- Beranda
- Berita dan Politik
"DPR Tandingan" : Gara2 JKW/PDIP Monopoli Kabinet, tapi Tak Legowo Keok di DPR
...
TS
shantikem
"DPR Tandingan" : Gara2 JKW/PDIP Monopoli Kabinet, tapi Tak Legowo Keok di DPR
Berawal dari Isyarat Tegas Jokowi/JK dan PDIP bahwa Isi Kabinet Tak akan Ajak-ajak Parpol di KMP
Reaksi Parpol-parpol dalam KMP Terlihat Sekali Kecewa dengan Sikap PDIP/Megawati yang Hendak Memonopoli Kekuasaan Pemerintahan Jokowi-JK
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati
Kamis, 11 September 2014 18:08 wib
JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Koalisi Merah Putih sekarang semakin kuat karena sikap angkuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.
"Ini dipicu Megawati yang sombong. Statemen Jokowi (Joko Widodo) yang membuat lobang sendiri. Ini bukan suasana yang apa-apa," ungkap Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dia menengaku, lucu dengan sikap Jokowi yang ngebet menginginkan Partai Demokrat bergabung koalisi. Padahal, saat pemilihan presiden, partai berlambang bintang mercy itu ditolak gabung dalam koalisi Jokowi.
"Koalisi Merah Putih kuat karena keangkuhan Megawati. Megawati angkuh dengan SBY selama 10 tahun. Kita belajar dari Megawati, Anda memberi pelajaran jelek selama 10 tahun. Harusnya yang menang itu merangkul," paparnya.
Desmon mengambil contoh, keangkuhan Megawati, saat Ketua Umum Gerindra Suhardi yang wafat karena kanker paru-paru. Megawati dan keluarganya tidak melayat Suhardi.
"Para dewa (ketua umum partai) ini menganggap Megawati dewa yang sombong. Contohnya, Suhardi meninggal ada enggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal (Suhardi) pernah dirjen kehutanan di era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Ini pembelajaran yang baik atau buruk," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kuhan-megawati
KMP 'Borong' Pimpinan DPR dan MPR, Puan Pasrah
Friday, 03 October 2014, 21:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan partainya akan berupaya membentuk paket calon pimpinan MPR 2014-2019. Namun Puan pesimistis upaya ini akan membuahkan hasil.
"Sepertinya kalau melihat kemarin (pemilihan pimpinan DPR) tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Puan pasrah apabila koalisi Merah Putih memborong habis seluruh posisi pimpinan MPR dan alat kelengkapan dewan di DPR. Yang terpenting menurutnya PDIP sudah berupaya keras memperjuangkan hal tersebut. Puan melihat ada upaya menzolimi PDIP dan partai-partai pengusung Jokowi-JK di parlemen.
Penzoliman ini dilakukan dengan tidak merespon berbagai upaya komunikasi politik yang dilakukan PDIP untuk bisa mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR. "Seperti ada penzoliman kepada kami sehingga tidak bisa berpartisipasi," ujarnya.
Puan juga tidak lagi berharap PDIP bisa membangun kerjasama politik dengan Partai Demokrat. Menurutnya Partai Demokrat tidak konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang diusung PDIP. Soal RUU Pilkada misalnya, Puan mengatakan PDIP sudah mendukung opsi Partai Demokrat tentang Pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun dukungan ini ternyata malah tidak mendapat respon dari Partai Demokrat. "Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan (Demokrat) berbeda jauh," katanya.
http://nasional.republika.co.id/beri...pr-puan-pasrah
Politik Bumi Hangus KMP 'Warning' Bagi Jokowi-JK
3 Oktober 2014 | 02:19
Rimanews - Hingga saat ini, sudah tiga kemenangan koalisi pendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pertarungan politik menghadapi koalisi pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertama disetujuinya UU MD3 terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR. Kedua, RUU Pilkada yang akhirnya ditetapkan sebagi Undang-Undang. Dan terakhir pemilihan pimpinan DPR.
"Dengan tiga kemenangan tersebut nampaknya partai Koalisi Merah Putih serius untuk membuat pemenang pemilu legislatif dan pilpres 2014 sulit bergerak," demikian disampaikan pengamat politik IPI Karyono Wibowo, saat diskusi di Gedung Joeang 45, Jakarta, Kamis (2/10).
