Menggugat Penghapusan Subsidi BBM
Oleh: Marwan Batubara, IRESS

Pada 31 Desember 2014 Menteri ESDM Sudirman Said bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium (RON 88) dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 dan solar dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250. Harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter. Harga baru BBM tersebut berlaku sejak 1 Januari 2015 pukul 00.00.

Pemerintah menyatakan ada tiga jenis BBM yang diatur, yaitu BBM tertentu bersubsidi, BBM khusus penugasan nonsubsidi dan BBM umum nonsubsidi. Jenis BBM tertentu yang disubsidi solar dan minyak tanah. Solar akan memperoleh subsidi tetap sebesar Rp 1000 per liter. Sedang jenis BBM khusus penugasan dan umum berupa premium yang tidak lagi disubsidi. BBM khusus penugasan berlaku untuk luar Jawa, Bali dan Madura dimana pemerintah masih akan menanggung 2% biaya distribusi. Adapun BBM umum berlaku di Jawa, Madura, dan Bali, dimana harganya berubah sesuai harga keekonomian.

Kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM jenis premium patut dipertanyakan. Kebijakan diambil saat harga minyak dunia sedang turun, sehingga perubahan harga dari BBM bersubsidi menjadi BBM nonsubsidi menjadi tidak terasa. Bahkan mayoritas masyarakat menyambut baik kebijakan tersebut karena harga BBM (“bersubsidi”) turun dari Rp 8500 menjadi Rp 7600 (“nonsubsidi”). Padahal, kebijakan penurunan harga tersebut telah “disusupi” dengan jebakan batman berupa penghapusan subsidi yang dampaknya sangat memberatkan masyarakat jika harga minyak kembali pada kisaran US$ 90 – 100 per barel.

Pemerintah menyatakan harga eceran premium nonsubsidi Rp 7.600 diperoleh berdasarkan nilai tukar rupiah Rp 12.380 per dollar AS, dan harga rata-rata indeks pasar untuk minyak dunia sebesar 60 dollar AS per barrel. Harga nonsubsidi ini akan berubah dari patokan Rp 7.600 tergantung pada perubahan harga minyak dunia dan kurs Rp (selama sebulan sebelumnya), serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah atas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, harga eceran premium nonsubsidi didapat dari harga perolehan/penyediaan ditambah margin badan usaha, margin SPBU, PBBKB dan PPN 10%. Sedang biaya penyediaan diperoleh dari bahan baku (harga produk BBM berdasarkan indeks pasar) ditambah biaya pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan distribusi.

Dengan asumsi harga minyak mentah US$ 60 per barel dan harga produk gasoline setelah pengilangan menjadi US$ 70-75 per barel, serta kurs rupiah terhadap dolar adalah Rp 12.380 per US$, maka harga (FOB) premium Rp 5.840 per liter. Jika biaya transportasi, penyimpanan dan distribusi diasumsikan sebesar netto 2%, margin badan usaha sebesar 6-10%, dan margin SPBU sebesar Rp 270 per liter, maka biaya penyediaan dan pendistribusian premium menjadi sekitar Rp 6.600 per liter. Dengan adanya tambahan PBBKB 5% dan PPN 10%, maka harga premium yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp 7.600 per liter. Ternyata, karena banyaknya komponen tambahan biaya maka harga eceran BBM di Indonesia cukup tinggi, tidak sekedar memperhitungkan harga minyak dunia dan kurs yang berlaku.

Jika harga minyak mentah naik menjadi US$ 80 – 100 per barel, maka sesuai dasar perhitungan di atas, harga premium nonsubsidi akan naik berkisar antara Rp 9600 hingga Rp 11.500. Karena subsidi BBM telah dicabut, maka dampak kenaikan harga tersebut akan sangat memberatkan rakyat, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Seperti diketahui, selama ini pemerintah mengklaim hanya sekitar 28% subsidi BBM tepat sasaran, sedang 72% sisanya adalah tidak tepat sasaran. Artinya, dengan penerapan harga keekonomian, sekitar 28% konsumen BBM premium golongan menengah ke bawah akan membayar harga BBM yang lebih besar dibanding saat sebelum perubahan harga. Dengan begitu, kehidupan ekonomi mereka justru menjadi lebih buruk dibanding sebelumnya. Karena itu, kebijakan pencabutan subsidi BBM premium harus ditolak!

