GAMBIR (Pos Kota) – Sidang paripurna hasil angket yang digelar DPRD DKI Jakarta menyimpulkan bahwa Gubernur Ahok melanggar beberapa undang-undang dalam pembahasan APBD 2015. Selain itu, orang nomor satu di Jakarta ini juga dinilai melanggar etika karena sering berbicara kasar dan bersifat fitnah.

Ketua Tim Angket Mohammad Ongen Sangaji mengatakan Gubernur Ahok menyatakan atas pelanggaran itu, tim angket meminta agar pimpinan DPRD dapat menindaklanjuti hasil temuan tersebut. “Terserah, ‎apakah pimpinan akan melanjutkan ke hak menyampaikan pendapat (HMP) atau hanya memberi teguran. Sepenuhnya, kami serahkan pada pimpinan dewan,” ujar Ongen usai paripurna hak angket di gedung Dewan kawasan Gambir, Senin (6/3).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berlangsung terbuka dari sore hingga malam. Kegiatan ini selain dihadiri kalangan dewan dan pejabat DKI Jakarta, juga dihadiri berbagai komunitas masyarakat, baik yang mendukung maupun melawan kegiatan angket. Paripurna diawali dengan mempertontonkan video berdurasi sekitar tujuh menit tentang Ahok yang berbicara kasar di banyak tempat.

Ongen berpendapat bahwa tim angket yang bekerja sejak 3 Maret lalu menyimpulkan Ahok melakukan pelanggaran etika dan undang-undang terkait penyerahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif.

Rapat paripurna penyampaian laporan hak angket itu, resmi mengakhiri tugas panitia hak angket. Selanjutnya, pimpinan DPRD akan mempertimbangkan usulan tersebut dalam sebuah rapat pimpinan yang kemungkinan besar akan digelar pada pekan ini.

Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik, bila nantinya pimpinan menyepakati bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP), maka pengesahannya akan dilakukan lewat sebuah rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada pekan depan. “Masyarakat sabar dulu, minggu ini, kami rapim dulu. Kalau sepakat HMP, maka itu disahkan lewat rapat paripurna pekan depan,” ujar Taufik. (Joko)

Sumber

ayo panastak, maki-maki anggota DPRD lagi

kalau enggak mimpi ahok jadi presiden (taik) 2019 tidak terwujud