Jakarta -Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor perumahan di 2015 hanya bisa merealisasikan pembangunan 311.000 unit hunian. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ada pembangunan 1 juta unit rumah di tahun ini.

Maka dari itu, sisa realisasi pembangunan rumah sebanyak 689.000 unit akan didorong peranan pihak lain termasuk pengembang swasta. Selain pengembang swasta, akan didorong pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, sektor Perbankan dan lain-lain untuk memenuhi target pembangunan 1 juta rumah di 2015.

"Sasaran kita 1 juta rumah, makanya nanti saya akan undang salah satunya BPJS ketenagakerjaan, dari (sektor) perbankan, perindustrian dan lain-lain untuk mencapai itu," kata Menteri PUPR Basuki dikutip dari situs PUPR, Minggu (11/1/2015)

Jakarta -Pemerintahan Jokowi-JK serius membenahi kekurangan pasok rumah di Indonesia yang sudah mencapai 15 juta unit. Pemerintah menargetkan ada 2 juta unit hunian dari berbagai jenis dibangun setiap tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengakui awalnya kementeriannya hanya menargetkan pembangunan 1 juta unit per tahun. Namun setelah mendapat instruksi langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) targetnya diubah jadi 2 juta unit/ tahun

"Yang 2,2 juta dalam 5 tahun itu kan renstra kita di awal. Nah, setelah ada arahan dari Pak JK semua berubah. Kita sebutkan ada 2 juta rumah dalam satu tahun," kata Basuki ditemui usai acara Musrenbangnas, di Hotel Bidakara, Kamis (18/12/2014).

Basuki menjelaskan target 2 juta unit per tahun tersebut tak seluruhnya menggunakan anggaran negara atau APBN, namun ada konstribusi dari pengembang-pengembang swasta sebanyak 1 juta unit untuk rumah komersial.

Sementara itu, posisi pemerintah, selain membangun hunian jadi untuk keperluan khusus seperti TNI/Polri/ hingga wilayah perbatasan, dan rumah subsidi lainnya sebanyak 1 juta unit. Caranya pemerintah akan menstimulus dengan berbagai skema pembiayaan.

"Nah, yang dikerjakan pemerintah juga nggak semuanya berbentuk bangunan jadi. Ada juga yang bentuknya uang muka perumahan dengan FLPP (subsidi bunga). Ada yang dibantu dengan lembaga pemerintah lain seperi BPJS, Taspen dan semua yang punya program bantuan uang muka perumahan," katanya.

Menurut Basuki, pembangunan rumah yang dilakukan pemerintah akan difokuskan untuk para nelayan, TNI/Polri dan masyarakat perbatasan. Namun angka pasti soal pembangunan rumah untuk keperluan golongan khusus ini masih dihitung.

"Awalnya kita ajukan dari TNI/Polri ada 20 tower (rumah susun/rusun), tapi setelah ketemu Pak JK dan Pak Jokowi bilang, 'gandakan'!. Jadi akan kita gandakan. Ini masih kita data semua berapa yang mungkin," katanya.

Ia menambahkan pembangunan hunian untuk keperluan khusus untuk TNI/Polri seperti rusun rata-rata per 1 tower bisa menampung 98 unit. Rencananya 20 tower akan dibangun di 20 lokasi yang berbeda khususnya di luar Jawa. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya akan pembangunan hunian tepat sasaran.

"Jadi kita membangunnya mendekatkan dengan sasaran kita siapa? Kita nggak mau seperti dulu bangun-bangun saja nggak jelas ujungnya kemudian siapa yang menempati," katanya.
(hen/hds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Janji pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla melalui Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang akan membangun rumah 10 juta unit hingga 2019 mendatang, diragukan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, mengatakan, keraguan muncul karena pemerintah tidak punya konsep dan road map perumahan nasional yang jelas. Bahkan tidak lebih maju dari konsep perumahan sebelumnya.

"Saat ini tidak jelas road map perumahan nasional, karena kebijakan yang diambil tambal sulam. BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus perumahan dan dibentuknya Perumnas dulu merupakan dasar yang kuat bagi perumahan. Lucunya, sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan semestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. BTN juga selalu diganggu dengan isu akuisisi," kata Ali kepada Kompas.com, Senin (22/12/2014).