Jokowi Datangi KPK untuk Bahas Nama Menteri
Minggu, 19/10/2014 22:32 WIB



Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo rupanya sempat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini. Jokowi datang guna membahas nama-nama menteri yang akan masuk ke kabinetnya.

"Benar tadi Pak Jokowi sekitar pukul 20.30 WIB datang ke kantor KPK ditemui semua pimpinan minus Pak Busyro," kata Jubir KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi, Minggu (19/10/2014).

Menurut Johan, Jokowi dan empat pimpinan KPK membahas soal nama-nama menteri hasil penelusuran KPK. Pertemuan berlangsung hampir satu jam.

"Tadi pertemuan membahas nama-nama menteri itu. Pertemuan berjalan dari pukl 20.30 WIB hingga pukul 21.15 WIB," jelas Johan.

"Selain itu juga membahas delapan agenda pemberantasan korupsi," imbuhnya,

Saat ini, Jokowi sudah mengantongi nama-nama menteri hasil penelusuran KPK. Namun Jokowi belum mau membuka siapa saja nama yang menjadi menteri di kabinet Jokowi.
http://news.detik.com/transisipresid...rce=channelbox


43 Nama Calon Menteri Jokowi-JK Telah Diserahkan ke KPK
17 Okt 2014 18:03

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Tim Transisi Jokowi-JK yang diketuai Rini Soemarno telah menyerahkan 43 nama calon menteri kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "43 Nama. Sudah diserahkan," ungkap Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Penyerahan nama calon pembantu presiden itu ke KPK untuk ditelaah dan ditelusuri rekam jejak serta harta kekayaannya sebelum ditetapkan sebagai menteri.

Namun, Jokowi menolak menyebutkan siapa saja calon menteri yang telah dipilihnya bersama Jusuf Kalla. Dirinya tetap bersikukuh tak membocorkan nama-nama calon menterinya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2014 mendatang.

"Saya nggak ingin menyampaikan nama. Setelah pelantikan baru disampaikan. Karena etikanya seperti itu," tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan nama calon menteri kabinet Jokowi-JK sudah diserahkan oleh tim transisi. Namun, dia enggan mengungkapkan nama dan jumlah calon menteri yang disetorkan kepadanya.

"Sudah, sudah, baru saja diserahkan. Ini kan top secret, tidak boleh dibeberkan," ujar Yusuf saat dihubungi Liputan6.com.

Saat ditanya kembali soal jumlah calon menteri, dia mengatakan tidak lebih dari 50. "Jumlahnya tidak lebih dari 50 dan tidak kurang dari 40. Bisa kan kira-kira," tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan sudah menyerahkan daftar nama calon menteri kepada KPK PPATK. Menurutnya, hal tersebut sebagai early warning untuk melihat rekam jejak yang tidak didapatkan Tim Transisi.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Fungsinya kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar Andi.
http://news.liputan6.com/read/212068...erahkan-ke-kpk

Beredar bocoran nama calon menteri Jokowi yang disetor ke KPK
Senin, 20 Oktober 2014 00:35

Merdeka.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik hari ini oleh MPR. Setelah dilantik, Jokowi akan segera mengumumkan siapa saja yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya yang rencananya berjumlah 34 kementerian itu.

Sebelumnya, Jokowi sudah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan harta kekayaan terhadap para calon menterinya. Jokowi mengaku sudah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK.

"43 Nama. Sudah diserahkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10).

Berdasarkan bocoran yang diperoleh merdeka.com, Senin (20/10), hingga Kamis (16/10), Jokowi sudah menyerahkan 25 nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. 25 orang itu berasal dari perwakilan partai politik dan kalangan profesional.

