Jakarta - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan dalam visi nawacita, pembangunan SDM yang berdaya saing menjadi agenda pemerintah Presiden Jokowi. Ia berpendapat dalam pembangunan SDM tidak banyak memerlukan aparat yang bersih, demokratis, dan terpercaya.

"Untuk membangun pembangunan SDM tidak memerlukan aparat yang bersih, demokratis dan terpercaya. Namun untuk memberikan pelayanan publik yang baik kita harus mampu memanfaatkan pemerintah lebih efektif, efisien, dan akuntabel," kata Puan.

Hal itu disampaikan Puan dalam sambutannya pada Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di BPPT, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).

Puan menilai untuk mendukung jalannya rencana pemerintah memang diperlukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. "Kita menyiapkan SDM itu agar mampu mengelola pelayanan publik terlebih dahulu," ucapnya.

"Namun tetap harus didukung pelayanan data dan informasi yang akurat," sambungnya.

Kemudian, Puan mencontohkan terkait KIP dan KIS, kedua kartu sakti tersebut merupakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Hal itu karena pemerintah bertujuan memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan kepada masyarakat.

"Sesuai dengan peraturan presiden, pemerintah menerapkan perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dalam penerapannya pemerintah menerbitkan KIP, KIS, dan KKS," jelasnya.

Sumber

Pembangunan SDM ga perlu aparat yg bersih katanya.