Merdeka.com - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak melulu membawa kebaikan untuk Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan pelarangan transhipment atau memindah muatan di tengah laut.

Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Thomas Darmawan mengatakan kebijakan ini membuat harga ikan dalam negeri menjadi naik pada Januari 2015. Pelarangan transhipment membuat kapal besar sebagai penampung ikan tidak beroperasi. Padahal kapal besar dibutuhkan di tengah laut agar ikan tetap segar dan terkumpul.

"Pelarangan transhipment akibatnya sekarang banyak kapal besar tidak beroperasi. Selain itu pejabat bawahan Bu Susi juga enggak berani keluarkan Surat Layak Operasi (SLO). Mereka ketakutan," ucap Thomas kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (17/1).

Selain itu, kebijakan pelarang transhipment juga membuat ekspor ikan Indonesia menurun drastis. Pasalnya, kapal pengangkut ikan keluar negeri hanya dibolehkan mengambil ikan di satu pelabuhan. Padahal budi daya ikan Indonesia ada di beberapa pelabuhan.

"Sekarang kapal ngebawa ikan ke Hongkong, itu kan butuh ikan hidup. Sedangkan izin dibatasi boleh di Batam saja. Misalnya mau ke Bintan itu tidak boleh. Padahal ini kapal menampung ikan budidaya kita," katanya.

Thomas berharap, kebijakan pelarangan transhipment bisa dibuat agar lebih fleksibel karena masih dibutuhkan. "Kebijakan memang bagus tapi harusnya dibuat lebih fleksibel. Misalnya ikan untuk Sushi di Jepang itu harus sampai 14 hari. Kalau ke pelabuhan dulu tidak bisa. Jangan terlalu ketat izin resmi," tutupnya.

Ndak Mikir

Padahal baru bulan kemarin byk yg buat trit mengelu2kan kebijakan beliau...