POJOKSATU.id, JAKARTA – Setelah sempat mengaku kalau penerbitan Perpres No 39/2015 yang mengatur tentang besaran uang muka pembelian kendaraan bermotor perorangan pejabat negara belum pantas untuk dijalankan saat ini, Jokowi masih dilema dengan keputusan tersebut. Menyusul banyaknya kritikan yang muncul dari kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepribadian Jokowi itu.

Sepulang dari kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi langsung memeriksa detail Perpres tersebut.

“Setiba dari Solo, Presiden tadi mulai siang di Istana Merdeka. Sepi sendirian, jadi banyak ide, banyak perintah ke Mas Andi Widjajanto dan saya,” ujar Mensesneg Pratikno kepada wartawan, Minggu (5/04) malam.

Saat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Jokowi sendiri mengakui bahwa kebijakan itu tak tepat bila dijalankan saat ini. Komentar ini dikritik Dipo Alam, Mantan Mensesneg era SBY. (Baca: “Kantong Mata Jokowi Kinclong Mulus”)

Ada tiga pertimbangan yang menjadi alasan ketidaktepatan penerapan Perpres tersebut menurut Jokowi. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, dan ketiga sisi penghematan BBM.

Menyadari hal ini, Jokowi langsung berjanji akan mengecek kembali isi peraturan yang telah dia teken itu. Kebijakan tersebut dianggap bakal membuat pejabat negara bisa menikmati uang DP kendaraan senilai Rp 210.890.000. Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa penerbitan Perpres telah melalui mekanisme administrasi yang telah ditinjau oleh 5 hingga 10 orang.

Itu sebabnya, menjelang malam Presiden Jokowi segera memanggil Mensesneg Pratikno ke Istana. Dia membicarakan berbagai agenda serta tugas-tugas lainnya.

“Jangan ikut ambil jatah uang muka mobil ya!” ujar Pratikno menirukan Jokowi kemudian.(bpn/bar/ril)

SUMUR

Waduh, kaya anak SMA aja pak