Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menegaskan dewan tidak berniat memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rencana interpelasi yang sejak awal disebutkan Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik pun tidak jadi dilakukan, tetapi langsung diputuskan untuk dilaksanakan hak angket.

"Kita enggak ada maksud impeachment (pemakzulan). Kita hanya mau menjalankan tugas DPRD. Enggak ada pemikiran kenapa kita enggak impeachment," kata Jhonny di gedung DPRD DKI, Senin (16/2/2015).

Jhonny menambahkan, dengan melaksanakan hak angket, akan diketahui apakah penerapan sistem e-budgeting yang digambarkan oleh Basuki sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) DKI tahun 2015.

Perbedaan konsep e-budgeting sendiri masih terjadi antara DPRD dan Basuki. Konsep yang diusung Basuki adalah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk bisa dimasukkan dalam e-budgeting di awal perancangan APBD. Alasannya supaya anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik lagi, terlebih ditambahkan untuk hal yang tidak perlu.

Sedangkan versi DPRD adalah seharusnya e-budgeting diletakkan di belakang karena bisa jadi ada perubahan-perubahan anggaran yang bersifat mendesak. Hal itu dihindari Ahok karena dinilai rawan anggaran siluman.

Sebelumnya, Taufik mengatakan akan menggelar rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014.

Menurut Taufik, Basuki juga telah membohongi anggota dewan soal proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. Ia menganggap e-budgeting hanya merupakan alat untuk transparansi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran.

"Pengajuan draf (APBD) setelah disahkan oleh dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini dia e-budgeting jauh-jauh hari (sudah diinput). Kalau dibahas (lagi) percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgent. Kan dia bohongi kita," tambah dia.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.