http://www.medanbisnisdaily.com/news.../#.VGSdtWftWfEDaniel Simanjuntak bilang sulit bukan berarti tidak bisa ditelusuri harta kekayaan calon pejabat sebagai pembantu presiden Jokowi/JK. Apalagi pemerintahan Jokowi/JK ingin mengondisikan pemerintahan yang bersih. Hal menterinya harus bersih dari korupsi adalah langkah awal yang harus disterilkan.
Ini untuk langkah - langkah berikutnya agar sang pejabat sebagai menteri dapat dipantau perubahan hartanya setelah resmi menjabat. Hal ditelusuri rekam jejak itu penting dilakukan agar ada tolak ukur awal untuk memantau apakah sang menteri menggunakan atau tidak jabatannya untuk memerkaya dirinya atau dan pihak lainnya.

"Selamat bekerja Presiden Joko Widodo - JK, dan terimakasih Pak Susilo Bambang Yudoyono - Budiono!" pekik Daniel Simanjuntak.

Chairul Amri menyebutkan sebenarnya ada lembaga yang lebih pantas untuk diminta masukan yakni BIN (Badan Intelejen Negara). "Saya yakin BIN punya data dan kemampuan yang lebih dari cukup untuk melakukan screening calon menteri. Jokowi juga dapat menggunakan lembaga - lembaga negara yang lain seperti PPATK," kata Chairul Amri.

Tujuannya untuk mengecek rekening calon pejabat negara. Asal jangan sampai Presiden Jokowi memilih menteri/pejabat negara berdasarkan tingkat popularitas saja. Karena saat ini popularitas belum tentu sebanding dengan kualitas. Banyak orang yang sering nongol di media tapi tidak mengerti apa kerjanya.

"Mudah - mudahan Presiden Jokowi diberi petunjuk Allah SWT dalam menentukan calon pejabat negara sehingga Indonesia hebat dapat terwujud. Semoga," doa Chairul Amri.

Kata Sahri Sidakkal, ini membuktikan bahwa KPK itu masih sangat lemah, kalau hanya mengambil data dari LHKPN saja itu terbatas pada pejabat penyelenggara negara saja. Tidak perlu untuk menulusuri harta kekayaan calon menteri, karena setelah resmi menjadi menteri barulah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan.

Kemudian diumumkan kepada publik dan setiap tahun dilaporkan peningkatan kekayaan menteri sehingga benar-benar dapat dipantau dan dikontrol publik. Seharusnya yang jadi perhatian utama adalah si calon menteri harus memiliki track record yang baik, bebas dari korupsi, tidak pernah terlibat masalah hukum, memiliki integritas, kemampuan memimpin.

"Juga mampu mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara. Pengangkatan menteri adalah hak progratif presiden, tetapi sebaiknya diumumkan kepada publik sebelum dilantik untuk mendapat masukan dari berbagai pihak," saran Sahri Sidakkal.

Rini R. Sari menyebutkan untuk kalangan profesional swasta memang tentunya KPK membutuhkan database tambahan karena selama ini juga tidak pernah ada kalangan swasta harus lapor harta kekayaan kan? Tapi tentunya KPK bisa memanfaatkan data dari PPATK, misalnya ada atau tidak indikasi transaksi keuangan tidak wajar.

Atau data dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah calon menterinya tersebut terlibat atau ikut serta sebagai pengurus perusahaan yang terindikasi bermasalah. Apakah itu masalah pengemplangan pajak, ikut dalam proyek proyek yang diduga fiktif atau bermasalah dan sebagainya.

Termasuk juga rekam jejak istri/suami dan keluarga calon menterinya tersebut agar calon menteri yang nantinya terpilih dapat lebih clean and clear, sehingga tidak terbentur konflik kepentingan maupun masalah hukum di tengah pelaksanaan tugasnya. KPK juga nantinya dapat mengevaluasi laporan kekayaan sebelum dan sesudah jadi menteri per periode.

Tujuannya untuk memastikan bahwa perkembangan harta kekayaan itu terjadi secara wajar. Memang hal ini tidak menjamin diperolehnya menteri kualitas setengah dewa, tapi setidaknya mampu meminimalisir agar presiden terpilih tidak beli kucing dalam karung ketika mengangkat para menteri.

Husni Syahputra menilai langkah Presiden Jokowi melakukan pengecekan harta kekayaan kepada KPK merupakan terobosan baru dan sangat positif dampaknya. Karena KPK juga akan lebih mudah untuk memantau setiap kenaikan harta kekayaan dari setiap menteri tersebut, apakah masih dalam batas wajar atau pantas untuk dipertanyakan kembali.

Namun melihat jangka waktu yang ada serta masih banyaknya tugas-tugas negara yang harus segera diselesaikan, hal itu akan menghambat optimalisasi kinerja KPK karena harus diburu waktu. Apalagi dengan adanya calon menteri dari swasta atau profesional. Harusnya jauh hari Presiden Jokowi sudah harus mengajukan nama-nama calon menterinya kepada KPK.

Jika ada ditemukan keganjalan, lebih mudah untuk Presiden Jokowi menggantinya dan mengajukan pemeriksaan kembali kepada KPK. Semoga peristiwa yang baik ini jangan malah terbalik dan menjadi alat untuk pencitraan lagi dengan tujuan pemerintahan yang bersih dan terkesan cuci tangan, akhirnya KPK nanti yang akan disalahkan jika ada Menteri hasil pemeriksaan KPK yang ternyata pernah melakukan Korupsi dan akhirnya ditahan pada saat bertugas di Kementerian.Harapan kita sudah pasti ingin yang lebih baik dan semakin bersihnya sistem Pemerintahan kita, sehingga berdampak baik untuk perekonomian bangsa serta kesejahteraan untuk rakyat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nah kan jgn pilih menteri seperti "kucing dalam karung noh"


[YOUTUBE] [/youtube]


mendingan liat itu youtube.. Miaaaaaawwwwwwwwwwww
alamat video is here Like a cat