Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama tak khawatir dengan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang absen dalam Rapat Paripurna Istimewa pengumumannya menjadi Gubernur DKI. Basuki meyakini, penolakan KMP terkait pelantikan dirinya sebagai gubernur tidak akan berlanjut hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Hal itu lantaran jika APBD tidak kunjung dibahas, seluruh Anggota DPRD DKI tidak mendapat gaji.

"Kalau memang APBD nggak dibahas-bahas, kan berarti mereka nggak gajian. Biarkan saja. Mereka juga sudah kaya-kaya, nggak usah digaji," kata Basuki, usai Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11).

Untuk menghindari penyalahgunaan dan kecurangan dalam pembahasan APBD dengan Pemprov DKI, Basuki akan meminta DPRD DKI merekam serta mengunggah video pembahasan tersebut. Apabila para anggota DPRD menolak permintaan tersebut, pihaknya juga akan menolak untuk membahas anggaran.

"Ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan anggaran," ujar Basuki.

Basuki mengklaim rencana ini telah disetujui sejumlah pimpinan DPRD telah menyetujui rencana Basuki ini. Namun, bila ada satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang menolak rencana ini, Basuki tak segan untuk menurunkan jabatan anak buahnya. Hal itu lantaran penolakan tersebut menandakan adanya permainan yang dilakukan SKPD.

"Kalau SKPD kami main, kami akan 'stafkan' mereka," kata Basuki. ‎

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, gaji anggota DPRD terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan. Setidaknya, setiap anggota DPRD mengantongi Rp 30.291.320 setiap bulannya. Sementara Ketua dan Wakil Ketua DPRD mengantongi Rp 35.000.000 hingga Rp 45.000.000.

SUMUR

==============================================================

KMP gak gajian