Jakarta - Acara anggota DPRD Riau yang melaksanakan outbound ke Bali menuai protes. Ada 65 orang yang ikut dalam acara itu, dengan anggaran APBD yang terkuras mencapai Rp 1 miliar.

"Ini menunjukan anggota dewan kita bukan memikirkan kepentingan rakyat, namun lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Apa urgensinya outbound itu untuk masyarakat Riau?" kata pengamat sosial, Dr Rawa El Amady dalam perbincangan, Kamis (30/10/2014).

Menurutnya, anggota DPRD Riau yang baru dilantik itu, mestinya memikirkan bagaimana pencapaian pembangunan infrastruktur untuk publik. Karena selama ini laju pembangunan Riau di bawah rata-rata karena tingginya angka korupsi.

"Ini yang harus dikedepankan wakil rakyat itu, bukan malah jalan-jalan ke Bali. Dan ini bukan kali pertama setiap anggota DPRD yang baru dilantik selalu menggelar outbound dan selalu Bali jadi pilihan. Saya menilai acara itu lebih pada rekreasi dengan memanfaatkan jabatan dewan mumpung difasilitasi dana publik," tegas Rawa peraih Doktor Antropologi Universitas Indonesia itu.

Secara terpisah, Anggota DPRD Riau, Abdul Wahid tidak mempermasalahkan soal kritikan tersebut. Menurutnya hal yang wajar saja jika keberangkatan seluruh anggota dewan ke Bali menuai pro dan kontra.

"Kalau soal pro kontra dan adanya kritikan masyarakat, itu hal yang lumrah saja," kata Wahid.

Menurut Wahid acara outbound ini digelar untuk mempererat hubungan sesama anggota dewan. Para anggota dewan berangkat dari Pekanbaru pada Rabu (29/10) pagi. Dan acara outbound baru akan dimulai hari ini, Kamis (30/10/2014)

Jakarta - "Besok (Jumat) kita sudah bertolak dari Bali ke Pekanbaru lagi. Kita menggelar acara ini setelah disetujui Badan Musyawarah DPRD Riau," kata Wahid dari Fraksi PKB ini.

Dia menyebutkan, sebenarnya ada beberapa tempat pilihan lainnya untuk menggelar outbound tersebut. Misalkan di Batam, Bandung dan Palu.

"Namun rekan-rekan kebanyakan memilih ke Bali. Akhirnya kita mengikuti kata sepakat. Pilihan di luar kota ini agar kita bisa lebih fokus. Kalau dibuat di Pekanbaru nanti anggota banyak yang tidak fokus. Karena bisa jadi disela-sela acara ada yang balik ke rumah," kata Wahid.

Sedangkan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir menyebutkan untuk acara outbound tersebut menguras dana APBD sekitar Rp1 miliar.

"Dana tersebut terdiri akomodasi, transportasi dan uang saku setiap anggota dewan. Kita perkirakan sekitar Rp1 miliar," kata Sekwan DPRD Riau, Zulkadir begitu sapaan akrabnya.

"Saya tidak ikut dalam acara tersebut. Namun beberapa orang staf kita ada yang mendampingi para anggota dewan," tutup Zulkadir.

Sebelumnya DPRD Riau juga menuai kritikan pedas dari publik. Ini karena anggaran untuk mobil dinas Ketua DPRD Riau yang mencapai Rp 3,1 miliar. Mobil dinas itu sampai saat ini pada proses lelang.

Pekanbaru - Anggaran mobil dinas Rp 4,9 miliar untuk DPRD Riau menuai protes. Namun, Ketua DPRD Suparman sendiri berdalih nilai tersebut tidak menjadi masalah asalkan tidak menyalahi aturan.

Menurut dia, soal anggaran sebenarnya tidak perlu di persoalkan. Sebab, kelengkapan mobil dinas Ketua DPRD setara dengan mobil dinas yang digunakan Gubernur Riau.

"Kenapa saat anggaran mobil dinas untuk Gubernur Riau tidak dipermasalahkan. Padahalkan perlengkapannya sama dengan Ketua DPRD Riau," kata Suparman, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (22/10/2014).

Bagi politikus Golkar itu, mobil dinas dengan total nilai mencapai miliaran tidak menjadi masalah, asalkan ada dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar aturan.

"Kalau memang tidak ada aturan yang dilabrak ya tak masalah. Tapi kalau memang pengadaan mobil itu menyalahi aturan ya silahkan saja dibatalkan," kata Suparman.