Berikut 25 nama calon menteri yang telah diserahkan Jokowi ke KPK dan PPATK;

1. Mensesneg: Andi Wijayanto (Tim Transisi)
2. Menseskab: Anis Baswedan (Tim Transisi)
3. Menteri BUMN : Rini Sumarno (Tim Transisi)
4. Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
5. Menko Ekuin: Sri Mulyani (profesional)
6. Menko Kesra: Muhaimin Iskandar (PKB)
7. Menko Polhukam: Luhut Panjaitan
8. Menhan: Budiman (mantan KSAD)
9. Menkeu: Chatib Basri
10. Menteri ESDM: Kuntoro Mangkusubroto
11. Mendag: Rahmat Gobel
12. Menperin: Dwi Sucipto (Semen Indonesia)
13. Menteri UKM: Khofifah Indar (Muslimat NU)
14. Menteri Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf (PDIP)
15. Menkumham: Hikmahanto Juwana (hukum internasional)
16. Menteri PAN RB: Siti Nurbaya (NasDem)
17. Menhub: Rusdi Kirana ( Lion Air-PKB)
18. Menkominfo: Niken Widiastuti (PDIP-dir RRI)
19. Menteri Perumahan Rakyat: Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol)
20. Menristek Dikti: Ilham Habibie
21. Mendik Das: Fahmi Idris (Ketua IDI)
22. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
23. Menpora: Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar)
24. Mensos: Eva Kusuma Sundari (PDIP)
25. Menteri Pariwisata: Ngurah Puspayoga (PDIP).
http://www.merdeka.com/politik/bered...or-ke-kpk.html


Fadli Zon: Nama menteri tak perlu ke KPK,ada masalah tata negara
Senin, 20 Oktober 2014 12:54

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang melibatkan KPK dalam rekrutmen calon menteri. Mereka berdalih, pelibatan KPK dalam menyeleksi calon menteri dapat menjadi masalah dalam ketatanegaraan di Indonesia.

"Itu kan yang namanya pilihan menteri hak prerogatif presiden, enggak perlu dikirim ke KPK. Akan menjadi masalah ketatanegaraan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, persoalan rekrutmen menteri bukanlah ranah KPK. Tetapi menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Pelibatan KPK tersebut, tambah Fadli, menyebabkan tata negara di Indonesia menjadi campur aduk. "Seharusnya tak perlu calon pembantu presiden dikirim ke KPK, itu hak prerogatif di tangan presiden," tegas Fadli.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo ihwal tingkat integritas dan potensi berlaku korup para calon menterinya kemarin. Lembaga penegak hukum itu bahkan menyatakan di antara nama calon menteri disodorkan Jokowi, ada beberapa yang terindikasi tidak bersih.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dari daftar nama diserahkan kembali kepada Jokowi kemarin malam memang ada yang mendapatkan penilaian buruk. Hal itu diketahui setelah KPK dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan menelusuri profil para calon pejabat itu.

"Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, saat dihubungi awak media melalui telepon seluler, Senin (20/10).
http://www.merdeka.com/politik/fadli...ta-negara.html

-----------------------------

Tradisi ketata-negaraan yang tak ada tertulis dalam UUD atau UU, bukan berarti hal itu tradisi yang mengada-ada. Tradisi yang tidak tertulis seperti itu, dan sudah diterima masyarakat dan elit, sering dinamakan konvensi. Seperti ada upacara 17 Agustus di Istana Negara atau Pidato Presiden di DPR menjelang 17 Agustus, itu juga tak ada dalam tata negara, tapi tetap dilakukan karena itu sebuah konvensi.

Nah, di masa depan untuk menjadi Indonesia yang lebih bersih dan maju, meskipun UUD kita menganut paham 'Kabinet Presidential" yaitu dimana hak menentukan menteri ada ditangan Presiden, tetapi tradisi Presiden Jokowi yang minta "clearence" calon-calon menterinya ke KPK (setelah lolos dari lembaga intelejen seperti BIN tentunya), bukanlah sesuatu yang tak sesuai dengan ketata-negaraan kita. Ini bahkan bisa jadi akan menjadi konvensi baru dalam ketata-negaraan kita, seperti juga langkah "pisah-kenal" antara Presiden baru dan Presiden yang lengser, yang telah diperagakan SBY di Istana Negara kemarin. Itu juga bisa jadi akan merupakan konvensi di masa depan dalam tata negara kita.