Jakarta - Masih ingat saat PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? PKS konsisten dengan sikapnya, dan kini kembali menyampaikan penolakan saat negara dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Sama aja sikapnya, sudah dikaji. Makanya kita lihat di dalam klausulnya (pernyataan sikap penolakan PKS-red). Kalau dicermati, kan PKS mengatakan di samping ada solusi yang jangka pendek, ada jangka panjang," kata ketua DPP PKS Jazuli Juwaini di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Solusi jangka panjang dimaksud di antaranya diversifikasi energi, membangun infrastruktur‎ energi yang kokoh, memperbaiki sistem transportasi masal, meningkatkan lifting minyak, melakukan audit efisiensi impor BBM oleh auditor independen, membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru dan lainnya.

"‎Bukan karena PKS oposisi, tapi cintanya PKS kepada pemerintah makanya PKS sampaikan dengan solusi," papar politisi asal Banten itu.

Namun yang beda, penolakan terhadap kebijakan pemerintah saat ini akan dibarengi dengan pengajuan hak anggota DPR yaitu hak interpelasi. Alasannya, karena DPR merasa tidak dilibatkan berdiskusi untuk menaikkan harga BBM.

"Di UU APBN memang menaikkan harga BBM hak presiden, tapi kita tak punya ruang diskusi saat ini. Ruang kita tinggal bertanya‎. Fraksi PKS akan ambil dan galang langkah konstitusional seperti hak interpelasi," ujarnya.

Lalu mengapa sata era SBY penolakan PKS tidak diajukan juga hak interpelasi?

"Karena waktu itu di UU (APBN)ayat 14, pemerintah tidak boleh ambil keputusan kecuali libatkan DPR. Artinya mereka (pemerintah era SBY) sudah disampaikan secara kelembagaan. Sekarang kita tak ikut campur di internal pemerintah," jawab Jazuli.

Sebagaimana diketahui, saat pemerintahan era Presiden SBY, PKS memang keras menolak kenaikan harga BBM hingga menyebar spanduk-spanduk.

Padahal PKS bagian dari partai pemerintah. Akibatnya, menteri PKS saat itu terancam dicopot.

Sumber:
http://news.detik.com/read/2014/11/1...ji?nd772204btr

Komen TS
Subhanallah t'nyata PKS msh konsisten bersama rakyat beda sm partai penguasa skrng yg mendzalimi rakyatnya sendiri, semoga presiden dan partai penguasa diberi hidayah kl jabatan itu amanah dan titipan