Jakarta - Kemendagri
melalui Dirjen
Keuangan Daerah
Kemendagri
Reydonnyzar Moenek
menyentil fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta.
Ia mempertanyakan target pendapatan dari
pajak hiburan dalam Rapergub APBD 2015
sebesar Rp 1 triliun.

"Tolong dicermati benarkah pajak hiburan hanya
Rp 1 triliun. Pak Dewan ayo dong ini pekerjaan
bapak ini mengawasi. Kita akan bongkar lagi
secara statistik nih nanti," ujar Donny kepada
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di
Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, Kamis (2/4/2015).

Menurut Donny, hal tersebut dinilai kurang
wajar mengingat banyaknya tempat-tempat
hiburan di Ibu Kota. Tak hanya itu, target
penerimaan pajak reklame juga dipandangnya
terlampau kecil.

"Nggak benar Rp 1 triliun pajak hiburan. Pajak
reklame titik-titik strategis itu di mana
barangnya? Masa pajak hiburan Rp 1 triliun,
pajak reklame hanya Rp 1,8 triliun? Tolong
Kasubdit Pajak dibimbing saat klarifikasi,"
sambungnya.

Donny juga mengkritisi Ahok terkait masih
adanya pungutan retribusi dari pemberian izin
tempat penjualan minuman beralkohol dalam
Rapergub APBD 2015. Dia menegur Ahok dalam
pembahasan evaluasi Rapergub APBD DKI 2015.

"Kami catat tidak boleh bapak (Gubernur)
mendapat retribusi dan pendapatan dari izin
tempat penjualan minuman beralkohol atau
minuman keras. Ini bapak masih anggarkan Rp
1,3 triliun untuk retribusi tempat penjualan
minuman beralkohol padahal sudah dilarang,"
kata Donny.

Ia itu juga 'menyentil' Ahok karena Pemprov DKI
Jakarta masih memiliki jumlah piutang pajak
daerah yang cukup besar, yakni Rp 10,9 triliun.
"Bapak lihat Pak Gub, piutang pajak Rp 10,9
triliun. Kok masih dikasih katanya berbasis
kinerja kok masih dikasih insentif pungutan?"
tanya Donny.

"warisan masa lalu," timpal Ahok sambil
berbisik pelan.

"Warisan masa lalu. Dispenda mana ini tugas
dari Kemendagri," pungkasnya.


siapakah yg ngasi warisan itu?
bang ali sadikin kah


http://m.detik.com/news/read/2015/04/02/124623/2876842/10/kemendagri-sentil-ahok-dan-prasetio-soal-pajak-hiburan-reklame-dan-piutang