Karyono menambahkan, dunia politik memang tidak bisa dilepaskan dari konteks perebutan kekuasaan. Tapi seharusnya dalam politik ada etika. Masalah etika inilah yang hilang dari praktik politik saat ini.
"Publik pun setidaknya bisa melihat para anggota DPR yang mengabaikan etika politik di sidang Paripurna pada saat pembahasan UU MD3, UU Pilkada, dan Pemilihan Pimpinan Dewan,” katanya.
Selain soal etika politik, Karyono menilai sifat dan karakter kenegarawanan sudah tidak lagi nampak dari sebagian besar elit politik dan pengambil kebijakan. Semangat kebersamaan dalam membangun bangsa semakin terdegradasi.
"Atmosfir pertarungan politik di parlemen mengabaikan sifat-sifat kenegarawan. Bahkan ada kecenderungan mempraktekkan politik 'bumi hangus' selama Jokowi memimpin pemerintah," tegasnya.
Karyono menilai kekalahan kubu partai pendukung Jokowi di parlemen ini merupakan warning bagi pemerintahan Jokowi-JK kedepan. Jika kubu KMP bersama Demokrat kompak di parlemen, maka bisa berdampak pada instabilitas politik. Dan menurutnya saat ini praktek politik yang dilakukan KMP adalah politik ‘bumi hangus’ yang didorong oleh rasa dendam paska kekalahan dalam Pilpres 2014 lalu
http://nasional.rimanews.com/politik...Bagi-Jokowi-JK
------------------------------
Kabinet Jokowi sudah terbentuk, dan memang terbukti disana tak ada satupun ada orang dari KMP yang duduk di kabinet Jokowi-JK. Memang PDIP sempat mengklaim bahwa orangnya yang duduk di Kabinet Jokowi hanya 4 politisi, tapi mereka lupa menghitung status orang seperti Rini dan Ryamrizard, dan nanti tentunya adalah orang-orang PDIP yang sengaja dipasang dan ditaruh di ring-1 Istana sebagai Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Dengan demikian bahwa realitas politik koalisi KIHtelah menguasai Eksekutif memang nyata dan terbukti.
Maka wajarlah bila aksi KIH berupa sikap tak mau bagi-bagi kursi kekuasaan di Eksekutif, lalu menimbulkan reaksi balasan dari pihak KMP. Mereka lalu sikat habis semua jabatan pimpinan di DPR dan MPR serta DPD atau di ranah kekuasaan Legislatif. Secara "balancing Power", itu berarti sudah OK! Lalu kenapa pihak KIH masih "lapar kekuasaan" lagi dengan menghendaki "jatah kursi kekuasaan" pula di kekuasaan Legislatif ? Begitu "rakusnya" nafsu untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan di DPR/MPR sehingga nekad membentuk "DPR Tandingan"?
Quote:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
SABTU, 04 OKTOBER 2014 | 18:35 WIB
Jokowi
TEMPO.CO, Boyolali - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan jatah kursi menteri kepada Koalisi Merah Putih. Penawaran untuk mengajukan calon menteri pun tidak pernah disampaikan kepada koalisi tersebut.
"Tidak ada jatah menteri untuk mereka. Kami juga tidak pernah menawarkan," kata Jokowi seusai meresmikan patung Sukarno di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Oktober 2014. Ia menegaskan hanya akan mempertimbangkan nama-nama menteri dari partai yang mendukungnya.
Komposisi kabinet yang akan dibentuk, Jokowi menambahkan, masih sama seperti yang telah diumumkan pada pertengahan September lalu. Saat itu, dia mengumumkan bahwa kabinetnya akan terdiri dari 18 orang profesional nonpartai dan 16 profesional partai.
Komposisi tersebut tidak akan diubah kendati koalisi yang dibentuknya gagal memperoleh kedudukan yang strategis di parlemen. Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih berhasil memborong kursi pimpinan DPR RI. "Komposisi masih sama sesuai rencana," katanya.
Dalam acara di Boyolali tersebut, Jokowi meresmikan patung Sukarno serta Boulevard Sukarno di depan kompleks kantor kabupaten. Ia juga menghadiri konser Slank di Stadion Pandanaran, Boyolali.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...si-Merah-Putih
Megawati Biang Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menilai, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif.
"Kegagalan KIH dalam kasus RUU Pilkada, MD3, dan pimpinan DPR adalah indikator kegagalan lobi dan komunikasi KIH, khususnya PDIP ditentukan oleh Megawati yang komunikasi politiknya cenderung eksklusif," katanya kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (2/3/2014).
