JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
menolak berkomentar soal rencana
pemerintahan Joko Widodo menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi.

"Saya tidak ada relevansinya," ujar
Megawati seusai menghadiri acara 60
tahun Yayasan Pembinaan Anak Cacat
(YPAC) di Jakarta, Rabu (5/11/2014). Hal
itu dikatakan Megawati ketika ditanya
pers soal rencana kenaikan harga BBM.

Saat akan memasuki mobil, Megawati
tidak memberikan jawaban apa pun saat
ditanya apakah setuju atau tidak jika
harga BBM dinaikkan. Ia hanya
mengeluarkan kipas dan beranjak pergi
dengan mobilnya.

Sebelumnya, dua anggota Fraksi PDI-P di
DPR, yaitu Efendi Simbolon dan Rieke
Diah Pitaloka, mengaku menolak rencana
kenaikan harga BBM. Mereka meminta
pemerintah mencari alternatif lain.
Rieke menganggap alasan mengalihkan
subsidi BBM ke sektor produktif dan demi
menyelamatkan kas negara adalah alasan
klasik yang harus disikapi secara kritis.
(Baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi
Naikkan Harga BBM)

Adapun Effendi menyebut Menteri ESDM
Sudirman Said, Menteri BUMN Rini
Soemarno, dan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Sofyan Djalil tidak
menganut ideologi Trisakti. (Baca: Harga
BBM Akan Naik, Effendi Simbolon
Sebut 3 Menteri Jokowi Tak Anut
Ideologi Trisakti )

Sementara itu, Fraksi PDI-P belum
membahas soal rencana kenaikan harga
BBM. Sikap Fraksi PDI-P akan diputuskan
setelah mendapat instruksi dari DPP PDI-P.Pemerintah akan mengalihkan subsidi
BBM ke program pembangunan yang lebih
produktif. Melalui pengalihan itu,
pemerintah berambisi atau memiliki
target mencapai swasembada pangan
dalam tiga tahun mendatang.

"Kita ingin mengalihkan dari yang
konsumtif menjadi produktif. Dari yang
boros untuk subsidi BBM ke arah usaha
produktif. Jadi, kita ingin ada pengalihan
subsidi BBM ke subsidi pupuk, benih,
infrastruktur irigasi, dan bendungan untuk
petani," kata Presiden Joko Widodo saat
memberikan pengarahan pada Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet
Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta,
Selasa (4/11/2014).

Jokowi memaparkan, postur anggaran
2015 mencapai Rp 2.019 triliun dengan
anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp
330 triliun. Porsi anggaran subsidi BBM
yang besar dan alokasi pembayaran utang
yang mencapai Rp 400 triliun sangat
memberatkan anggaran negara dan
membuat posisi ruang fiskal anggaran
menjadi sempit.

Jokowi juga memberikan perbandingan
anggaran negara dalam lima tahun
terakhir, yaitu anggaran subsidi BBM
mencapai Rp 714 triliun, anggaran
kesehatan Rp 202 triliun, dan anggaran
pembangunan infrastruktur Rp 577 triliun.
Dari anggaran subsidi BBM itu, sekitar 71
persen dinikmati masyarakat menengah
ke atas.

"Setiap hari kita membakar, membakar,
begitu terus (untuk subsidi BBM). Yang
justru sangat penting, untuk kesehatan
dan infrastruktur, jauh lebih sedikit
dibandingkan subsidi BBM. Inilah yang
harus kita ubah. Tidak ada negara lain
yang melakukan hal seperti ini," kata
Jokowi.

Menurut Jokowi, pengalihan subsidi BBM
ke usaha produktif menjadi keniscayaan,
apalagi pemerintah mematok target untuk
mencapai swasembada pangan dalam
tiga tahun mendatang.

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/12271431/Ditanya.soal.Rencana.Kenaikan.Harga.BBM.Ini.Komentar.Megawati

Bakal ngasih restu gak nih si mbok