Andi Widjajanto: Kabinet Dilantik, Saya Pensiun



Bertopi fedora dengan kacamata bertangkai hitam bertengger di hidungnya. Siapapun akan mudah menemukan sosoknya yang sedang mondar-mandir di kompleks Istana Negara, Jakarta. Dia adalah Andi Widjajanto, mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK.

Andi termasuk orang-orang Jokowi. Ke manapun Jokowi pergi, dia bak menempel di punggung pria asal Solo itu. Peran sentral Andi makin kentara ketika Jokowi membentuk Tim Transisi untuk memuluskan peralihan roda pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya.

Setelah Jokowi menjadi presiden, Andi –bersama mantan Kepala Staf Tim Transisi Rini Soemarno– diutus Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan nama-nama calon menterinya untuk dilacak rekam jejak dan harta kekayaannya.

Andi juga yang ditugaskan Jokowi memanggil sejumlah tokoh yang dia incar menjadi menteri. Andi menelepon tokoh-tokoh itu, menyambut mereka di Istana, dan mengantar mereka ke dalam Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Andi pun marah luar biasa ketika nama-nama calon menteri Jokowi yang diberikan kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bocor ke media dan publik. Ia mengingatkan semua pihak bahwa daftar nama calon menteri adalah rahasia negara yang tak boleh dibocorkan.

Kini Jokowi telah rampung menyusun kabinetnya, dan menteri-menteri Kabinet Kerja telah dilantik. Nama Andi tak masuk dalam kabinet Jokowi, tak seperti Rini Soemarno yang juga mantan Tim Transisi. Rini kini ditunjuk Jokowi menjadi Menteri BUMN.

Andi mengatakan tugasnya sekarang sudah selesai. “Tidak, saya tidak jadi apa-apa. Saya bukan siapa-siapa lagi. Saya tidak punya wewenang apapun, juga untuk bicara kepada media,” kata dia di Istana Negara, Senin (27/10), usai pelantikan menteri.

Keberadaannya di Istana saat ini, ujar Andi, hanya sebagai kerabat Jokowi dan mantan deputi Tim Transisi. Andi pun tak berencana untuk lebih lama lagi mondar-mandir di Istana. Ia merasa lelah, termasuk dalam melayani pertanyaan wartawan soal Jokowi.

“Saya mau liburan sampai natal di Sydney. Kalau betah di sana, lanjut lebih lama. Kalau tidak, saya kembali jadi dosen,” kata Andi. Ia merasa menjadi dosen adalah panggilan jiwanya yang sesungguhnya.

http://www.cnnindonesia.com/politik/...di-widjajanto/

Nama Andi Widjajanto mencuat sejak Joko Widodo memenangi Pemilu Presiden 2014. Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla ini pun masih terus terlihat mendampingi Jokowi dalam banyak kesempatan selama proses pembentukan kabinet.

"Saya sudah siap-siap pensiun. Begitu kabinet dilantik, selesai tugas saya," ungkap Andi saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Kamis (23/10/2014).

Andi mengatakan, saat ini 99 persen postur kabinet sudah rampung terisi nama. "Serius, kabinet dilantik, tugas saya selesai. Ini seleksi 99 persen sudah selesai," ujar dia.

Menurut Andi, penyusunan kabinet telah 99 persen rampung pada Rabu pukul 16.00 WIB. (Baca: Andi Widjajanto: Seleksi Calon Menteri 99 Persen, Semua Pos Sudah Terisi).

Andi mengatakan, dalam seleksi ini, tak semua calon menteri dipanggil Jokowi karena ada beberapa posisi yang akan diisi oleh orang dekat Jokowi.

"Pak Jokowi kenal baik, sudah bekerja sekian lama, jadi tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan ke Istana. Pak Jokowi cukup menelepon untuk menanyakan kesediaan," kata dia.

http://nasional.kompas.com/read/2014...k.Saya.Pensiun

Kader PDIP Tak Puas Jatah Menterinya Disamakan PKB-Nasdem



Kader PDI Perjuangan ternyata tidak puas dengan jatah menteri di kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Itu karena jatah menteri dari partai berlambang Banteng sama dengan yang didapat PKB dan Nasdem.