Kesulitan masyarakat akibat penghapusan subsidi dapat saja diringankan jika sebelumnya pemerintah telah menyiapkan berbagai program perlindungan sosial, infrastruktur konversi bahan bakar gas (BBG) ke bahan bakar minyak (BBM), menggiatkan energi alternatif, dan memperbaiki sarana transportasi massal. Hanya setelah berbagai berbagai prasyarat terpenuhilah kebijakan pencabutan subsidi BBM mungkin dapat diterapkan.

Pertama, pemerintah harus menerapkan pola subsidi langsung yang tepat sasaran dan andal. Kedua, berbagai sarana transportasi massal telah terbangun. Ketiga sebagian dana yang dihemat dari pengurangan subsidi BBM diprioritaskan membangun sarana konversi ke BBG dan meningkatkan produksi energi, termasuk energi baru dan terbarukan. Keempat menghentikan penggunaan dana penghematan subsidi BBM untuk pencitraan politik, misalnya penerbitan berbagai kartu sosial karena telah diterapkannya pola subsidi langsung.

Kita kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Begitu pula dengan harga minyak dunia yang dapat saja berada pada kisaran US$ 50 hingga US$ 60 per barel untuk waktu yang lama. Namun, harga yang rendah tersebut bisa pula kembali ke level US$ 80 – 100 per barel pada akhir tahun ini.Kembali naiknya harga minyak dunia dapat disebabkan kepentingan Amerika Serikat (AS) melindungi investor shale gas yang sejak 2010 hingga akhir 2014 telah menerbitkan surat utang (bonds) dan pinjaman (loans) sekitar US$ 550 miliar.

Seperti diketahui titik break event investasi shale oil/gas berada pada kisaran US$ 60 hingga US$ 70 per barel. Pada harga minyak yang telah lebih rendah dari US$ 60 per barel dalam sebulan terakhir, sejumlah investor shale sudah tidak sanggup membayar kewajiban bunga loans dan bonds-nya, sehingga sebagian bonds tersebut berubah status menjadi junk bonds. Diperkirakan tingkat gagal bayar (default) bonds energi tahun ini dapat mencapai 8%. Dengan demikian, untuk melindungi investasi sektor energinya, kecil kemungkinan pemerintah AS akan membiarkan terus rendahnya harga minyak.

Dicatat bahwa penurunan harga minyak antara lain disebabkan oleh kepentingan AS merusak ekonomi Rusia dan kepentingan Saudi Arabia menghambat berkembangnya dominasi Iran bersama Irak dan Suriah. Saudi Arabia, yang memeroduksi minyak dengan titik break event US$ 25 hingga US$ 35 per barel, juga berkepentingan menahan laju perkembangan pasar shale gas AS yang semakin menggerogoti pasar minyak tradisionalnya.

Namun akibat pertarungan berbagai kepentingan tersebut, sejumlah negara penghasil minyak telah mengalami defisit anggaran yang besar, seperti Aljazair, Nigeria, Oman, Rusia, dan Saudi Arabia masing-masing US 31 miliar, US$ 16 miliar, US$ 6,4 miliar, US$ 45 miliar dan US$ 39 miliar. Iran termasuk anggota OPEC yang “menyembunyikan” defisit, padahal jumlahnya cukup besar. Dengan defisit demikian besar bisa saja terjadi kompromi pembatasan produksi, sehingga harga minyak kembali mendekati US$ 90 akhir tahun ini.

Karena itu, untuk mengantisipasi dampak buruk kembali naiknya harga minyak dunia, pemerintah dituntut untuk tidak begitu saja mencabut subsidi BBM. Mayoritas kehidupan masyarakat perlu dilindungi sampai pemerintah telah dapat menyiapkan sistem subsidi langsung yang terpercaya dan andal. Pemerintah dituntut untuk tetap memberi subsidi pada level yang wajar dan berkeadilan hingga penyediaan sarana transportasi publik dan pembangunan berbagai infrastruktur energi telah tersedia.[]

http://satunegeri.com/menggugat-peng...n-subsidi-bbm/