Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 2 juta unit hunian per tahun. Sehingga totalnya mencapai 10 juta unit hingga 2019.

Sekretaris Menteri bidang Perumahan Rakyat Kementerian PU Perumahan Rakyat (PU-Pera) Rildo Ananda Anwar menjelaskan pihaknya sedang mengkaji sejumlah strategi yang disiapkan Kementeriannya.

Ia menyebutkan dari 2 juta unit yang dicanangkan setiap tahunnya, pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai 1 juta unit saja.

"Jadi 1 juta unitnya lagi diserahkan ke swasta untuk membangun. Yang swasta itu nanti bentuknya rumah komersial. Jadi bisa dibilang swasta bangun 1 juta rumah komersial, pemerintah 1 juta rumah subsidi," kata Rildo di kantornya, Kamis (18/12/2014).

Ia merinci 1 juta unit hunian yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak semuanya akan disediakan dengan konsep pembangunan fisik.

"Ada beberapa unit-unit hunian yang akan dibangun pemerintah itu diutamakan untuk daerah perbatasan, nelayan dan TNI/POLRI. Kemudian ada ada yang disediakan dengan bantuan FLPP, ada juga dari program perumahan yang dilakukan lembaga negara seperti BPJS, Taspen dan lain-lain," katanya.

Sementara itu, untuk menstimulus pihak swasta mau mebangun 1 juta unit hunian per tahun, kementeriannya akan melakukan pendekatan dari sisi kebijakan.

"Apakah itu dipermudah izinnya, dikurangi pajaknya atau cara-cara lainnya. Yang pasti kita dorong swasta mau bangun 1 juta unit hunian dalam satu tahun," katanya.

Menurutnya dengan target baru ini, kekurangan pasok hunian alias Backlog dapat terpenuhi dalam 6-7 tahun. Pada target awal pemerintah hanya menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah dalam 5 tahun, namun kini direvisi.

"Data Bappenas kan bilang backlog sekarang ada sekitar 13 juta rumah. Jadi kalau kita bisa bangun 2 juta per tahun, 6-7 tahun bisa atasi backlog," katanya.

http://finance.detik.com/read/2014/1...ni-strateginya

Masalah utamanya sebenarnya harganya terlalu mahal, Pak Jokowi. Daya beli masyarakat kurang...











[