TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan rencananya menggandeng pihak ketiga untuk program pemberdayaan orang miskin. "Selalu ada masyarakat yang berada di bawah banget yang tidak terkena mekanisme ekonomi, program pengentasan kemiskinan secara umum, kami akan advokasi satu persatu," kata dia di Bandung, Senin, 16 Februari 2015.

Gubernur dengan sapaan Aher itu mengatakan, pihak ketiga yang dimaksudnya itu bisa lembaga professional, yayasan, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat )LSM) yang sudah terbukti melakukan program-program pengentasan kemiskinan dengan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat. "Pengalaman ini direplikasi lebih besar lewat dana pemerintah, kami jadikan sebagai cara untuk pengentasan kemiskinan," kata dia.

Dia mengaku, sengaja memilih lembaga sosial atau LSM untuk mengerjakan program advokasi itu tidak diserahkannya pada pegawai negeri sipil. "Kapasitas kejiwaannya gak pas, yang pas mengerjakan ini relawan-relawan yang tergabung di LSM," kata Aher.

Aher mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) untuk memastikan program semacam ini memungkinkan menggunakan dana pemerintah. "Jangan sampai bagus, tapi menyimpang dari sisi pengelolaan keuangan, bahaya," kata dia.

Menurut Aher, jika mendapat lampu hijau, pemerintah provinsi akan membuka diri bagi lembaga sosial hingga LSM yang berminat untuk menjalankan programnya dengan dibiayai lewat dana pemerintah. Pemerintah provinsi akan membekali dengan daftar nama warga miskin yang jadi sasaran programnya. "Jumlah masyarakat tidak mampu di Jawa Barat besar, rumah tangga sasaran yang menerima raskin saja ada 2,6 juta orang," kata dia.

Aher mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan sembarangan memilih pihak ketiga itu. Dia berencana menggandeng akademisi untuk melakukan verifikasi lembaga sosial atau LSM tersebut.

Menurut Aher, cara ini untuk melengkapi strategi yang biasa dilakukan dalam program pengentasan kemiskinan. Dua cara yang biasa dilakukan pemerintah adalah pendekatan lewat mekanisme perekonomian dengan mendorong investasi untuk membuka kesempatan kerja, lainnya lewat program bantuan pemerintah yang terarah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pemerintah Jawa Barat menargetkan untuk mendongkrak pengentasan angka kemiskinan turun 1 persen setahunnya. "Penurunan angka kemiskinan selama ini average (rata-rata) tidak pernah lebih dari 0,745 persen per tahun. Angka kemiskinan saat ini 9 persen," kata dia di Bandung, Senin, 16 Februari 2015.

Deddy mengatakan, anggaran pemerintah Jawa Barat untuk program pengentasan kemiskinan tahun ini melonjak hingga empat kali lipatnya. Di salah satu Organisasi Perangkat Daerah misalnya, anggaran sebelumnya Rp 160 miliar, tahun ini melonjak jadi Rp 640 miliar. "Itu tidak menjamin anggaran yang banyak bisa menurunkan angka kemiskinan secara efektif, tapi bagaimana anggaran itu tepat sasaran atau tidak," kata dia.

Menurut Deddy, sejumlah program yang akan dicabut pemerintah pusat dikhawatirkan akan menyulitkan program pengentasan kemiskinan. Diantaranya, rencana pemerintah mencabut program beras Raskin tahun depan, serta penghapusan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). "Seperti PNPM, harus tetap diupayakan berjalan. Jawa Barat mendapat Rp 1,1 triliun, kalau itu dicabut akan terasa sekali," kata dia.

tempo.co

AH yg satu ini ngurus orang miskin, AH yg sebelah sih ngurus pencitraan buat capres 2019