Keinginan pemerintah mengevaluasi harga gas elpiji ukuran 3 kilogram yang banyak digunakan rakyat kelas bawah patut disesalkan.

Keinginan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu (Selasa, 25/11). Menurut JK, walaupun dinaikkan, namun harga baru gas elpiji 3 kilogram akan tetap lebih murah dibandingkan harga minyak tanah.

Pernyataan JK ini menyambung pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya yang mengatakan bahwa harga elpiji 3 kilogram mendapatkan subsidi terbesar ketiga setelah harga listrik dan harga BBM.

Bila sebelumnya besaran subsidi untuk elpiji 3 kilogram sebesar Rp 564 miliar, kini di dalam APBN 2014 menjadi Rp 55,12 triliun.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli menilai keinginan pemerintah mengevaluasi atau menaikkan harga elpiji 3 kilogram ini patut dipertanyakan mengingat saat ini harga gas seperti halnya harga minyak di pasar dunia juga sedang mengalami penurunan.

"Mengapa yang dihajar rakyat kelompok menengah dan bawah. Beras untuk rakyat miskin (raskin) sudah dihapuskan, harga BBM sudah dinaikkan, harga tiket kereta api juga mau dinaikkan seperti harga elpiji 3 kilogram. Sementara Pertamax dan Pertamax Plus yang sepenuhnya untuk rakyat kelas atas tidak dinaikkan," urai Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi malam ini (Senin, 8/12).

"Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok tega amat?" tanya dia anggota Panel Ahli PBB ini.

Menurut Rizal Ramli keputusan-keputusan pemerintah yang berseberangan dengan kepentingan rakyat kecil ini terjadi karena tidak ada ideologi pro rakyat dan keberanian mengambil berpihak secara tegas kepada rakyat. Nyatanya, rakyat masih menjadi jargon pembangunan.

"Itulah kalau kerja tanpa ideologi. Jaman Belanda, rakyat juga disuruh kerja, kerja, kerja, tanam paksa. Keuntungannya disedot Belanda, rakyat semakin miskin," demikian Rizal Ramli

http://www.rmol.co/read/2014/12/08/1...erja%E2%80%A6-