Merdeka.com - Tudingan dana siluman yang dilancarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terhadap membuat gerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif itu pun mengusung hak angket terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu, bahkan mengancam memakzulkan Ahok dari jabatannya.

Pertengkaran antara Ahok dan DPRD DKI itu mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, bahkan memberikan beberapa saran agar konflik antara keduanya terselesaikan.

"Ini masalah komunikasi politik saja, asal sebetulnya dua-duanya ketemu berkomunikasi carikan solusi cari kan jalan pasti ada. Tapi dalam program e-budgeting ini memang dua tahun yang lalu kita jaga dan memang belum siap," ujar Jokowi usai blusukan di Pasar Pramuka, Jakarta, Sabtu (28/2).

Bagi Jokowi, perselisihan terhadap program baru yang diusulkan eksekutif kerap kali menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan dewan. Akan tetapi, ia memastikan program e-budgeting bisa berjalan jika memang disetujui DPRD.

"Ini sebetulnya sudah siap, e-budgeting-nya sudah digarap sistemnya dengan baik tetapi ya masih ada masalah. Saya kira sesuatu yang baru itu pasti biasalah ada pro dan kontra," tandasnya.

Sementara itu, Jokowi enggan berbicara keras soal dana siluman pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah. Dia hanya menyarankan agar pengadaan alat tersebut seharusnya diprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

"Sebetulnya masalah anggaran, ya yang mana prioritas. Mana yang prioritas, apa sekolah-sekolah yang rusak apa UPS-nya, penting yang mana. Kan masih banyak sekolah yang mesti diperbaiki penting yang mana. Yang kedua apakah itu usulan sekolah apa bukan, ditanyakan. Nanti akan kelihatan, tanyakan sama dinasnya juga apakah mereka mengusulkan apa enggak," pungkasnya.

saran

Ngomong apa toh iki