Pemerintah terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta agar semua layanan yang sudah berbasis teknologi informasi, penguatan peraturan barang dan jasa, dan berbagai lainnya dapat terus ditingkatkan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI mengaku, sudah memproyeksikan kebutuhan pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo yang meminta diselenggarakannya e-Procurement untuk penguatan proses pengadaan barang dan jas.

"Penyelenggaraan e-Procurement harus lebih ditingkatkan,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Terkait pelaksanaan e-Procurement ini, Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh mengatakan, sejak awal periode pertama kepemimpinannya sebagai kepala daerah telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-Procurement. Hal itu sejalan dengan kebijakannya membangun infrastruktur 70% ke perdesaan diiringi dengan peningkatan alokasi dana yang lebih besar.

“Untuk menjaga agar dana tersebut dapat berlangsung tepat sasaran dan dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, sistem e-Procurement sudah dilaksanakan sejak 2007. Sistem ini menjadi yang pertama di bumi Kalimantan,” kata Sultan H Khairul Saleh yang juga sebagai Ketua ICMI Kalimantan Selatan ini dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Sultan H Khairul Saleh yang ramai disebut sebagai kandidat kuat Menteri Pekerjaan Umum ini mengatakan, sejak 2008 sudah diinisiasi 100% pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-Procurement. Dampaknya, dengan sistem ini terjadi efisiensi anggaran rata-rata per tahun sebesar 7% dari pagu anggaran.

“Sistem ini juga ditujukan untuk memenuhi upaya transparansi dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujarnya.

Inspirasi penerapan e-Procurement di Kabupaten Banjar dipelopori Sultan H Khairul Saleh jauh sebelum LKPP RI menyosialisasikan SPSE dan Perpres No 54/2010. “Ini pertaruhan besar atas komitmen saya terhadap transparansi layanan publik,” kata Sultan.

Lebih jauh dia mengatakan, Kabupaten Banjar sudah lama menggunakan sistem ini dan penyedia jasa cukup memberikan apresiasi yang cukup tinggi. Kabupaten Banjar juga telah mendapatkan penghargaan ICT Pura sebagai apresiasi terhadap pengembangan teknologi informasi di pemerintahan.

Selain itu sistem ini telah sesuai juga dengan Inpres No 1/2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi terkait pelelangan 100 persen elektronik.

Salah satu penyedia jasa pemborongan H Syahrul kontraktor kualifikasi besar di Kalimantan Selatan menyatakan, terobosan Bupati Banjar tersebut membuat proses pelelangan menjadi lebih mudah. “Kami mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang informasi teknologi tanpa harus berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak terkait. Kalau dulu saat lelang kami selalu was-was dan mau tidak membawa pengaman tapi sekarang kami cukup duduk manis di depan komputer,” katanya.