Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelum memimpin rapat pleno di DPP Partai Demokrat, Kamis (11/12/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai, sikap Partai Demokrat yang menjadi partai penyeimbang atau partai nonblok menunjukkan bahwa partai tersebut plinplan. Menurut Siti, Demokrat tidak memiliki legal standing yang jelas dalam berpolitik.

"Demokrat ini plinplan. Tidak punya legal standing jelas dan membingungkan. Partai seperti itu enggak usah dipilih rakyat," ujar Zuhro, usai menghadiri sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12/2014).

Menurut Zuhro, di dalam sistem demokrasi, tidak ada istilah penyeimbang. Setiap partai harus menentukan sikap apakah berada di dalam pemerintah atau menjadi oposisi.

Dia juga mempertanyakan cara Demokrat untuk melakukan check and balances bila legal standing-nya saja tidak jelas. "Dalam demokrasi harus ada keberpihakan dan kejelasan," kata Zuhro.

Zuhro mengingatkan agar Partai Demokrat segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki keterpurukan partai. Sosok Ketua Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, kata Zuhro, sudah tidak bisa memberi pengaruh signifikan untuk partai berlambang segitiga mercy tersebut. "Figur SBY saya kira tak bisa selamatkan Demokrat," kata Zuhro.