"Saya ini sudah 3 periode menjadi anggota dewan. Dan selalu dipersoalkan mobil dinas jika di awal jabatan. Malas saya menanggapi masalah ini, lebih baik kita bicara bagaimana untuk kemajuan Riau," kata Suparman.

Sementara itu, Direktur Advokasi Publik Rawa El Amady menilai, pembelian mobil dinas untuk Ketua DPRD Riau itu melabrak etika. Sekalipun tidak melabrak hukum, paling tidak, menurut doktor antroplog Universitas Indonesia ini memiliki 3 catatan penting.

Pertama, pembelian mobil dinas senilai Rp 4,9 itu tidak pantas untuk dibeli. Kedua pembelian itu telah menyakiti hati rakyat. Terakhir, wakil rakyat itu tidak mengerti kondisi rakyat Riau yang lagi berduka.

"Bagaimana tidak berduka, fakta bahwa 3 Gubernur Riau semuanya tersandung korupsi di KPK. Ini artinya, pejabat kita sudah tak punya hati nurani. Ini malah ditambah lagi anggota dewan mau berfoya-foya mobil dinas," ujarnya.

Pekanbaru - Angka Rp 4,9 miliar untuk anggaran mobil dinas Ketua DPRD Riau terus menuai protes masyarakat. Angka itu dinilai fantastis dan pemborosan anggaran publik. Apa tidak bisa beli mobil yang lebih murah?

"Tahun ini pemerintah daerah membelanjakan Rp 4,9 miliar hanya untuk membeli dua unit mobil dinas (Mobdin) untuk keperluan satu orang ketua DPRD Provinsi Riau. Hal ini jelas bentuk pemborosan dan tidak hubungannya dengan kepentingan publik luas," kata Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman, Kamis (23/10/2014).

Usman menjelaskan, dua mobil dinas yang akan diperuntukkan untuk ketua DPRD tersebut berupa mobil jenis sedan dengan harga sebesar Rp 1,8 miliar dan kemudian satu unit mobil lagi, dengan jenis jeep dengan harga yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp 3,1 miliar.

"Bahkan pengadaan kedua mobil tersebut sudah mulai dilelang di LPSE Provinsi Riau," kata Usman.

Karenanya FITRA Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk membatalkan pengadaan barang dan jasa yang memboroskan APBD dan tidak sesuai dengan kebutuhan publik secara luas. Pengadaan mobil dengan anggaran Rp 4,9 miliar hanya untuk ketua DPRD terlalu berlebihan.

"DPRD juga harus kritis terhadap anggaran yang memboroskan uang rakyat Riau. DPRD harus mencontohkan penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan operasional yang tidak berlebihan," kata Usman.

Sementara itu, Ketua DPRD Riau Suparman yang dikonfirmasi menilai hal itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak menyalahi aturan

Pekanbaru - Menurut Suparman, soal anggaran mobdin sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab, kelengkapan mobdin Ketua DPRD setara dengan mobdin milik Gubernur Riau.

"Kenapa saat anggaran mobil dinas untuk Gubernur Riau tidak dipermasalahkan. Padahalkan pelengkapannya sama dengan Ketua DPRD Riau," kata Suparman politikus Golkar itu.

"Kalau memang tidak ada aturan yang dilabrak ya tak masalah. Tapi kalau memang pengadaan mobil itu menyalahi aturan ya silahkan saja dibatalkan," kata Suparman.

"Saya ini sudah 3 periode menjadi anggota dewan. Dan selalu dipersoalkan mobdin jika di awal jabatan. Malas saya menanggapi masalah ini, lebih baik kita bicara bagaimana untuk kemajuan Riau," kata Suparman.

"Saat ini pengadaan mobil jenis jip sedang proses lelang. Harga yang ditawarkan Rp 407 juta per unit," kata Ayub Khan singkat saat dicegat wartawan.

Ketika didesak soal mobdin Ketua DPRD Riau senilai Rp 4,9 miliar, Ayub tidak membantah. "Sudah ya, saya mau ada rapat," tutupnya.

Dengan adanya pengadaan 61 unit jenis jip untuk seluruh anggota dewan, maka dana publik akan kembali terkuras. Ini di luar 4 pimpinan dewan. Jika satu unit harga yang ditenderkan Rp 407 juta, maka untuk 61 anggota dewan mencapai, Rp 24 miliar.

Untuk sekedar diketahui, anggota DPRD Riau periode 2014-2019 berjumlah 65 orang. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya hanya 55 anggota dewan. Selama ini, anggota DPRD Riau juga diberi jatah mobdin jenis Nissan X-Trail.

