UU Militer Harus Diubah
Agar korupsi di tubuh militer bisa diusut.

28 Mei 2015 17:55


JAKARTA - Direktur Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa melibatkan unsur militer untuk penyidik KPK. Itu karena akan mereduksi tugas pokok utama dari TNI yang seharusnya fokus menangani masalah pertahanan.

"Justru khawatir kami masuknya aparat militer menjadi penyidik KPK membuat tentara tidak fokus. Tugasnya pertahanan sudah tereduksi dengan tugas sipil. Tentara jadi tidak profesional," ucap dia di kantornya, di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Selain itu, selama perundang-undangan peradilan militer tidak diubah, maka TNI tidak bisa menjadi penyidik sipil. Sementara jika dari kalangan militer melakukan korupsi, maka tidak mungkin menyidik diri sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan undang-undang militer agar TNI juga bisa diadili di pengadilan sipil.

"Tentara juga warga negara, dia harus patuh hukum. Kalau ada prajurit dan jenderal korupsi maka harus diproses di pengadilan sipil," tuturnya.

Jika UU Peradilan Militer tidak diubah, dikhawatirkan kasus-kasus korupsi di kalangan militer akan ditutup-tutupi. Bahkan, kata Poengky, mereka bisa dengan bebas mencaplok siapa saja yang melakukan korupsi dari kalangan sipil.

Sumber : Sinar Harapan




imparsial
LSM paporit pornMILF