Presiden Joko Widodo dihadapkan pada dua pilihan yang rumit. DPR menyetujui usulan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Budi sebagai tersangka.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding mengakui hal itu. “Pak Jokowi harus mempertimbangkan, Pertama proses politik di DPR lalu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh proses hukum di KPK,” kata Suding di gedung DPR, Jumat (16/01/2015) pagi.

“Saya kira ini dua hal yang menjadi pertimbangan dan harus dipikirkan secara matang karena ini bagaikan buah simalakama buat pak Jokowi. Mau maju kena mundur kena," sambungnya.

Kendati demikian, Suding berharap Jokowi memberi apresiasi kepada DPR karena telah menjalankan proses politik dengan menyetujui calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden dalam forum lobi fraksi dan disahkan dalam rapat paripurna.

Padahal, Suding menambahkan, sempat ada beberapa fraksi yang menanyakan adakah jaminan dari PDIP bahwa Jokowi akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan meski banyak yang menentang.

“Karena ini menyangkut kehormatan DPR ketika memberikan persetujuan dan fraksi PDIP memberikan garansi," tutup Sarifuddin.