Menteri Jokowi-JK yang Terlibat Korupsi & Pelanggar HAM Ditolak Relawan
Sabtu, 25 Oktober 2014, 17:48 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-- Gerakan Rakyat 20 Oktober (Geruduk) ‎meyakini bahwa saat ini banyak manuver politik yang dilakukan berbagai elit politik hitam, dengan tujuan untuk mendesak agar calon menteri bermasalah yang sudah ditandai oleh KPK tetap dipilih menjadi menteri pada kabinet Jokowi-JK. Geruduk merupakan jaringan relawan garis keras Jokowi-JK, yang terdiri dari PROJO, Seknas Jokowi, PIR, Jasmev, Pospera, Almishbat, RPJB dan ratusan relawan lainnya yang tergabung.

Ketua Umum DPP PROJO, Budi Arie Setiadi‎mengaku prihatin dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, terlebih dinamika tersebut terjadi menjelang diumumkannya nama-nama calon menteri yang akan masuk ke kabinet Jokowi-JK. "Jangan biarkan tunas perubahan dan harapan rakyat yang begitu besar tidak menjadi mekar berseri karena banyak nya benalu-benalu dan hama penyakit masa lalu, " tutur Budi dalam siaran pers yang diterima Bisnis di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

‎Budi menambahkan, seluruh relawan garis keras pendukung Jokowi-JK juga dengan keras menolak nama menteri yang terlibat pelanggaran HAM serta menteri yang disinyalir terlibat dalam kasus korupsi dan masuk dalam daftar nama menteri untuk kabinet Jokowi-JK. ‎"Kami tetap mengawal dan siap menghadapi elit hitam yang mencoba membebani pemerintahan Jokowi JK," tukas Budi.
http://news.bisnis.com/read/20141025...-ham-ditolak-r


Tim Jokowi Pastikan Calon Menteri Bebas 'Beban' HAM Masa Lalu
Sabtu, 25/10/2014 16:18 WIB

Jakarta - Setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih, mantan Wali Kota Surakarta itu langsung membentuk Tim Transisi. Tim ini dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno. Di bawah Rini ada empat deputi yang salah satunya dijabat oleh Andi Widjajanto.

Di tim transisi Andi juga menjabat sebagai Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan. Salah satu tugasnya menyusun arsitektur kabinet dan menetapkan kriteria calon menteri untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Seorang mantan anggota tim transisi yang tak mau disebut namanya mengatakan, ada tiga syarat mutlak untuk bisa menjadi calon menteri. "Bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, bersih dan bebas dari kasus korupsi, ketiga memiliki sensitivitas masalah gender," kata dia saat berbincang dengan detikcom Sabtu (25/10/2014).

Satu dari tiga syarat itu nampaknya merupakan harga mati. Indikasinya, Presiden Jokowi mengirim 43 nama ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta 42 nama ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Nama-nama yang dianggap bermasalah oleh KPK dan PPATK langsung dicoret dari daftar calon menteri. Sementara untuk dua syarat lainnya yakni bebas dari beban pelanggaran HAM masa lalu, dan sensitivitas gender masih belum terlihat.

Pasalnya hingga hari keenam sejak dilantik, Presiden Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Jumat tengah malam tadi Andi Widjajanto mengatakan, kemungkinan kabinet akan diumumkan pada Minggu (26/10/2014) besok atau tujuh hari setelah Jokowi dilantik.

"Kemungkinan akan ada perkenalan kabinet yang diselenggarakan Minggu (26/10) sore jam 16.00 WIB. Di halaman Istana, antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata Andi Widjajanto di Istana Negara, Jumat (24/10/2014) malam. Akankah tiga syarat mutlak dari Tim Transisi dituruti oleh Presiden Jokowi?
http://news.detik.com/read/2014/10/2...-ham-masa-lalu


KPK:
Soal Kabinet, Pemerintah Jokowi Tidak Responsif jika Abaikan Rekomendasi KPK
Rabu, 22 Oktober 2014 | 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak responsif jika mengabaikan rekomendasi KPK terkait nama-nama calon menteri. Bila demikian, pemerintahan ke depan pun dikhawatirkan tetap tak akan bersih.

"(Kalau calon berpotensi bermasalah tetap masuk) ya itu berarti pemerintahan itu tidak responsif. Ini kan saya sudah kasih tahu," ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Dia mengatakan, pemerintahan ke depan tidak akan bersih dari korupsi bila tetap memasukkan orang yang berpotensi terkait kasus dugaan korupsi ke dalam kabinetnya.

KPK, kata Abraham, diberi amanat untuk menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri oleh Jokowi. Oleh karena itu, KPK pun merekomendasikan orang-orang yang memiliki rekam jejak baik sehingga bisa dijadikan menteri ataupun orang-orang yang sebaiknya tidak ditempatkan di kabinet.

Sebelumnya, Minggu (19/10/2014), Abraham juga mengatakan, "Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat."