Hal ini disampaikan anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tubagus Hasanudin. Ia menyatakan, berdasarkan perolehan suara DPR, PDIP meraih 109 kursi, PKB 47 kursi dan Nasdem 32 kursi dan Hanura 16 kursi DPR RI. Nah, di Kabinet Kerja Jokowi, PDIP hanya dapat jatah empat menteri, sama dengan Nasdem dan PKB.

"Maunya tentu saja proporsional, PDIP tidak sama dong dengan PKB," kata TB Hasanudin, usai rapat fraksi PDI Perjuangan di DPR, Senin (27/10).

Pria yang juga sempat masuk bursa menteri kabinet Jokowi ini membantah, dirinya gagal jadi menteri karena adanya label merah dan kuning muda dari KPK dan PPATK. "Yang jelas saya tidak masuk kabinet bukan karena PPATK dan bukan karena urusan KPK. Tolong dicatat," tegasnya.

http://www.jpnn.com/read/2014/10/27/...an-PKB-Nasdem-


Pesan Dahlan Iskan untuk Rini Soemarno



Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan punya pesan khusus untuk penggantinya.

"Pengganti saya harus bisa menjaga BUMN dari intervensi politik. Juga menjaga dari campur tangan pihak luar dan asing," ujarnya saat ditemui di Lounge XXI Djakarta Teater, Jakarta, Minggu (26/10/2014) malam.

Dia pun memuji Rini Soemarno yang baru saja diumumkan menjadi menteri BUMN. "Rini Soemarno pernah menjadi dirut Astra, saya rasa itu oke. Semua orang yang pernah menjadi Direktur Utama menurut saya sudah hebat," puji pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951 ini.

Ketika disinggung keberhasilannya menelurkan anak buahnya menjadi menteri, ia hanya tersenyum. Menurut dia, selain Rini Soemarno masih banyak dirut-dirut BUMN yang berkinerja baik dan layak menjadi menteri.

"Tiga orang dirut BUMN yang terpilih menjadi menteri bagus semua. Tapi masih ada banyak lagi yang bagus. Di antaranya Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), Sofyan Basri (Dirut BRI), Budi Sadikin (Dirut Mandiri), dan Richard Jorsh Lino (Dirut Pelindo II), "beber politikus partai Demokrat ini.

Rini Soemarno resmi ditunjuk sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Jokowi. Selain Rini, ada dua orang direktur utama BUMN lagi yang terpilih sebagai menteri yakni Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan dan Arif Yahya sebagai Menteri Pariwisata.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...-rini-soemarno

Maruarar Sirait Batal Jadi Menteri, Tjahjo: Kok Marah?



Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Menteng, Jakarta Pusat, jelang Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama menteri "Kabinet Kerja".

Beredar kabar, politikus yang karib disapa Ara itu protes karena namanya yang disebut-sebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dicoret.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku kaget soal ini. "Kok marah? Partai mengusulkan atau tidak? Orang partai harus lewat partai dulu dong," kata Tjahjo dikonfirmasi wartawan di depan kediaman Megawati, Minggu (26/10) malam.

Tjahjo tak membantah kabar jika nama Ara tiba-tiba muncul sebagai calon menteri. Namun, kata Tjahjo, menteri asal PDIP yang ditunjuk Presiden itu harus diusulkan oleh partai.

"Ini kan partai. Ada aturannya, maka siapa ditugaskan, dapat jatah berapa orang," kata dia lagi.

Dia mengaku tidak tahu kok tiba-tiba nama Ara muncul. "Tanya dia sendiri," ujar Tjahjo yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, membenarkan kedatangan politisi Ara. Hanya saja, Hasto menyatakan tidak ada agenda khusus terkait kedatangan Maruarar jelang pengumuman kabinet oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menurut Hasto, kedatangan pria yang karib disapa Ara, itu dalam kapasitas sebagai DPP PDI Perjuangan. Ara diketahui sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda dan Organisasi PDI Perjuangan.

