TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Hakim
Konstitusi Jimly Asshidiqie mengatakan,
adalah upaya yang berat jika ada pihak
yang ingin memakzulkan Presiden Joko
Widodo. Bahkan, kata Jimly, pelengseran
tersebut lebih berat ketimbang
mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
Musababnya, sistem presidensial
memberi perlindungan agar pemimpin
negara tak mudah diturunkan begitu saja
seperti era Presiden Abdurrahman Wahid.
"Ada gabungan mekanisme hukum dan
politik," kata Jimly di kantornya, Kamis,
30 Oktober 2014. (Baca: Di MPR, Jokowi
Duduk di Kursi Warisan Soeharto)

MPR adalah lembaga tertinggi yang
berhak memberhentikan presiden. Namun,
sebelum masuk di ranah politik tersebut
Mahkamah Konstitusi harus memutuskan
presiden bersalah atau tidak, seperti
melakukan tindak pidana maupun korupsi.
(Baca juga: PDIP: Koalisi Prabowo Tak
Bisa Makzulkan Jokowi)

Koalisi Prabowo Subianto telah
menguasai Parlemen, baik di DPR maupun
MPR. Marak wacana yang menyebut
Jokowi hanya bisa menjabat presiden
selama dua tahun. Jokowi disebut bakal
dijatuhkan melalui impeachment MPR.
"Itu hanya syak-wasangka," kata Jimly.
(Simak juga: Koalisi Merah Putih
Jalani Strategi Bumi Hangus )

Posisi Presiden Jokowi, kata dia, lebih
kuat daripada Presiden Amerika Serikat.
Di Indonesia presiden memiliki hak veto.
Andai saja pemerintah tidak sepakat
dengan sebuah rancangan undang-undang
yang dibahas DPR, maka produk hukum
tersebut tak bisa diundangkan.
Sedangkan di Amerika Serikat, kata
Jimly, andaikan Senat dan Parlemen
menyetujui RUU, maka mau tak mau
pemerintah kalah, dan harus menyetujui
RUU yang dibuat Senat Amerika.
Pemerintah kalah suara dari Senat dan
Parlemen. (Baca: Jokowi Pilih Gugat
MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza)

http://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/078618450/Ini-Sebab-Presiden-Jokowi-Susah-Dilengserkan-MPR

Pemahzulan tidak segampang seperti zaman gus dur