Menurut Bakir, dalam sistem kepartaian yang cenderung paternalistik memang peran ketua umum sangat menentukan. Sehingga tidak heran, jika Megawati memiliki peran penting kendati PDIP memiliki suara tetinggi.
Namun, hal itu kata dia, bukan berarti membuat partai ini tidak proaktif dalam membangun komunikasi politik.
"Seharusnya tetap proaktif untuk membangun komunikasi. Kekakuan komunikasi PDIP telah mengantarkan PDIP tak beranjak dari kegagalannya sebagaimana pada pemilu 1999," ulasnya.
Bakir pun tidak memungkiri kalau kegagalan PDIP bersama koalisinya, PKB, NasDem, dan Hanura terutama dalam pembahasan RUU Pilkada disebabkan oleh kekakuan Mega dalam membangun berkomunikasi dan lobi KIH.
Di mana, KIH gagal mengusung Pilkada langsung namun sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil membawa pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada melalui DPRD.
"Seandainya ada komunikasi Mega dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Mega dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi," jelasnya.
Kendati demikian, Bakir melihat komposisi antara KIH dan KMP di parlemen dan pemerintan akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi legislatif-eksekutif akan dinamis. "Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/10...ndonesia-hebat
Bagi-bagi Kekuasaan Tak Jadi Bahasan Utama Koalisi PDIP
Minggu, 11 Mei 2014 22:37 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pihaknya tidak menjadikan 'power sharing' atau bagi-bagi kekuasan sebagai bahasan utama dalam berkoalisi. Hal itu yang diterapkan PDIP saat melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem.
"Power sharing adalah wajar tapi jangan menjadi bahasa utama. PDIP mengajak kita membangun demokrasi substantif yaitu mewujudkan kesejahteraan sehingga sejak awal kita mendesak untuk memprioritaskan platform pembangunan trisakti," kata Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, Minggu (11/5/2014).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dalam mewujudkannya, pihaknya konsisten mengimplementasikan kebersamaan, gotong royong yang pada dasarnya pembagian kerja berbasis kinerja atau kapasitas-kapabilitanya.
Sehingga, kata Eva, bila ada kader partai yang memenuhi kriteria tersebut dapat direkrut untuk duduk di kabinet. "Ya, basisnya profesionalitas bisa dari partai atau luar partai," tuturnya.
Mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi, Eva mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi. "PDIP tentu perhatikan karena konsekuensi gotong royong yang basisnya adalah kepercayaan," ujar Eva.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...a-koalisi-pdip
Kader "Lapar" Kekuasaan Jadi Tantangan Jokowi
Kamis, 24/07/2014 - 07:25
JAKARTA, (PRLM).- Peneliti korupsi dan politik dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengingatkan Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo tentang banyak kader partai koalisi yang "lapar" kekuasaan. Kader "lapar" kekuasaan ini tidak hanya datang dari partai pendukung tetapi internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"PDIP pun 10 tahun sudah 'berpuasa', sehingga pasti lapar. Artinya, ini sinyal tantangan juga datang internalnya. Orang-orang partai dan pihak mana pun yang kalau mau ditarik, tariklah individu yang profesional," katanya di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Donal mengatakan kabinet yang bebas dari persoalan korupsi tercermin dari menteri hukum dan HAM-nya. ICW tidak akan merekomendasikan nama arena tidak ingin dikira punya agenda tertentu. Itu sebabnya, Donal meminta Jokowi mengapungkan tiga nama untuk direspons publik.
Dia juga berharap visi dan misi Jokowi yang sudah baik bisa benar-benar diimplementasikan. Khususnya, dia melihat ada satu titik terang, pemberantasan korupsi jadi skala prioritas. Tantangan Jokowi ke depan menurutnya, tidak hanya baik dalam menyusun rencana tetapi efektif pula dalam pelaksanaannya.
