Jakarta - KPK tidak dilibatkan dalam penyaringan kandidat calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Padahal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lembaga antikorupsi itu diminta untuk mengakses harta dari para kandidat.

"KPK akan melakukan yang terbaik bila dilibatkan atau dimintai pendapatnya atas persoalan yang dimaksud," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam perbincangan, Sabtu (10/1/2015).

Bambang mengatakan, presiden memiliki hak penuh untuk menentukan siapa Kapolri selanjutnya. Sedangkan apa yang bisa dilakukan KPK, hanya bersifat imbauan dan masukan kepada presiden.

"Sedangkan KPK hanya bisa meng-appeal agar penggantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan, termasuk bila pensiun Kapolri yang masih menjabat sudah berakhir akan pensiun, dan juga meminta agar calon Kapolri mendatang mempunyai integritas, akuntabilitas dan dapat bekerjasama dengan KPK," ujar Bambang.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan sekaligus Pencegahan ini menyatakan pada 2013 silam, pihaknya diminta untuk menguji laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kandidat calon Kapolri. Hal itu tak terjadi lagi pada masa pemerintahan Joko Widodo yang pada Jumat kemarin resmi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Padahal menurut Bambang, kajian LHKPN yang dilakukan KPK bisa sangat bermanfaat untuk mengetahui sejumlah hal penting. Ada sejumlah hal yang bisa diklarifikasi.

"Dapat membantu klarifikasi beberapa hal yaitu: apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya, apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya, apakah ada potensi dan indikasi gratifikasi atau indikasi Tipikor lainnya denga sejauh mana proses penanganannya," ujar Bambang.

Pria yang sebelum menjadi komisioner aktif sebagai lawyer ini mengatakan, KPK akan tetap konsisten menjalankan tugasnya, salah satunya mengusut kasus rekening gendut. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi dari penanganan kasus ini.

"Proses penanganan kasus-kasus itu tidak ada urusannya dengan ada tidaknya kandidat Polri yang diajukan Presiden atau tuntutan pemeriksaan atas rekening tidak wajar dari beberapa kepala daerah yang dilansir PPATK," ujar Bambang.

"KPK berharap semoga yang terbaik untuk bangsa ini yang terjadi dan presiden konsisten untuk membangun program, sistem dan strategi serta mencitakan tradisi-tradisi yang bisa menunjukkan dan memberikan jaminan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh dan tidak melakukan tindakan yang potensial kolusif dan nepotistik," pungkasnya.
(fjp/fjp)
-------------------------------------

Bu megaaaa.....Ketua KPK dan seluruh anggotanya mohon diganti...:
mereka sudah mengusik kekuasaan PDIP...ayo bu...segera...

Semangat dunk .....KPK harus dikerdilkan....4 tahun 9 bulan lagi...beuh lama kali...