkan dengan baik.

Hal tersebut bermanfaat antara lain dalam rangka memitigasi guncangan yang dapat timbul antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dan penerapan sejumlah kebijakan reformasi ekonomi seperti penghapusan subsidi BBM.

Selain itu, kondisi lainnya yang perlu disorot adalah konflik yang kerap terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang juga bakal berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara itu, Direktur Pusat Ekonomi dan Keuangan Timur Tengah IMF Oussama Kanaan menyatakan, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa jaringan pengaman sosial yang dirancang dengan baik penting bagi keberlanjutan reformasi ekonomi, khususnya bagi kebijakan guna mengatasi defisit anggaran.

"Program-program seperti itu esensial baik untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak reformasi, maupun memberdayakan alokasi publik untuk kesehatan pendidikan, dan area lainnya yang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Oussama Kanaan.

Terkait dengan jaminan sosial di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengupayakan agar dana di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar sekitar Rp180 triliun produktif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

"Ini yang akan kita proses agar uang itu bisa produktif untuk pekerja, buruh," kata Presiden Jokowi usai membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).

Menurut dia, dana yang ada di BPJS tersebut pastinya antara lain bisa untuk membantu penyediaan perumahan bagi kalangan buruh. Ia mengakui penggunaan dana seperti yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan harus benar-benar diawasi dan dikontrol ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

"Bayangkan kalau nanti saya setujui misalnya 40 persen, sudah ada uang Rp70 triliun, jadi berapa rumah, banyak sekali," katanya
http://wartaekonomi.co.id/berita5670...an-sosial.html

Harga BBM Naik, Program Jaring Pengaman Sosial Harus Segera Dieksekusi
Senin, 30 Maret 2015 09:09 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menilai kenaikan harga BBM akan berdampak luas bagi masyarakat. Selain berimplikasi naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM diyakini akan
menyebabkan munculnya pengangguran di berbagai pelosok tanah air. Pada titik tertentu, dampak kenaikan harga BBM
paling dirasakan oleh masyarakat miskin.

"Berkenaan dengan itu, pemerintah, dalam hal ini kementerian sosial, diminta untuk segera melakukan
langkah-langkah antisipatif. Terutama untuk segera melakukan verifikasi data kemiskinan yang ada," kata Saleh
melalui pesan singkat, Senin (30/3/2015).
Setelah validasi data dilakukan, kata Saleh, kementerian sosial diharapkan dapat segera mendistribusikan bantuan
melalui program kartu keluarga sejahtera (KKS) yang sudah diprogramkan. Begitu juga program-program lainnya,
seperti penambahan penerima program keluarga harapan (PKH).

"Di dalam APBN-P, komisi VIII telah menyetujui penambahan alokasi anggaran kurang lebih Rp 14 triliun untuk
program-program pengentasan kemiskinan di kemensos. Untuk program KKS saja telah disetujui pendistribusiannya
untuk 3 bulan. Begitu juga penambahan penerima program keluarga harapan," ujar Politisi PAN itu.

Dengan kenaikan harga BBM yang tiba-tiba seperti ini, menurut Saleh, program-program jaringan pengaman sosial
harus segera dieksekusi. Diharapkan, program-program itu dapat mengurangi dampak kenaikan harga BBM bagi
masyarakat miskin.

"Setidaknya, mereka bisa menyesuaikan diri untuk masa tiga bulan ke depan," tuturnya.

Selain itu, program-program lain seperti KUBe (kelompok usaha Bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), dan
lain-lain juga sebaiknya segera diimplementasikan. Program-program itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat miskin. Penciptaan lapangan kerja sangat penting dalam suasana seperti ini.

"Selain untuk meringankan keluarga sasaran, penciptaan lapangan kerja juga diyakini akan berdampak langsung bagi
masyarakat di sekitarnya," ungkapnya.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...era-dieksekusi


BLT Diakui Jadi Jaring Pengaman Sosial Terbaik
Jumat, 12 September 2014 | 17.54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui merupakan jaring pengaman sosial terbaik, untuk menanggulangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap masyarakat miskin non-produktif.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menilai, bantuan cash adalah cara paling masuk akal yang bisa diberikan pemerintah bagi warga non-produktif, yang terkena dampak turunan kenaikan BBM bersubsidi.

"Saya kira itu (bantuan cash) yang paling masuk akal untuk saat ini. Kelemahan dalam distribusi pasti ada. Semua sistem, apapun itu, pasti ada resikonya. Enggak mungkin risk free," kata Tony ditemui usai East Asia Policy Dialogue: Indonesia in Trade Agreements, di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Tim transisi presiden terpilih Joko Widodo kini tengah mendesain skema kenaikan harga BBM beserta kompensasi yang bakal diberikan. Di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan selama enam bulan ke depan serta bantuan cash.

Tony membenarkan bahwa bantuan cash yang tengah dirancang pada prinsipnya sama dengan BLT era SBY. "Saya akui itu cara paling baik. Yang penting belajar dari pengalaman. Misalnya salah alokasi, lalu kerumunan yang terlalu banyak. Cara lain enggak ada," jelas Tony.

Jika bantuan tunai serupa BLT tetap ada, validitas data penerima harus dimutakhirkan. Meski diakuinya data kependudukan saat ini masih kacau balau, pun sudah ada proyek E-KTP.

"Tapi kita juga tidak boleh mundur. Saya tidak menemukan cara yang lebih baik (dari BLT). Mending cara yang sudah ada diteruskan, tinggal diperbaiki distribusinya," imbuh Tony.

Diperkirkan, anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan cash sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 10 triliun. Menurutnya, itu cukup untuk mengamankan masyarakat miskin dari inflasi akibat kenaikan harga BBM pada November 2014.

Jika harga BBM bersubsidi naik Rp 2.000 per liter pada bulan itu, inflasi hingga akhir tahun diperhitungkan mencapai 6 persen.
http://tekno.kompas.com/read/2014/09...osial.terbaik.

----------------------------------

Program 'social safety net' yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok masyarakat miskin yang paling menderita (teutama anak terlantar) yang paling terimbas akinbat sebuah kebijakan ekonomi atau akibat krisis ekonomi yang sengaja dilakukan oleh Pemerintah atau oleh sebab kejadian alam. Bantuan yang diberikan pada intinya adalah dimaksudkan untuk membantu kebutuhan dasar (basic need) daripada kelompok-kelompok. Di masa lalu saat Indonesia di landa krisis keuangan 1997 dan dilanjut dengan keruntuhan rezim Soeharto,, semua bagian besar saja dari permukaan yang luas.,