JAKARTA, (PRLM).-Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrat Edhie Baskoro yudhoyono (Ibas) mengaku
prihatin adanya pimpinan DPR tandingan inisiasi
fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia
Hebat. Sehingga, Ibas mengkategorikan konflik ini
merupakan bagian kelam demokrasi di Indonesia. "Kami FPD merasa prihatin atas kejadian mosi tidak
percaya kelompok tertentu apalagi sampai ada istilah
pimpinan tandingan, DPR tandingan ini bisa menjadi
bagian kelam proses demokrasi parlemen di
Indonesia," kata Ibas dalam keterangan persnya, di
Jakarta, Rabu (5/11/2014). Ibas memandang DPR tandingan seharusnya tidak
perlu berlanjut karena memang masih terbuka
peluang untuk musyawarah. Ditambah dengan tidak
adanya istilah satu DPR dua palu. "Kami FPD memandang hal tersebut tidak perlu
sehingga istilah satu DPR dua palu tidak pernah ada,"
ujarnya. Ibas menambahkan, sebagai perwakilan rakyat yang
diberikan amanah, DPR harus menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Hal senada dikatakan Pengamat Politik Universitas
Jayabaya Igor Dirgantara. Igor mengatakan dalam
politik demokrasi yang sehat, parlemen tandingan
kurang sehat dan halal karena mekanisme
konstitusionalnya sudah benar yaitu melalui jalur
pemilu yang jurdil. "Kecuali jika, Pemilu yang berlangsung dianggap tidak
demokratis, maka yang bisa muncul adalah DPR/
Parlemen jalanan sebagai "DPR/Parlemen tandingan"
sebagai bagian dari penyaluran suara rakyat yang
mampet, lewat berbagai ragam aksi demontrasi,"
ujarnya. Apalagi, kata dia, sekarang kondisinya lain, sebab
pemilu sudah dianggap berlangsung jujur, adil dan
aman. Jadi buat apa lagi ada DPR tandingan. "Jika konflik yang muncul belakangan ini akibat
polarisasi kepentingan kekuasaan antara KIH dan KMP,
maka seyogyanya bisa dimusyawarahkan bersama. Jika
masih sulit, kartu truf masih ada di Megawati
Sukarnoputri sebagai ketua umum PDIP pemenang
pileg 2014 lalu," ujarnya. Menurut Igor, Mega bisa menggelar pertemuan
intensif untuk melakukan lobby langsung kepada DPR
resmi berikut tokoh-tokoh utamanya seperti Prabowo
Subianto, Aburizal Bakri, dan Amien Rais. "Lebih baik lagi jika Megawati di temani oleh Presiden
terpilih, Jokowi yang didukung oleh KIH dalam Pilpres
kemaren, demi mencapai kompromi politik yang
sehat, bukan konfrontasi tidak sehat, yang bisa
membuat kinerja pemerintah baru jadi terhambat dan
rakyat pun jengah, sehingga berdampak pada maraknya kembali fenomena 'parlemen jalanan' oleh
rakyat, mahasiswa, atau kelompok-kelompok civil
society seperti dulu lagi," tuturnya.