intelijen - Rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Pemberantasan Korupsi terus menuai kritikan. Meski belum dikeluarkan, namun aturan tersebut disinyalir akan memperlemah lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

Ini karena dalam inpres diamanatkan untuk meningkatkan pencegahan ketimbang penindakan. Pembagiannya yakni 75 persen (pencegahan) berbanding 25 persen (penindakan).

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir, keberadaan inpres berpotensi membuat lembaga penegak hukum gulung tikar. “Ini karena sudah tidak ada lagi tindakan korupsi yang ditegakkan,” katanya kepada intelijen, Jakarta, Minggu (8/3).

Meski begitu, Inpres Pemberantasan Korupsi masih berpeluang positif, semisal dari sektor biaya, misalnya, anggaran yang akan dikeluarkan negara tidak mengecil seiring upaya pemberantasan perkara rasuah.

Namun, hal ini akan berlaku terbalik karena potensi kerugian negara akan semakin membesar lantaran peluang korupsi menjadi terbuka.

Muzakir mengingatkan, tolak ukur kemakmuran rakyat seharusnya tidak hanya sekadar dilihat dari ranah penindakan, melainkan juga pemberian pendidikan seputar korupsi.

“Asal tidak ada korupsi, tidak masalah (inpres). Begitu juga apakah dengan penindakan korupsi pelaku bisa habis? Nah, kalau logika ini yang dipakai, jadi lebih baik mencegah,” tuturnya

sumber

kemana mahasiswa?? galau, pacaran, atau coley??
Gilak Bangsa Ini..