Original Posted By 1
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklaim lembaganya saat ini telah mengusung era keterbukaan. Menurut dia, saat ini seluruh rapat di DPRD, termasuk rapat yang terkait dengan pembahasan anggaran berlangsung terbuka.

Atas dasar itu, Pras yakin munculnya anggaran "siluman", yakni anggaran sosialisasi kegiatan program Pemeritah Provinsi DKI sebesar Rp 8,8 triliun pada RAPBD 2015 bukan berasal dari DPRD.

"Selama saya memimpin DPRD, semua dilakukan dengan lebih terbuka. Setiap rapat Banggar (Badan Anggaran) kan saya ketok selalu terbuka untuk umum. Jadi teman-teman media silakan melihat," kata Pras, usai pertemuan dengan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, di Balai Kota DPRD DKI, Senin (19/1/2015).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menjamin kejadian munculnya anggaran siluman tidak akan terjadi lagi ke depannya. Sebab, kata dia, DPRD dan Pemprov DKI telah semakin mengintensifkan pertemuan, dalam upaya mempercepat pengesahaa APBD.

"Tadi Pak Gubernur juga mengundang tim anggaran pemda dipimpin oleh Pak Sekda, Kepala BPKD, Bappeda dan juga Inspektorat wilayah. Supaya komunikasi antara DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran ini klop. sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti yang selama ini diduga," ujar politisi PKS itu.

Mencuatnya informasi mengenai adanya anggaran siluman berawal dari pernyataan Ahok yang menyebut ada anggaran titipan DPRD. Menurut Ahok, anggaran tersebut muncul secara tiba-tiba saat Pemerintah Provinsi DKI telah menyelesaikan pengesahan RAPBD.

"Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku," kata dia, di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Ahok, mengatakan bahwa seharusnya RAPBD sudah segera disahkan menjadi APBD pada 23 Januari 2014 mendatang. Namun karena adanya temuan anggaran "siluman" itu, ia tak bisa memprediksi kapan waktu pengesahan akan dilaksanakan.

sumber:http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/19/14230721/DPRD.DKI.Klaim.Bukan.Pihak.Pengusul.Anggaran.Siluman.