Jokowi menyebut bahwa negara-negara kaya yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia mampu menghabiskan 70 persen sumber daya bumi sehingga ketidakadilan menjadi nyata. Orang-orang di belahan bumi sebelah utara menikmati hidup super kaya, sementara 1,2 miliar penduduk dunia di sebelah selatan tidak berdaya dan berpenghasilan kurang dari 2 dolar per hari, inilah yang disebut ketidakadilan yang nyata di depan mata.

Ketimpangan dan ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin sngsara, dan PBB tidak bisa berbuat apa-apa. PBB tak berdaya. Sejumlah aksi kekersan terus terjadi, PBB diam saja seolah mereka telah menafikkan keberadaan badan dunia yang dimiliki bersama itu. Jokowi mengajajak bangsa-bangsa di Asia-Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Trus gimana dengan di negeri sendiri?

Dan sepertinya di belahan bumi Indonesia sebelah “sana” sebagian orang juga bisa dengan leluasa mengekpolitasi kekayaan alam dan SDA yang ada untuk hidup mewah, super kaya raya, sementara di belahan bumi Indonesia sebelah “sini” masih begitu banyak rakyat yang menjerit dalam kemiskinan yang tiada selesai-selesainya. Mohon yang ini juga dipikirkan Pak Jokowi.. oke? Ditunggu realisasinya, insya Allah kita masih sabar menanti, asal ada itikad baik dari pemerintah untuk bekerja, bekerja dan bekerja dalam rangka mensejahterakan rakyat, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan di sana-sini.

Dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia pun tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung begitu lama. Bangsa-bangsa di Asia-Afrika tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina, kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka. Semangat ini sangat pas dengan UUD 1945 di mana kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapus dari permukaan bumi manapun.

Alhamdulillah, Indonesia secara fisik terlebih dahulu merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, semua harus menysukuri karena masih ada negara yang belum merdeka seperti Palestina. Namun di sisi lain, Indonesia meskipun sudah merdeka, namun belum bisa berdaulat penuh terutama dalam hal kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pangan. Sebagai negara besar dengan potensi SDM dan SDA yang tidak kalah dibading dengan negara lain, ternyata hanya ingin memiliki “mobil nasional” saja Indonesia belum bisa, belum berdaulat, karena bidang ini masih sepenuhnya “dijajah” oleh negara-negara besar seperti Jepang beserta sekutunya.

Masalah pangan pun, Indonesia belum bisa “merdeka”, belum bisa berdaulat. Padahal Indonesia merupakan zamrud khatulistiwa, negara yang ijo royo-royo, subur makmur loh jinawi, ibarat kata nyanyian; “kayu dilempar jadi tanaman”, tapi beras, kedelai, daging semua masih impor. Kebutuhan pangan pokok kita masih “dijajah” negara-negara lain. Perhitungan angka-angka tentang swasembada beras masih jauh dari harapan, kalau toch pemerintah serius, masa bakti Jokowi berakhir di tahun 2019, kemungkinan Indonesia masih harus “nempur beras” ke lumbung padi tetangga. Tolong lah yang seperti ini juga dipeikirkan dan dicarikan jalan keluarnya pak presiden.. ini bukan nyinyir, tapi berharap.

Jokowi menyebut bahwa pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. Pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa hanya diserahkan kepada ketiga lembaga keuangan internasional itu. Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk hilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain.

Saat ini dunia membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif, yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang bangkit, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di muka bumi dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia siap bekerjasama dengan semua pihak untuk wujudkan cita-cita mulia itu.

Di sisi lain, Indonesia yang kita cintai ini juga butuh tangan-tangan dingin yang mampu mengentaskan “kemiskinan” kita. Tim ekonomi pemerintah harus bisa bekerja secara efektif dan efisien mencarikan jalan keluar dari kemiskinan dan ketergantungan kepada lembaga-lembaga keuangan “asing” yang sekilas ingin memberikan bantuan, tapi senyatanya menjadi lembaga renternir yang menyusahkan kita.

Belum lagi, masyarakat kita di pedesaan yang notabene masyarakat miskin, butuh permodalan usaha, tapi karena tidak punya agunan untuk mengajukan pinjaman, atau pun kredit lunak kepada bank-bank pemerintah, akhirnya mereka menggadaikan hidupnya kepada “bank plecit” atau “bank ucek-ucek” yang jelas sekilas membantu, tapi senyatanya “mencekik” leher masayakat kecil yang terbelit masalah keuangan dan permodalan.