Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, beberapa waktu belakangan menjadi sorotan setelah mewacanakan remisi untuk koruptor. Dengan dasar bahwa narapidana kasus korupsi berhak mendapatkan remisi seperti napi lainnya, menteri yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan ketidaksepakatannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana kejahatan luar biasa. Alih-alih, Yasonna menyatakan bahwa remisi koruptor sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Beragam reaksi bermunculan, utamanya dari mereka yang kontra terhadap wacana yang diusung Menkumham tersebut. KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi menganggap remisi bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaganya. Sementara dukungan terhadap Yasonna juga bermunculan, salah satunya dari anggota DPR RI Komisi III, Arsul Sani yang menyatakan bahwa mereka yang terseret dan bukan pelaku utama korupsi berhak mendapatkan remisi.

Bagaimana publik Indonesia di media sosial Twitter menanggapi polemik remisi untuk koruptor ini? Eveline merangkumnya untuk Anda.

Pemantauan dilakukan selama periode 18-25 Maret 2015, di mana terdapat 21.902 tweet bicara tentang remisi untuk koruptor. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.509 tweet menyebut tentang Yasonna H Laoly. Mereka yang secara khusus menolak wacana remisi untuk koruptor menyuarakan 2.546 tweet, sementara mereka yang mendukung remisi mencuit sebanyak 2.321 tweet.

Terlihat bahwa suara penolakan dan dukungan atas wacana yang digulirkan Menkumham Yasonna H Laoly relatif berimbang dari segi jumlah. Yang tak kalah menarik adalah, adanya 456 tweet yang mengusung upaya petisi untuk menolak remisi koruptor tersebut. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, ke depannya ini bisa jadi sebuah gerakan sosial seperti misalnya Koin Untuk Australia.

Bagaimana pendapat Anda? Setuju tolak atau dukung remisi untuk koruptor?

SUMBER