Pada hari itu, Jokowi menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan tersebut terkait dengan penelusuran rekam jejak 43 nama calon menteri. Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Abraham dan tiga wakil ketua komisi itu, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Setelah itu, KPK memberi warna kuning hingga merah terhadap nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi. Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi.

"Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (20/10/2014). Sumber Kompas menyebutkan, sebagian dari nama calon menteri adalah politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar; mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, serta Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diduga juga termasuk dalam 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp


15 Nama Calon Menteri Jokowi Punya Rapor Merah
21 Oktober 2014 13:39 wib


Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 15 nama calon menteri yang punya rapor merah dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. KPK menilai 15 nama itu punya risiko tinggi dalam konflik kepentingan.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, pihaknya menyimpulkan demikian setelah melacak Laporan Harta Kekayaan dan Gratifikasi (LHKPN). Terdapat 43 nama calon menteri yang diajukan Jokowi ke KPK.

"Daftar nama itu jumlahnya sekitar 43 nama. Saat melakukan penilaian itu tidak dilibatkan struktur apapun dalam KPK. Tentu setelah itu dipanggil direktorat yang berkaitan dengan informasi yang ingin digali dari daftar nama," kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (21/10/2014).

Daftar 15 nama calon menteri itu diambil Jokowi di Gedung KPK, Minggu (19/10) pukul 20.30 WIB. Jokowi mengambil daftar nama itu langsung dari Komisioner KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen.

"Dalam pertemuan itu kemudian terjadi diskusi dan disampaikan catatan khusus terkait nama menteri dalam daftar itu dan membahas delapan agenda pemberantasan (korupsi)," ujar Johan.

Juru Bicara yang kini menjadi Deputi Pencegahan KPK itu menegaskan, tak ada nama pimpinan KPK dalam daftar calon menteri Jokowi. KPK juga tidak memberi masukan atau rekomendasi terhadap Jokowi dalam memilih calon menteri.

Pun, KPK tidak menjamin 100% nama calon menteri yang terpantau bersih saat ini tidak bersentuhan dengan KPK atau tidak melakukan korupsi di masa depan.
http://news.metrotvnews.com/read/201...ya-rapor-merah


Relawan Ancam Delegitimasi Jokowi Kalau Rini Sumarno Cs Jadi Menteri
Jum'at, 24 Oktober 2014 , 22:58:00 WIB

RMOL. Anggota menteri Jokowi-JK tak lama lagi diumumkan. Relawan yang dulu memperjuangkan Jokowi-JK mengancam akan menolak jika kabinet diisi antek-antek neolib dan orang-orang yang berpotensi jadi tersangka seperti disampaikan KPK.

"Jika orang-orang seperti itu tetap dipaksakan masuk kabinet, kami para relawan akan menarik diri dari dukungan selama ini. Kami bahkan akan melakukan gerakan delegitimasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK," ujar Muhamad Khabib saat dihubungi RMOL (Jumat, 23/10).

Diantara nama-nama bermasalah yang beredar kuat akan diangkat jadi menteri antara lain Rini Sumarno. Menurut Muhamad Khabib yang merupakan relawan Jokowi-JK dari Jawa Tengah, Rini tak layak dipilih Jokowi karena punya masalah masa lalu terkait isu korupsi yang belum terjawab. Belakangan terbukti, Rini Sumarno kabarnya satu dari delapan nama yang disebut KPK berpotensi besar jadi tersangka kasus korupsi.

Selain orang seperti Rini Sumarno, komposisi kabinet Jokowi-JK juga harus diisi orang yang tidak terkait masalah pelanggaran HAM dan antek neolib. Menurut Khabib, antek-antek neoliberal tidak tepat jadi menteri karena haluan pikir dan tindakan mereka sangat bertentangan dengan ajaran dan semangat Trisakti seperti yang dijanjikan akan diwujudkan Jokowi. Diantara nama-nama antek neolib yang beredar kuat bakal jadi menteri di bidang ekonomi antara lain Sri Mulyani, Darmin Nasution, Kuntoro Mangkusubroto, Chairul Tanjung, Sri Adiningsih. "Kalau orang-orang seperti ini masuk kabinet, pemerintahan sekarang tidak berhak menggunakan istilah kabinet Trisakti," papar Habib.

Selain itu, ancaman mengambil sikap perlawanan juga disampaikan relawan kalau Jokowi benar-benar mengangkat tokoh-tokoh Orde Baru masuk kabinet. Habib katakan jika ini benar terjadi, maka Jokowi telah melukai dan mengkhianati agenda reformasi. "Sebelum semuanya terlambat, sekali lagi kami ingatkan Jokowi-JK untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat," pungkas dia.
http://m.rmol.co/news.php?id=177187

-----------------------------

Relawan Jokowi, masyarakat akar rumput, dan rakyat umumnya, hanya ingin agar Presidennya betul-betul memilih menteri yang kredibel, jujur, dan berpihak pada rakyat. Bukan selain itu