Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Surat itu telah ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan pada 28 Oktober 2014.

Atas hal itu, Tjahjo meminta DPRD menjadikan surat tersebut sebagai pegangan untuk mengatasi masalah multitafsir ketentuan terkait pengangkatan Ahok. Menurut dia, surat tersebut merupakan representasi dari Kemendagri untuk mengatasi perdebatan tersebut.

"Kami menyampaikan kepada Ketua DPRD, suara dan kebijakan dari Kemendagri adalah satu, tertulis. Jangan berpegang pada kata si A, si B," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Rabu (29/10).

Dengan adanya surat tersebut, terang Tjahjo, maka pelantikan sudah dapat dilaksanakan. Dia pun meminta kepada DPRD untuk secepatnya menjalankan prosesi pelantikan Ahok.

"Kami meminta untuk koordinasi segera mempercepat proses pelantikan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur definitif," kata dia.

Selanjutnya, Tjahjo menyadari adanya tenggang waktu 30 hari untuk pelantikan usai DPRD menerima surat dari Kemendagri. Tetapi, demi keefektifan pemerintahan, dia meminta agar pelantikan dilaksanakan secepatnya.

"Kalau bisa minggu depan secara teknis sudah selesai. Kalau ada fraksi belum setuju atau nggak mau, ya tinggal sajalah. Beda pendapat atau beda pemahaman kan jelas persoalannya," ungkap Tjahjo.