Anggota Komite Politik Buruh Indonesia Surya Tjandra mengingatkan agar Jokowi dan JK jangan takut untuk tidak memilih orang-orang yang memang tidak bagus. Sekalipun oran-orang itu berperan mendukungnya selama pilpres. Nilai moral etis menurutnya harus ditegakkan.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Rivai Kusumanegara meminta Jokowi memulai langkahnya dengan kabinet yang jernih, bersih, dan berintegritas. Dia berharap jangan sampai terjadi transaksi politik. Selama ini menurutnya peluang korupsi masih terjadi di mana-mana
http://www.pikiran-rakyat.com/node/290576
SABTU, 04 OKTOBER 2014 | 18:35 WIB
Jokowi
TEMPO.CO, Boyolali - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan jatah kursi menteri kepada Koalisi Merah Putih. Penawaran untuk mengajukan calon menteri pun tidak pernah disampaikan kepada koalisi tersebut.
"Tidak ada jatah menteri untuk mereka. Kami juga tidak pernah menawarkan," kata Jokowi seusai meresmikan patung Sukarno di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Oktober 2014. Ia menegaskan hanya akan mempertimbangkan nama-nama menteri dari partai yang mendukungnya.
Komposisi kabinet yang akan dibentuk, Jokowi menambahkan, masih sama seperti yang telah diumumkan pada pertengahan September lalu. Saat itu, dia mengumumkan bahwa kabinetnya akan terdiri dari 18 orang profesional nonpartai dan 16 profesional partai.
Komposisi tersebut tidak akan diubah kendati koalisi yang dibentuknya gagal memperoleh kedudukan yang strategis di parlemen. Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih berhasil memborong kursi pimpinan DPR RI. "Komposisi masih sama sesuai rencana," katanya.
Dalam acara di Boyolali tersebut, Jokowi meresmikan patung Sukarno serta Boulevard Sukarno di depan kompleks kantor kabupaten. Ia juga menghadiri konser Slank di Stadion Pandanaran, Boyolali.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...si-Merah-Putih
Megawati Biang Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menilai, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif.
"Kegagalan KIH dalam kasus RUU Pilkada, MD3, dan pimpinan DPR adalah indikator kegagalan lobi dan komunikasi KIH, khususnya PDIP ditentukan oleh Megawati yang komunikasi politiknya cenderung eksklusif," katanya kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (2/3/2014).
Menurut Bakir, dalam sistem kepartaian yang cenderung paternalistik memang peran ketua umum sangat menentukan. Sehingga tidak heran, jika Megawati memiliki peran penting kendati PDIP memiliki suara tetinggi.
Namun, hal itu kata dia, bukan berarti membuat partai ini tidak proaktif dalam membangun komunikasi politik.
"Seharusnya tetap proaktif untuk membangun komunikasi. Kekakuan komunikasi PDIP telah mengantarkan PDIP tak beranjak dari kegagalannya sebagaimana pada pemilu 1999," ulasnya.
Bakir pun tidak memungkiri kalau kegagalan PDIP bersama koalisinya, PKB, NasDem, dan Hanura terutama dalam pembahasan RUU Pilkada disebabkan oleh kekakuan Mega dalam membangun berkomunikasi dan lobi KIH.
Di mana, KIH gagal mengusung Pilkada langsung namun sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil membawa pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada melalui DPRD.
"Seandainya ada komunikasi Mega dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Mega dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi," jelasnya.
Kendati demikian, Bakir melihat komposisi antara KIH dan KMP di parlemen dan pemerintan akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi legislatif-eksekutif akan dinamis. "Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/10...ndonesia-hebat
Bagi-bagi Kekuasaan Tak Jadi Bahasan Utama Koalisi PDIP
Minggu, 11 Mei 2014 22:37 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pihaknya tidak menjadikan 'power sharing' atau bagi-bagi kekuasan sebagai bahasan utama dalam berkoalisi. Hal itu yang diterapkan PDIP saat melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem.
"Power sharing adalah wajar tapi jangan menjadi bahasa utama. PDIP mengajak kita membangun demokrasi substantif yaitu mewujudkan kesejahteraan sehingga sejak awal kita mendesak untuk memprioritaskan platform pembangunan trisakti," kata Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, Minggu (11/5/2014).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dalam mewujudkannya, pihaknya konsisten mengimplementasikan kebersamaan, gotong royong yang pada dasarnya pembagian kerja berbasis kinerja atau kapasitas-kapabilitanya.
Sehingga, kata Eva, bila ada kader partai yang memenuhi kriteria tersebut dapat direkrut untuk duduk di kabinet. "Ya, basisnya profesionalitas bisa dari partai atau luar partai," tuturnya.
Mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi, Eva mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi. "PDIP tentu perhatikan karena konsekuensi gotong royong yang basisnya adalah kepercayaan," ujar Eva.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...a-koalisi-pdip
Kader "Lapar" Kekuasaan Jadi Tantangan Jokowi
Kamis, 24/07/2014 - 07:25
JAKARTA, (PRLM).- Peneliti korupsi dan politik dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengingatkan Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo tentang banyak kader partai koalisi yang "lapar" kekuasaan. Kader "lapar" kekuasaan ini tidak hanya datang dari partai pendukung tetapi internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"PDIP pun 10 tahun sudah 'berpuasa', sehingga pasti lapar. Artinya, ini sinyal tantangan juga datang internalnya. Orang-orang partai dan pihak mana pun yang kalau mau ditarik, tariklah individu yang profesional," katanya di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Donal mengatakan kabinet yang bebas dari persoalan korupsi tercermin dari menteri hukum dan HAM-nya. ICW tidak akan merekomendasikan nama arena tidak ingin dikira punya agenda tertentu. Itu sebabnya, Donal meminta Jokowi mengapungkan tiga nama untuk direspons publik.
Dia juga berharap visi dan misi Jokowi yang sudah baik bisa benar-benar diimplementasikan. Khususnya, dia melihat ada satu titik terang, pemberantasan korupsi jadi skala prioritas. Tantangan Jokowi ke depan menurutnya, tidak hanya baik dalam menyusun rencana tetapi efektif pula dalam pelaksanaannya.
Anggota Komite Politik Buruh Indonesia Surya Tjandra mengingatkan agar Jokowi dan JK jangan takut untuk tidak memilih orang-orang yang memang tidak bagus. Sekalipun oran-orang itu berperan mendukungnya selama pilpres. Nilai moral etis menurutnya harus ditegakkan.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Rivai Kusumanegara meminta Jokowi memulai langkahnya dengan kabinet yang jernih, bersih, dan berintegritas. Dia berharap jangan sampai terjadi transaksi politik. Selama ini menurutnya peluang korupsi masih terjadi di mana-mana
http://www.pikiran-rakyat.com/node/290576
Reaksi Parpol-parpol dalam KMP Terlihat Sekali Kecewa dengan Sikap PDIP/Megawati yang Hendak Memonopoli Kekuasaan Pemerintahan Jokowi-JK
Quote:
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati
Kamis, 11 September 2014 18:08 wib
JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Koalisi Merah Putih sekarang semakin kuat karena sikap angkuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.
"Ini dipicu Megawati yang sombong. Statemen Jokowi (Joko Widodo) yang membuat lobang sendiri. Ini bukan suasana yang apa-apa," ungkap Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dia menengaku, lucu dengan sikap Jokowi yang ngebet menginginkan Partai Demokrat bergabung koalisi. Padahal, saat pemilihan presiden, partai berlambang bintang mercy itu ditolak gabung dalam koalisi Jokowi.
"Koalisi Merah Putih kuat karena keangkuhan Megawati. Megawati angkuh dengan SBY selama 10 tahun. Kita belajar dari Megawati, Anda memberi pelajaran jelek selama 10 tahun. Harusnya yang menang itu merangkul," paparnya.
Desmon mengambil contoh, keangkuhan Megawati, saat Ketua Umum Gerindra Suhardi yang wafat karena kanker paru-paru. Megawati dan keluarganya tidak melayat Suhardi.
"Para dewa (ketua umum partai) ini menganggap Megawati dewa yang sombong. Contohnya, Suhardi meninggal ada enggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal (Suhardi) pernah dirjen kehutanan di era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Ini pembelajaran yang baik atau buruk," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kuhan-megawati
KMP 'Borong' Pimpinan DPR dan MPR, Puan Pasrah
Friday, 03 October 2014, 21:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan partainya akan berupaya membentuk paket calon pimpinan MPR 2014-2019. Namun Puan pesimistis upaya ini akan membuahkan hasil.
"Sepertinya kalau melihat kemarin (pemilihan pimpinan DPR) tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Puan pasrah apabila koalisi Merah Putih memborong habis seluruh posisi pimpinan MPR dan alat kelengkapan dewan di DPR. Yang terpenting menurutnya PDIP sudah berupaya keras memperjuangkan hal tersebut. Puan melihat ada upaya menzolimi PDIP dan partai-partai pengusung Jokowi-JK di parlemen.