"Pak Ara dalam kapasitas sebagai DPP partai, sebagaimana saya ke sini (rumah Mega)," kata Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati

http://www.jpnn.com/read/2014/10/26/...o:-Kok-Marah-#

Rieke Calon Menakertrans, Kabinet Rakyat Serahkan Hasil "Polling"



Kabinet Rakyat serahkan hasil polling ke Jokowi, Kamis (4/9/2014) di Balai Kota, Jakarta. Rieke Diah Pitaloka terpilih sebagai calon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Kami sudah menyerahkan nama-nama kandidat menteri hasil pilihan rakyat dalam situs kami ini ke beliau,” ujar M Rahman, Koordinator admin portal Kabinet Rakyat di Balai Kota, pada Kamis (4/9/2014).

Ada 42 nama calon menteri yang diajukan oleh Kabinet Rakyat. Nama Rieke Diah Pitaloka, politisi PDI Perjuangan dicalonkan Kabinet Rakyat sebagai Menteri Tenaga Kerja berdasarkan polling yang digelar sejak 17 Juli hingga 4 September 2014.

Rieke bersaing dengan Jumhur Hidayat dan Andi Gani Nena Wea sebagai kandindat Menteri Tenaga Kerja versi Kabinet Rakyat. Namun Rieke mendapat suara terbanyak yakni 2.109 suara.

Sementara, Najwa Shibah terpilih sebagai calon Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia bersaing dengan musisi Yovie Widianto dan sutradara Nia Dinata. Pengasuh acara “Mata Najwa” ini mendapat suara terbanyak yakni 2.346 suara.

Nama lain yang terpilih masuk dalam kandidat menteri versi Kabinet Rakyat di antaranya adalah, Anies Baswedan (calon Mendikbud), Dahlan Iskan (calon Menteri Perindustrian), Khofifah Indar Parawansa (calon Menteri Sosial), Basuki Tjahaja Purnama (calon Menteri Dalam Negeri), Ignasius Jonan (calon Menteri Perhubungan), Marie Elka Pangestu (calon Menteri Perdagangan), dan Wanda Hamidah (calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Menurut M Rahman, Portal Kabinet Rakyat dengan situs, www.kabinetrakyat.org ini merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat terhadap dalam membentuk pemerintahan Presiden terpilih Jokowi-JK. Selain itu, sekaligus untuk mengawal perubahan di Indonesia yang ingin diwujudkan oleh pemerintahah Jokowi-JK lima tahun ke depan.

"Jokowi berkali-kali minta seluruh rakyat Indonesia memberikan masukan, baik nama, kriteria atau arsitektur kabinet. Polling ini menjawab apa yang diminta Jokowi," katanya.

Dijelaskan, situs tersebut dibuat oleh beberapa para relawan, di antaranya buruh, aktivis, praktisi IT hingga mahasiswa dan tokoh agama.

Dia memaparkan hasil polling, bahwa sebanyak 92 orang kandidat menteri beragama Islam dan 31 orang non-muslim. Sementara dari sisi usia, lanjut dia, 11 orang berusia di atas 60 tahun, 42 orang berusia 50-59 tahun, dan 48 orang berusia 40-49 tahun. Polling tersebut dimulai sejak 17 Juli 2014 pukul 03.00 WIB hingga 4 September 2014 pukul 00.01 WIB.

Selain Kabinet Rakyat, sebelumnya Jokowi Center juga sudah memberikan nama-nama calon menteri berdasarkan polling yang mereka buat. Semua keputusan tetap menjadi hak prerogratif Jokowi untuk menentukan siapa calon menterinya.

http://www.nefosnews.com/post/pemilu...-hasil-polling

Eva Sundari Kecewa Tak Jadi Menteri Jokowi



Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku kecewa tak terpilih menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. "Saya kecewa," katanya saat dihubungi, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: Golkar Ragu Menteri Jokowi Bisa Imbangi DPR)
Eva mengatakan tak dipilih lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menghendakinya duduk sebagai menteri. Menurut dia, Mega memintanya untuk menguatkan partai mereka. (Baca: Tak Semua Menteri Tinggal di Rumah Dinas)
Kabar itu diterima Eva dari Pramono Anung, politikus PDIP yang juga digadang-gadang menjadi menteri. "Saya dikasih tahu Mas Pram Jumat lalu. Katanya kami mendapat tugas lain dari Bu Ketum," ujarnya. Meski kecewa, Eva menerima keputusan tersebut. (Baca: Menteri Lukman Ogah Pake Staf untuk Twitter-an)
Tak hanya dirinya dan Pramono, Eva mengatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait juga gagal menjadi menteri. Menurut dia, Ara diminta Mega untuk menguatkan posisi PDIP di parlemen. (Baca: Ditawari Tiga Pos, Kenapa Tjahjo Pilih Kemendagri?)
Eva sebelumnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Sosial di kabinet Jokowi. Namanya ada dalam daftar calon menteri yang disetorkan Jokowi ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya. Eva mengatakan KPK tak memberinya catatan warna terhadap namanya. "Saya bersih," ujarnya.

https://id.berita.yahoo.com/eva-sund...020441245.html

Pentolan JASMEV Ini Kecewa Berat, Susunan Kabinet Tidak Sesuai Janji Jokowi





liputan-terkini Jakarta – Koordinator Jokowi Advance Social Media Volunteer, Kartika Djoemadi, menyatakan kecewa dengan postur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, susunan kabinet itu dinilai tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK pada pemilihan umum lalu.

“Jokowi pernah mengatakan bahwa kabinetnya akan ramping. Namun kenyataannya tidak juga,” kata Kartika ketika dihubungi Tempo, Senin, 27 Oktober 2014. Jokowi sempat mengatakan kabinetnya hanya 27 pos kementerian. Namun kini menjadi 34 pos kementerian.

Relawan, kata Kartika, juga kecewa dengan tidak adanya kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Padahal, saat debat kandidat presiden, Jokowi ingin mengembangkan ekonomi kreatif. “Waktu debat Jokowi sangat peduli, tapi sekarang tidak konkret,” ujar Kartika.

Pada debat calon presiden tahap kedua di Hotel Melia, Ahad, 15 Juni 2014, Jokowi mengatakan kondisi ekonomi kreatif masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu mengambil contoh bidang musik, seni, video, desain, dan animasi.

Bahkan ide Jokowi diapresiasi saingannya saat itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, ekonomi kreatif Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Prabowo percaya Indonesia memiliki potensi besar pada ekonomi kreatif.

http://www.liputan-terkini.com/3369/...ji-jokowi.html

apakah pemerintahan jokowi akan berjalan mulus tanpa dukungan penuh dr orang2 dekat yg dulu selalu setia mendampingi sejak pilpres spt Andi Widjajanto, Maruarar Sirait, TB Hasanudin, Pramono Anung, Dahlan Iskan, Rieke diah pitaloka oneng, sampe komandan Jasmev Kartika Djoemadi? atau justru mereka akan menjadi BSH dan bergabung dgn KMP?
mari kita tunggu kelanjutannya



kbrnya dia kandas di injury time

Pramono Anung ogah jadi Ketua DPR tandingan

Manuver dan wacana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk membentuk DPR Tandingan, mendapatkan pukulan serius dari internal mereka sendiri.

Pramono Anung, yang diajukan KIH sebagai Ketua DPR sementara menolak jabatan palsu itu dan menyatakan ia tidak setuju dan kecewa atas tindakan rekan-rekannya di parlemen.

Mantan wakil ketua DPR RI itu menegaskan pimpinan DPR sekarang merupakan DPR yang sah dan tidak bisa diganggu gugat.

Pram mendesak para kader-kader PDIP berpikir jernih dalam bersikap dan bicara berdasarkan hukum yang berlaku.





http://www.jurnal3.com/ahay-pramono-...dpr-tandingan/