JAKARTA - Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak sepenuhnya menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menunjuk menteri yang bermasalah.
Pasalnya, dari 34 nama menteri yang diumumkan Jokowi disinyalir ada nama yang bermasalah berdasarkan kajian KPK.

"Saya agak memprediksi Jokowi mengakomodir catatan KPK namun tidak seluruhnya," katanya saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Minggu (26/10/2014) malam.

Keyakinan ini, ujar Donal ,karena Jokowi dalam menentukan kabinetnya menjalankan politik akomodatif.

Sehingga ia hanya akan mengakomodir nama-nama yang memiliki kontribusi terutama dalam pemenangannya sebagai presiden. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa mengakomodir catatan KPK sepenuhnya.

Donal menambahkan, ICW juga menyayangkan penunjukan politisi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Semestinya, kata dia, Jokowi bisa menunjuk seseorang untuk mengisi pos kementerian ini bukan dari kalangan partai politik

"Soal posisi Menkum HAM ini khawatir akan mengulang preseden (buruk) di zaman SBY yang orang partai ini tidak bagus dalam upaya penegakan hukum karena bakal ada banyak kepentingan. Berbeda jika dibandingkan dengan profesional dan praktisi hukum," tuturnya.

ICW menarik kesimpulan Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi ini bisa dikatakan warna-warni alias tidak sepenuhnya bersih. Mengingat tidak sepenuhnya menjalankan rekomendasi KPK terlepas dari hak prerogatif Presiden.

"(Kabinetnya) bersih tapi tidak sepenuhnya akomodir rekomendasi KPK. Dan kita bilang ini warna-warni," tuturnya.

Diketahui, pimpinan KPK, Zulkarnaen tidak memungkiri kalau memang ada nama bermasalah dalam kabinet yang telah diumumkan Jokowi. Namun, ia enggan membeberkannya dengan alasan menjaga kerahasiaan.

KPK sebelumnya memang mendapat 43 nama calon menteri yang dikirim Jokowi untuk dikaji sebagai realisasi untuk membentuk kabinet yang bersih dan transparan. Setidaknya ada delapan nama yang disebut KPK bermasalah.

http://news.okezone.com/read/2014/10...ekomendasi-kpk


ICW Panasbung.. Garansi Ibu Suri lebih tinggi dari Rekomendasi KPK tauk :