Penzoliman ini dilakukan dengan tidak merespon berbagai upaya komunikasi politik yang dilakukan PDIP untuk bisa mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR. "Seperti ada penzoliman kepada kami sehingga tidak bisa berpartisipasi," ujarnya.
Puan juga tidak lagi berharap PDIP bisa membangun kerjasama politik dengan Partai Demokrat. Menurutnya Partai Demokrat tidak konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang diusung PDIP. Soal RUU Pilkada misalnya, Puan mengatakan PDIP sudah mendukung opsi Partai Demokrat tentang Pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun dukungan ini ternyata malah tidak mendapat respon dari Partai Demokrat. "Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan (Demokrat) berbeda jauh," katanya.
http://nasional.republika.co.id/beri...pr-puan-pasrah
Politik Bumi Hangus KMP 'Warning' Bagi Jokowi-JK
3 Oktober 2014 | 02:19
Rimanews - Hingga saat ini, sudah tiga kemenangan koalisi pendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pertarungan politik menghadapi koalisi pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertama disetujuinya UU MD3 terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR. Kedua, RUU Pilkada yang akhirnya ditetapkan sebagi Undang-Undang. Dan terakhir pemilihan pimpinan DPR.
"Dengan tiga kemenangan tersebut nampaknya partai Koalisi Merah Putih serius untuk membuat pemenang pemilu legislatif dan pilpres 2014 sulit bergerak," demikian disampaikan pengamat politik IPI Karyono Wibowo, saat diskusi di Gedung Joeang 45, Jakarta, Kamis (2/10).
Karyono menambahkan, dunia politik memang tidak bisa dilepaskan dari konteks perebutan kekuasaan. Tapi seharusnya dalam politik ada etika. Masalah etika inilah yang hilang dari praktik politik saat ini.
"Publik pun setidaknya bisa melihat para anggota DPR yang mengabaikan etika politik di sidang Paripurna pada saat pembahasan UU MD3, UU Pilkada, dan Pemilihan Pimpinan Dewan,” katanya.
Selain soal etika politik, Karyono menilai sifat dan karakter kenegarawanan sudah tidak lagi nampak dari sebagian besar elit politik dan pengambil kebijakan. Semangat kebersamaan dalam membangun bangsa semakin terdegradasi.
"Atmosfir pertarungan politik di parlemen mengabaikan sifat-sifat kenegarawan. Bahkan ada kecenderungan mempraktekkan politik 'bumi hangus' selama Jokowi memimpin pemerintah," tegasnya.
Karyono menilai kekalahan kubu partai pendukung Jokowi di parlemen ini merupakan warning bagi pemerintahan Jokowi-JK kedepan. Jika kubu KMP bersama Demokrat kompak di parlemen, maka bisa berdampak pada instabilitas politik. Dan menurutnya saat ini praktek politik yang dilakukan KMP adalah politik ‘bumi hangus’ yang didorong oleh rasa dendam paska kekalahan dalam Pilpres 2014 lalu
http://nasional.rimanews.com/politik...Bagi-Jokowi-JK
------------------------------
Kabinet Jokowi sudah terbentuk, dan memang terbukti disana tak ada satupun ada orang dari KMP yang duduk di kabinet Jokowi-JK. Memang PDIP sempat mengklaim bahwa orangnya yang duduk di Kabinet Jokowi hanya 4 politisi, tapi mereka lupa menghitung status orang seperti Rini dan Ryamrizard, dan nanti tentunya adalah orang-orang PDIP yang sengaja dipasang dan ditaruh di ring-1 Istana sebagai Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Dengan demikian bahwa realitas politik koalisi KIHtelah menguasai Eksekutif memang nyata dan terbukti.
Maka wajarlah bila aksi KIH berupa sikap tak mau bagi-bagi kursi kekuasaan di Eksekutif, lalu menimbulkan reaksi balasan dari pihak KMP. Mereka lalu sikat habis semua jabatan pimpinan di DPR dan MPR serta DPD atau di ranah kekuasaan Legislatif. Secara "balancing Power", itu berarti sudah OK! Lalu kenapa pihak KIH masih "lapar kekuasaan" lagi dengan menghendaki "jatah kursi kekuasaan" pula di kekuasaan Legislatif ? Begitu "rakusnya" nafsu untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan di DPR/MPR sehingga nekad membentuk "DPR Tandingan"?
Diubah oleh shantikem 29-10-2014 22:24
0
2.2K
13
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.6KThread•40.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru