Dirijen Bobotoh Persib Blak-blakan Soal Sanksi FIFA ke PSSI



TEMPO.CO, Bandung - Dirijen Bobotoh Maung Bandung, julukan Persib, Yana Umar, mendukung sanksi FIFa terhadap dunia persepakbolaan Indonesia. Yana mengatakan, sanksi dari badan tertinggi persepakbolaan dunia itu bisa menjadi cambuk agar sepakbola Tanah Air lebih baik lagi dan segera berbenah.

"Sepakbola kita belum benar, jadi FIFA harus turun tangan. Misalnya dunia sepakbola disanksi, ya, sudah terima saja," katanya. Menurut Yana, PSSI harus menjadi contoh yang benar bagi klub-klub yang dia naungi. "Jangan begini terus tiap tahunnya, FIFA kasih sanksi saja, lima tahun misalkan."

Sanksi FIFA, kata Yana, menjadi momentum bagi PSSI untuk berbenah. Jika dalam satu atau dua tahun pengelolaan sepakbola sudah benar, PSSI bisa meminta banding kepada FIFA. Ia mengklaim, jika PSSI kena sanksi dan kompetisi dihentikan, hal tersebut bukan menjadi persoalan bagi Indonesia.

Menurut Yana, kondisi persepakbolaan di Tanah Air nyaris tidak ada kemajuan karena banyaknya kisruh. Mulai dari dualisme PSSI beberapa tahun belakangan, hingga kini kisruh antara Menpora dengan PSSI. Sebab itulah, tutur Yana, ia mendukung FIFA menghukum persepakbolaan Indonesia.

Namun, Yana mengakui, tentu saja sanksi FIFA sangat berdampak bagi tim-tim di Indonesia, salah satunya Persib. "Ya itu sudah menjadi risiko bergabung dengan sepakbola Indonesia dan PSSI, mending dibenahi sekarang daripada mengacau terus," ujarnya. (Baca: Menpora Siapkan Langkah Jika FIFA Beri Sanksi Indonesia)

Manajer Persib Umuh Muchtar menyatakan kisruh antara PSSI dengan Menteri Olahraga Imam Nahrawi harus segera diselesaikan. Menurut Umuh, keduanya harus punya itikad baik menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab jika ke depannya terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti sanksi dari FIFA.

"Sanksi itu dampaknya sangat besar untuk Persib dan seluruh persepakbolaan Indonesia bisa sakit kalau masalahnya enggak jelas seperti ini, makanya cepat diselesaikan," ujar Umuh.

Menteri Olahraga Imam Nahrawi resmi membekukan PSSI, Jumat, 17 April 2015. Pembekuan dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui suratnya bernomor 0137 tahun 2015. Dalam surat itu disebutkan, Kemenpora memberi sanksi administratif kepada PSSI. Selain itu, apapun keputusan dan kegiatan PSSI dianggap tidak sah.

"Setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait," demikian kutipan surat tertanggal 17 April 2015 itu.

PSSI nyata-nyata secara meyakinkan terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui teguran tertulis yang tiga kali dilayangkan oleh Kemenpora. Teguran ketiga dilayangkan, Kamis, 16 April 2015. Namun, hingga Jumat, PSSI belum juga menjawab teguran tersebut.

Keputusan Kemenpora ini buntut dari kebijakan PSSI yang tidak mengakui hasil rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam kompetisi Indonesia Super League. Belakangan, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini berubah menjadi QNB League.

AMINUDIN

ember

demi sepakbola indonesia