TEMPO.CO, Jakarta - Provinsi Riau kembali diselimuti asap sisa kebakaran hutan dan lahan. Asap kembali pekat sejak dua hari terakhir. Akibatnya, kualitas udara di sejumlah wilayah pun kembali tidak sehat. Indeks standar pencemaran udara di Pekanbaru mencapai 102 PSI atau tidak sehat. Badan Meterorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyebutkan terdapat sebanyak 20 titik api tersebar di Sumatera. (Baca:Asap, 2.000 Warga Riau Terserang ISPA)

Menurut pantauan Tempo, kabut asap sudah terlihat sejak Selasa, 7 Oktober 2014. Asap semakin pekat pada siang hingga malam hari dan terlihat menutupi bangunan di daerah perkotaan Pekanbaru.

Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua dari BMKG, penyebaran titik api terdapat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Di masing-masing provinsi itu ada delapan titik api. Namun jumlah titik api jauh menurun daripada hari sebelumnya, yakni 253. (Baca:Pemadaman Gagal, Asap di Pekanbaru Makin Pekat)

“Titik api di Riau tersebar di Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Tingkat kepercayaan kurang dari 70 persen, yakni 3 titik api di Riau,” kata Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin, kepada Tempo, Rabu, 8 Oktober 2014.

Akibat pekatnya asap, jarak pandang di beberapa wilayah Riau pun terus menurun. Di Pekanbaru, jarak pandang terbatas hingga 3 kilometer, Rengat 4 kilometer, Dumai 5 kilometer, dan Pelalawan 3 kilometer.

Sedangkan pergerakan angin yang berpotensi membawa asap pada umumnya bergerak dari tenggara ke barat daya menuju timur laut dengan kecepatan 5-15 knot. Sementara itu, cuaca di Riau pada umumnya cerah berawan. “Potensi hujan ringan hingga sedang pada sore atau malam hari terjadi di wilayah Riau bagian utara, barat dan tengah,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengatasi masalah kabut asap di Riau karena pembakaran lahan dan hutan. Jika masalah asap yang selalu berulang hingga belasan tahun tersebut dibiarkan, satu generasi menjadi korban.

Jokowi diminta blusukan ke Riau melihat langsung apa yang dialami warga. Masyarakat tidak ada pilihan selain bertahan.

Permintaan tersebut disampaikan Abdul Manan, penduduk Kepulauan Meranti, Riau. Ia membuat petisi di situs Change.org, yang ditujukan untuk Jokowi dan Kabinet Kerja-nya.

Berikut isi surat Abdul Manan seperti dikutip dari Change.org:

"Pak Jokowi,

Sering saya dengar keluhan orang kota mengenai asap yang dimana-mana, mulai dari asap rokok hingga mobil. Tapi di kampung saya di Riau, hingga desa-desa terkecil, kita betul-betul hidup dengan kabut asap!

Tahun ini belum berakhir saja, kami sudah mengalami hampir 6 bulan asap tebal di sekitar kita; Januari - Maret, Juni - Agustus. Perusahaan-perusahaan sawit itu bisa (dan memang) evakuasi. Kami, masyarakat lokal, mau evakuasi kemana? Ini rumah kami.

Di luar Riau, mudah untuk melihat hal ini sebagai bencana. Tapi untuk masyarakat lokal, bencana ini sudah dianggap wajar. Bagaimana tidak, kebakaran hutan gambut terus terjadi selama 17 tahun berturut-turut! Tepat sejak izin-izin perkebunan sawit dan HTI diterbitkan secara masif.

Pak Jokowi,

Pernah melihat hutan gambut terbakar dan asap di mana-mana? Menurut BNPB, dari Februari Maret kemarin, 24.000 hektar terbakar dan 58.000 jiwa menderita pneumonia, asma kronis, iritasi mata dan kulit.

Belum lagi dampaknya terhadap anak-anak. Janin dalam kandungan ibu terancam tumbuh tak optimal. Kegiatan sekolah bisa terhenti berminggu-minggu. Tingkat intelegensi (IQ) anak-anak kita bisa menurun drastis!

17 tahun itu, 1 generasi. Revolusi Mental kita, Pak Jokowi, terancam jadi cacat mental.

Saya lihat di TV, ribuan orang turun ke jalan merayakan terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden. Jutaan warga mulai berani berharap. Saya, satu dari jutaan itu yang berharap banyak kepada Bapak.

Orang suka bercerita, Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan betul-betul mendengar. Suka “blusukan”.

Masalah asap Riau memang rumit Pak, tapi permintaan saya sederhana. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya? Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap.

Paru-paru kami mungkin mengecil, tapi harapan kami membesar.

Salam dari Riau,

Abdul Manan"