Guna memastikan penghuni rusunawa memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta yang sesuai dengan alamat rusunawa yang ditempati, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) DKI Jakarta mendata penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Selain itu, pendataan juga untuk mencegah terjadinya praktik jual beli maupun sewa unit rusunawa
Dikatakan Edison Sianturi, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta dengan begitu tidak ada lagi warga yang menghuni unit rusun yang ternyata tidak sesuai dengan domisili di KTP. Ini mengantisipasi agar tidak terjadi jual beli maupun sewa unit rusun.

Proses pendataan masih terus berlangsung. Sudah disiapkan petugas dan mobil pelayanan kependudukan di lokasi rusun.
Rusunawa Tambora berdiri di lahan seluas seluas 21.743 meter persegi yang dibangun sejak Agustus 2013 terdiri dari tiga tower setinggi 16 lantai dengan kapasitas sebanyak 549 unit. Rusunawa Tambora merupakan rumah sewa pertama bagi warga ekonomi lemah di ibu kota yang dilengkapi fasilitas lift. Sebanyak 477 unit akan ditempati penghuni lama dan 72 unit lainnya diperuntukkan bagi warga terkena dampak relokasi.

Penghuni rusunawa Tambora akan dikenakan biaya retrebusi sebesar Rp 458.000 setiap bulan, termasuk biaya pemeliharaan lift dan taman rusun. Seluruh transaksi pembayaran sewa rusun menggunakan autodebet rekening Bank DKI.
Peresmian keempat rusun dipusatkan di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Selasa (24/2) pagi. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan empat rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yakni Tambora, Jatinegara Kaum, Pulo Gebang dan Cipinang Besar Selatan,

Hadir juga, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Mara Oloan Siregar, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Irmansyah, dan Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso.
Dalam acara persemian tersebut Basuki juga secara simbolis memberikan KTP dan kartu autodebet Bank DKI kepada beberapa penghuni rusun.

Sumber: http://beritajakarta.com/read/8431/C...a#.VO0zonyUdIw