Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini, polemik dirinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tidak akan terjadi jika ia mau menerima usulan anggaran "siluman" sebesar Rp 12,1 triliun. Hanya saja, kini ia memilih untuk tidak memiliki hubungan harmonis dengan DPRD dan bersedia dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.



"Sebetulnya saya dan DPRD enggak ada masalah kok. Selama saya mau terima usulan Rp 12,1 triliun dan mau memasukkan ke dalam APBD, enggak ada (anggota DPRD) yang mau ribut sama saya pasti. Cuma hati nurani saya yang enggak enak," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).

Menurut dia, usulan anggaran siluman yang jumlahnya mencapai Rp 12,1 triliun ini akan lebih baik dialokasikan untuk program pembangunan dibanding mengadakan perlengkapan yang bukan prioritas. Basuki memberi contoh, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sekelas apartemen, seperti Rusunawa Tambora. Rusunawa itu bisa merelokasi warga-warga yang masih menetap di bantaran sungai dan ruang terbuka hijau (RTH).

"Kalau kami mampu beri rusun yang baik, sekaligus tempat usaha dan rumah sakit di rusun serta KJP (Kartu Jakarta Pintar), kan membuat hidup mereka jadi lebih baik. Eh (anggaran Rp 12,1 triliun) malah dipakai buat beli UPS (uninterruptible power supply) enggak keruan, saya kira orang DKI bisa menilai-lah," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku rela diberhentikan menjadi Gubernur DKI dibanding memasukkan anggaran siluman tersebut di dalam APBD. Anggaran siluman diusulkan di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Usulan anggaran siluman ini diserahkan DPRD kepada DKI pasca-pengesahan APBD dan diharapkan dikirim ke Kemendagri sebagai anggaran yang sah. Namun, Pemprov DKI menegaskan tidak lagi melakukan pembahasan setelah APBD disahkan. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

"Saya rela berhenti pun asal Rp 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Bagi saya, itu pencurian tidak pantas. Kita butuh rusun lebih banyak karena masih banyak orang susah dan 48 persen sekolah di DKI masih buruk bangunannya," kata Basuki.

sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...p.12.1.Triliun